Berita

Abdul Mu’ti: Perdamaian Harus Diwujudkan Melalui Jalur Kultural dan Struktural

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah Ada dua definisi umum mengenai perdamaian. Yang pertama adalah suatu kondisi ketika tidak ada peperangan, dan yang kedua adalah situasi ketika orang merasa tenang dan damai. Dua definisi perdamaian itu disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam Seminar Nasional bertajuk “Membangun Perdamaian untuk Indonesia Berkemajuan” yang diselenggarakan PP ‘Aisyiyah pada Sabtu (19/2).

Menurut Mu’ti, definisi pertama mempunyai ruang lingkup yang kecil, sedangkan definisi kedua lebih luas. Hal ini menyangkut hilangnya rasa tidak aman pada diri seseorang, sehingga ia akan merasa aman, damai, dan punya rasa bebas dari segala macam ancaman.

Lebih lanjut, Mu’ti menjelaskan bahwa saat ini perdamaian dalam makna pertama masih terjadi, cuma dalam frekuensi yang relatif sedikit. Sementara yang banyak terjadi adalah the absence of insecurity. Hilangnya rasa tidak aman pada diri seseorang. Padahal, menurutnya, perdamaian muncul ketika orang merasa tenang, peacefull, berada pada situasi tenang, damai, dan tidak merasa terancam.

Untuk menciptakan suatu kondisi damai, ada 2 (dua) strategi yang dapat dilakukan, yakni kultural dan struktural. Strategi kultural yang dimaksud adalah bahwa ketenangan dan perdamaian bisa tercipta kalau seseorang punya pikiran tenang dan damai. “Perdamaian secara kultural itu bisa dicapai kalau orang itu memiliki mind atau hati yang damai. Hati yang memang membuat dia merasa tenang karena disinari oleh ilmu dan disinari oleh iman,” ujar Mu’ti.

Kalau orang merasa damai, lanjutnya, ia akan mengekspresikan keadaan jiwanya itu kepada perilakunya.

Baca Juga: Irfan Amali: Aisyiyah, Garda Terdepan Membangun Perdamaian

Adapun strategi struktural yang dimaksud adalah bahwa keadaan damai dapat terwujud apabila orang mendapatkan rasa keadilan. “Jadi keadilan itu menjadi salah satu kunci bagaimana perdamaian itu diciptakan,” terangnya.

Ketika kesenjangan terjadi begitu lebar, kata Mu’ti, maka besar kemungkinan akan terjadi masalah. Keadilan dapat menjadi masalah yang serius, karena seseorang tidak bisa mendapatkan rasa aman dan damai, misalnya karena dia berasal dari kelompok-kelompok miskin, rentan, atau minoritas.

Selain keadilan, syarat selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pengakuan atas eksistensi agama, budaya, suku dan ras, dan sebagainya. Masalah yang berkaitan dengan pengakuan itu, menurut Mu’ti, seringkali menjadi sumber persoalan. Situasi lain yang turut menjadi sebab situasi damai sulit tercapai adalah adanya sengketa wilayah. Sengketa wilayah ini bisa terjadi karena faktor ekonomi dan historis. Terakhir adalah problem ideologi, baik dalam konteks ideologi keagamaan maupun politik.

“Karena itu, kalau kita ingin bicara mengenai bagaimana menciptakan tata kehidupan yang damai dan menciptakan perdamaian secara kultural dan struktural, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya dan mengajarkan Islam –dalam konteks agama Islam—untuk bagaimana nilai-nilai Islam itu terinternalisasi dalam pikiran dan perilaku kita,” terang Mu’ti. (sb)

Related posts
Berita

Irfan Amali: Aisyiyah, Garda Terdepan Membangun Perdamaian

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Pendiri Peace Generation, Irfan Amali mengatakan bahwa garda terdepan untuk membangun perdamaian adalah organisasi perempuan. Dan ‘Aisyiyah merupakan…
Berita

Siti Aisyah: Aisyiyah Berdiri dalam Rangka Menebar Nilai Perdamaian

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Sabtu (19/2), PP ‘Aisyiyah menggelar Seminar Nasional bertajuk “Membangun Perdamaian untuk Indonesia Berkemajuan”. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PP…
Aksara

Muhammadiyah Menyemai Damai

Judul                              : Dua Menyemai Damai Penulis                          : Muhammad Najib Azca, dkk. Penerbit                        : PSKP UGM Tahun                            : Januari 2019 Halaman                       :…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.