Pasuruan, Suara ‘Aisyiyah – Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Jawa Timur (Jatim) mendukung komitmen perlindungan hak perempuan dan anak bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
Hal ini diwujudkan melalui Penandatanganan Kerja Sama (PKS) Pemenuhan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak yang digelar pada Selasa (29/7/25) di Taman Candra Wilwatikta, Pandaan, Pasuruan.
Acara dihadiri langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, ‘Aisyiyah Jatim, Nasyiatul Aisyiyah Jatim, pemerintah kabupaten/kota se-Jatim, serta Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jatim
Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk nyata kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat upaya perlindungan bagi kelompok rentan.
“Perlindungan perempuan dan anak tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah, lembaga peradilan, dan organisasi masyarakat agar perlindungan dapat dirasakan hingga tingkat akar rumput,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan bahwa Jawa Timur siap menjadi pionir dalam implementasi sistem perlindungan yang terintegrasi.
“Dengan dukungan semua pihak, kita ingin memastikan setiap perempuan dan anak di Jawa Timur terlindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak,” ujar Khofifah.
Baca Juga: Islam Memuliakan Perempuan
Menariknya, selain lembaga pemerintah, ormas perempuan turut ambil bagian dalam penandatanganan PKS ini. PWA Jawa Timur hadir sebagai salah satu mitra strategis yang menandatangani kerja sama tersebut.
Ketua PWA Jawa Timur, Rukmini menyampaikan bahwa PKS ini memperluas ruang gerak ‘Aisyiyah dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.
“‘Aisyiyah selama ini telah aktif melakukan pendampingan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kerja sama ini, peran kami semakin kuat untuk ikut serta dalam upaya perlindungan hak perempuan dan anak di Jawa Timur,” ujarnya.
Keterlibatan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur menjadi sinergi ini akan mempercepat penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak, sekaligus memastikan proses hukum yang lebih berpihak kepada korban.
PKS yang ditandatangani ini meliputi kerja sama dalam bidang pencegahan, pendampingan korban, pemenuhan hak, serta penguatan akses keadilan. Melalui kolaborasi berbagai pihak, Jawa Timur diharapkan menjadi provinsi percontohan nasional dalam perlindungan perempuan dan anak.
Acara berlangsung penuh semangat, ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadikan Jawa Timur sebagai wilayah yang aman, ramah, dan inklusif bagi semua warganya. (Emi/Dwi)-sa