Berita

Abdul Mu’ti: DPR Seharusnya Menjadi Teladan dan Mematuhi Undang-Undang

Jakarta, Suara ‘Aisyiyah – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengaku sulit memahami langkah dan keputusan DPR yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan persyaratan calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan kepala daerah.

“Sebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya menjadi teladan dan mematuhi undang-undang,” tegas Mu’ti pada Kamis (22/8).

Mu’ti juga menekankan DPR sebagai lembaga negara yang merepresentasikan kehendak rakyat semestinya menghayati betul dasar-dasar bernegara yang mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat dibanding dengan kepentingan politik kekuasaan semata.

“DPR sebagai pilar Legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga Yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi,” jelas Mu’ti.

Sehingga menurut Mu’ti, DPR tidak semestinya bersebarangan, berbeda, dan menyalahi keputusam MK dalam masalah persyaratan calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan kepala daerah dengan melakukan pembahasan RUU Pilkada 2024.

Baca Juga: Bansos, Demokrasi, dan Upaya Merawat Kemiskinan

“Langkah DPR tersebut selain dapat menimbulkan masalah disharmoni dalam hubungan sistem ketatanegaraan, juga akan menjadi benih permasalahan serius dalam Pilkada 2024. Selain itu akan menimbulkan reaksi publik yang dapat mengakibatkan suasana tidak kondusif dalam kehidupan kebangsaan,” jelas Mu’ti.

DPR dan Pemerintah hendaknya sensitif dan tidak menganggap sederhana terhadap arus massa, akademisi, dan mahasiswa yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi penegakan hukum dan perundang-undangan.

“Perlu sikap arif dan bijaksana agar arus massa tidak menimbulkan masalah kebangsaan dan kenegaraan yang semakin meluas,” pungkas Mu’ti.

Related posts
Berita

Bersama Muhammadiyah, Delegasi Malaysia Tegaskan Komitmen untuk Palestina

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Pertemuan antara Muhammadiyah dan Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia tak hanya membahas kerja sama pendidikan dan ekonomi. Isu…
Berita

Pertemuan Muhammadiyah-Malaysia: Bangun Khair Ummah Melalui Pendidikan dan Ekonomi

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menerima kunjungan dari delegasi Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia di…
Lensa OrganisasiPolitik dan Hukum

Satu Daerah Satu CakadaMu

Menyambut Pilkada Serentak 27 November mendatang, Muhammadiyah merancang Program “Satu Daerah Satu CakadaMu”, sejalan dengan amanat Muktamar Surakarta 2022 yang mendorong diaspora…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *