Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah — Majelis Tabligh dan Ketarjihan (MTK) Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar Seminar bertajuk “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Haji untuk Umat dan Penguatan Mubalighat ‘Aisyiyah”, Kamis (31/7/25), di SM Tower and Convention Yogyakarta.
Kegiatan ini diikuti oleh 150 mubaligat ‘Aisyiyah dari wilayah DIY dan sekitarnya. Seminar ini menjadi bagian dari komitmen ‘Aisyiyah dalam menciptakan ruang edukasi dan peningkatan kapasitas dai perempuan, khususnya dalam memahami isu-isu aktual keumatan, seperti haji.
Ketua MTK PP ‘Aisyiyah, Chasmini menyampaikan rasa syukurnya atas terselenggaranya acara ini, meskipun persiapan dilakukan dalam waktu singkat.
“Kerja sama dengan BPKH ini terjalin kurang dari satu minggu, tetapi alhamdulillah acara bisa terlaksana dengan sangat baik. Ini menjadi ikhtiar kami untuk membekali mubaligat terhadap isu penting, salah satunya pengelolaan pembiayaan haji di tengah banyaknya tantangan,” ujarnya.
Seminar ini juga menjadi tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PP Muhammadiyah, PP ‘Aisyiyah, dan BPKH yang dilakukan pagi harinya.
Ketua PP ‘Aisyiyah, Evi Sofia, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari penguatan konsolidasi gerakan dakwah. “’Aisyiyah sebagai organisasi perempuan berkemajuan perlu memahami secara utuh sistem pengelolaan dana haji. Sebab, mubaligat kita sering kali menjadi tempat bertanya bagi masyarakat soal berbagai hal, termasuk tentang haji,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bawa dari sisi keagamaan, haji memerlukan istitha’ah atau kemampuan, tidak hanya secara fisik tapi juga finansial. Maka, penting bagi para mubaligat memahami aspek ini secara menyeluruh.
Baca Juga: Menakar Kualitas Cinta Pasangan Saat Berhaji
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, turut hadir dan menyampaikan bahwa seminar ini merupakan implementasi langsung dari MoU yang baru saja ditandatangani.
Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah. “Pagi ini kami telah menandatangani MoU, dan acara ini menjadi implementasi perdana dari kerja sama itu. Kami sangat mengapresiasi dukungan Prof. Haedar Nashir terhadap pentingnya lembaga independen yang khusus menangani pengelolaan dana haji,” jelasnya.
Dalam paparan materinya, Sulistyowati dari BPKH menjelaskan realitas pendaftaran haji di Indonesia. “Antrean haji di Indonesia saat ini rata-rata mencapai 26 tahun, dengan total lebih dari 5,5 juta jemaah menunggu. Meskipun demikian, Indonesia adalah yang tercepat dibanding negara Asia Tenggara lain,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya masyarakat memahami struktur kelembagaan haji. “BPKH adalah pengelola keuangan, sementara operasionalnya dilakukan oleh BP Haji. Kami dibentuk berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 dan saat ini mengelola dana sebesar Rp171,65 triliun dan telah mendapat manfaat 11 triliun, yang sebagian besar berasal dari setoran jemaah yang menunggu,” paparnya.
Muhammad Mas’udi dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah sebagai pemateri kedua menegaskan pentingnya kejujuran dan integritas dalam pembiayaan haji.
“Dari perspektif tarjih, orang yang pergi haji tidak boleh menggunakan uang yang berasal dari bunga, apalagi dari hasil korupsi,” tegasnya. Ia juga mengingatkan agar setiap calon jamaah mencermati dengan serius asal-usul dana yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji.
Acara ditutup dengan pemberian Al-Quran oleh BPKH kepada perwakilan masing-masing mubaligat dari tiap daerah di DIY. (sa)