Jakarta, Suara ‘Aisyiyah – Selama dua hari, 8 (delapan) organisasi masyarakat sipil mitra Inklusi yang punya konsen pada isu keadilan dan kesetaraan gender akan mengikuti forum Musyawarah Perempuan untuk Perencanaan Pembangunan yang berlangsung di Hotel Luwansa, Jakarta Selatan.
Delapan organisasi itu adalah ‘Aisyiyah, Kawasan Timur Indonesia (BakTI), Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif (KAPAL) Perempuan, Kemitraan, Migrant Care, Bursa Pengetahuan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Perempuan Kepala Keluarga Indonesia (PKBI), dan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB).
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid itu diikuti oleh sekira 3000 peserta dari seluruh Indonesia. Hadir secara langsung pada Senin (17/4), Plt Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Republik Indonesia, Budi Mardaya menyampaikan bahwa ada beberapa tujuan dari diselenggarakannya musyawarah ini.
Di antara tujuan itu adalah sebagai berikut: (a) untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi perempuan dengan beragam kondisi dan latar belakang dalam perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa hingga nasional; (b) memastikan suara perempuan didengarkan dan diakomodasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka panjang maupun menengah; (c) mengintegrasikan program integratif yang dikembangkan KPPA dalam upaya menjangkau sasaran hingga tingkat akar rumput, dll.
Budi juga mengungkapkan bahwa agenda utama musyawarah ini adalah untuk membahas dan mengusulkan tema-tema kunci yang berkaitan dengan perempuan dan kelompok marginal. Ada total 9 (sembilan) tema yang akan dibahas, yaitu: Kemiskinan Perempuan (Isu Perlindungan Sosial), Kerja Layak untuk Perempuan Pekerja serta Masalah Perdagangan Orang, Penghapusan Perkawinan Anak, Ekonomi Perempuan, Kepemimpinan Perempuan, Kesehatan Perempuan, Perempuan dan Lingkungan Hidup, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dan Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
Baca Juga: Literasi Digital Tingkatkan Keberdayaan Ekonomi Perempuan
Menurut Budi, hasil dari pembahasan dalam musyawarah ini akan dirumuskan ke dalam rekomendasi untuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS untuk nantinya menjadi masukan dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Nasional (RPJPN) 2025-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bintang Puspayoga menyatakan bahwa musyawarah ini sangat relevan dalam rangka sumbangsih terhadap perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah. Musyawarah ini adalah untuk memastikan partisipasi dan suara perempuan dan kelompok marginal benar-benar bermakna dalam perencanaan pembangunan.
Menurutnya, bagi perempuan dan kelompok marginal, momentum ini sangat penting dan berarti untuk memastikan suara dan aspirasinya tercermin secara signifikan baik dari sisi proses maupun substansi dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, Bintang menegaskan, “Kita harus memastikan bahwa no one left behind”. (sb)