Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DIY menanggapi tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan dari Pemerintah dengan merilis Kertas Posisi “Muhammadiyah dalam Ekstraktivisme Pertambangan Perspektif Multidisiplin.”
Salah satu poin dari tujuh sikap DPD IMM DIY terkait pengelolaan tambang dalam kertas posisi setebal 49 halaman ini adalah desakan untuk Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah agar segera menolak tawaran konsesi tambang tersebut.
IMM DIY menilai, dengan Muhammadiyah menerima tawaran tersebut, justru akan memperparah krisis lingkungan yang juga akan berdampak pada krisis sosial.
Selain itu, IMM DIY juga mendesak Pemerintah mencabut dasar aturan yang mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapat pertentangan dengan aturan di atasnya dan sarat akan transaksional politik kekuasaan.
Baca Juga: LPPA PP Aisyiyah Terbitkan MoM Hasil Diskusi terkait Tambang
Terkait aktivitas tambang ekstraktif di Indonesia yang telah dilakukan, IMM DIY juga menolak untuk melanjutkannya dan juga mendesak Muhammadiyah agar terlibat dalam upaya pemulihan lingkungan hidup.
“Mengintegrasikan kesadaran ekologis, baik dalam perilaku pribadi warga persyarikatan maupun dalam berbagai kebijakan organisasi Muhammadiyah. Memperbaharui paradigma sekaligus mengintegrasikan tinjauan ekonomi-politik ke dalam Fikih Lingkungan perspektif tarjih,” bunyi poin keempat dan kelima sikap IMM DIY.
IMM DIY berharap Muhammadiyah aktif memperbaiki lingkungan di Indonesia, baik melalui program-programnya, maupun melalui gagasan yang berkemajuan.
“Menginisiasi proyek-proyek energi terbarukan, seperti panel surya dan energi angin, di institusi-institusi Muhammadiyah sebagai bentuk implementasi Risalah Islam Berkemajuan. Dan mengintegrasikan paradigma eko-teologi dalam kurikulum sekolah dan pesantren Muhammadiyah,” bunyi pin keenam dan poin terakhir sikap IMM DIY. (sa)