Diplomasi Profetik dalam Relasi Aktor Internasional

Hikmah 17 Jul 2020 0 123x

Oleh : Muhammad Zahrul Anam (Anggota Majelis Tabligh PP Muhammadiyah dan Dosen Ilmu Hubungan Internasional UMY)

Diplomasi Profetik dalam Relasi Aktor Internasional

Dalam konteks hubungan internasional, interaksi para aktor -baik negara maupun non-negara– berada pada sebuah sistem yang disebut anarki, sebuah kondisi yang tidak diikat oleh aturan atau kekuasaan tunggal mana pun. Konsekuensi sistem tersebut menyebabkan hubungan antaraktor bersifat konfrontatif dan kooperatif. Negara, sebagai aktor utama, akan semaksimal mungkin memperkuat, membela, dan mempertahankan diri dari kemungkinan serangan pihak (negara) lain dengan cara memperbarui persenjataan.

Namun, anarki tidak selamanya memproduksi hubungan konfliktual karena para aktor hubungan internasional berpeluang pula memilih opsi damai dengan meningkatkan kerjasama bilateral serta multilateral. Instrumen penting yang paling mempengaruhi keberhasilan para aktor merealisasikan kepentingannya dalam sebuah interaksi global adalah kemampuan berdiplomasi. Oleh karena itu, diplomasi dimaknai sebagai seni dalam hubungan internasional.

Diplomasi modern yang kemudian dipraktikkan dan dikembangkan dalam kajian keilmuan lebih berorientasi pada khazanah dan warisan pengalaman negara-negara Barat yang berparadigma antroposentrisme, menitikberatkan pada dimensi manusia dan mengesam-pingkan dimensi spiritualitas. Diplomasi aposentrik menimbulkan persoal-an ketika aktor yang terlibat dalam interaksi tidak simetris atau seimbang dilihat dari aspek ideologi, ekonomi, politik, dan pertahanan. Diplomasi berkemungkinan besar dimanipulasi untuk melegitimasi kepentingan pihak yang lebih kuat.

Persoalannya, apakah ada altenatif selain diplomasi antroposentrik yang mendudukkan interaksi antaraktor lebih berimbang dan berkeadilan meskipun pada kenyatannya mereka tidak simetris? Tulisan ini menyajikan preseden historis diplomasi profetik yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw. sebagai tawaran alternatif model diplomasi yang dapat direinterpretasi, direplikasi, dan direaktualisasikan dalam pola interaksi aktor-aktor internasional. Ciri pembeda antara dua jenis diplomasi tersebut adalah aspek transenden dari diplomasi profetik yang mempertimbangkan nilai-nilai ketuhanan ketika menegosiasikan kepentingan. Sementara itu, diplomasi aposentrik lebih dekat dengan tradisi Darwinisme.

Fondasi Hubungan Internasional dalam Islam

Islam, sebagai agama perdamaian (Q.S. al-Baqarah [2]: 208; Q.S. al-Anfal [8]: 61 dan 62), berpedoman pada sejumlah prinsip yang menjamin iklim perdamaian dalam pergaulan internasional. Menurut Ahmad Azhar Basyir, Islam mengajarkan delapan prinsip utama yang ideal dalam hubungan internasional.

1. Prinsip menepati janji

Islam sangat menghormati perikatan, termasuk perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional. Dalam beberapa surah, Allah menegaskan agar kaum Muslimin mematuhi perjanjian yang mereka buat dengan pihak lain, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Perintah untuk memenuhi perjanjian itu tercantum dalam Q.S. al-Maidah [5]: 1, Q.S. al-Isra [17]: 34, dan Q.S. An-nahl [16]: 91. Islam memegang teguh asas ekualitas atau kesetaraan dalam pelaksanaan perjanjian internasional.

Dalam hal ini, Q.S. al-Anfal [8]: 72 menyebutkan, kaum Muslimin dila-rang menolong saudara seagamanya melawan kelompok umat lain yang telah lebih dahulu membuat perjanjian damai. Selanjutnya, jika pelanggaran dilakukan oleh kaum lain, kaum Muslimin harus menginformasikan kepada mitranya bahwa perjanjiannya telah berakhir.

2. Prinsip menghargai kehormatan manusia

Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk terhormat sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Isra [17]: 70. Kedudukan manusia yang terhormat semestinya terefleksi dalam kerjasama internasional yang didasari oleh sikap saling menghormati, bukan sebaliknya saling menekan dan memanipulasi.

3. Prinsip kesatuan, persamaan, dan persaudaraan umat manusia

Prinsip yang ketiga ini serupa dengan humanisme. Manusia berasal dari keturunan yang sama. Dengan kesadaran kolektif tentang asal-usul manusia, se-perti disebutkan dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 13 dan Q.S. An-nisa [4]: 1, manusia tidak akan memandang rendah kepada orang lain karena latar belakang etnis, suku, bangsa, dan warna kulit. Eksistensi egalitarianisme akan menumbuhkan rasa solidaritas sesama manusia dan kerjasama yang konstruktif.

4. Prinsip etika sebagai keutamaan

Prinsip ini disarikan dari ajaran Islam yang disebutkan dalam Q.S. al-Anbiya [21]: 107 dan hadis Rasulullah saw. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah menegaskan bahwa tujuan Allah mengutusnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Merujuk pada hadis tersebut, hubungan internasional, menurut pandangan Islam, harus menjunjung tinggi pada nilai-nilai akhlak (keutamaan) sekalipun dalam kondisi berperang, terlebih lagi dalam kondisi aman dan normal.

5. Prinsip kasih sayang dan menghindari kerusakan dalam peperangan

Perang dalam Islam sesungguhnya bersifat defensif, bukan ofensif apa-lagi ekspansif. Tidak ditemukan teks keagamaan yang mengajarkan penyebaran agama dengan kekerasan. Ketika perang berlangsung, Islam melarang umatnya melakukan pengrusakan yang massif dan genosida (Q.S. al-Qashash [28]: 77 dan Q.S. al-Anfal [8]: 57). Pepe-rangan dibolehkan sebagai respons dari pengkhianatan perjanjian perdamaian yang dilakukan pihak musuh. Ayat-ayat perang dalam al-Qur’an terkesan keras untuk menunjukkan perlakuan yang sama antara Muslim dan non-Muslim (Q.S. Muhammad [47]: 4).

6. Prinsip menegakkan keadilan

Faktor penyebab konflik dan perang di dunia adalah ketidakadilan. Oleh karena itu, Islam menjunjung tinggi nilai keadilan sebagai prinsip yang harus ditegakkan dalam interaksi antarmanusia. Ayat-ayat yang menyerukan manusia berbuat adil antara lain: Q.S. An-Nahl [16]: 90 dan Q.S. al-Maidah [5]: 8.

7. Prinsip mempertahankan kebebasan

Kebebasan menjadi elemen yang inheren dalam diri manusia. Islam melarang penghilangan kebebasan manusia tanpa alasan, apalagi disertai dengan kekerasan untuk memenuhi kepentingan kelompok manusia lain. Oleh karena itu, penjajahan berlawanan dengan prinsip ini, dan setiap perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajahan wajib dibantu. Kebebasan mendorong aktor-aktor internasional saling bekerjasama. Terkait dengan kebebasan dan kerjasama, disiplin Hubungan Internasional mengenalkan teori kedamaian demokratik (democratic peace theory). Teori ini menjelaskan bahwa sesama negara penganut demokrasi akan ragu melakukan konflik dan peperangan.

8. Prinsip perlakuan yang sepadan (reciprocity)

Prinsip terakhir ini meniadakan sikap diskriminatif, termasuk standar ganda dalam hubungan antarnegara. Implementasi prinsip perlakuan sepadan dilakukan dalam kondisi aman dan perang. Akan tetapi, Islam menganjurkan agar prinsip perlakuan sepadan ini tidak serta merta meninggalkan nilai-nilai keutamaan (etika), sesuatu yang berbeda prinsip “menghalalkan segala cara”. Seringkali, pelanggaran kemanusiaan terjadi saat perang yang diderita oleh pasukan Muslim. Muslim tidak diperkenankan membalas pada pasukan musuh yang jauh lebih buruk dari apa yang telah pasukan musuh lakukan. Dalam hal ini Allah menegaskan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 194.

Baca selengkapnya di Rubrik Hikmah, Majalah Suara ‘Aisyiyah Edisi 7 Juli 2019, hal 6-9

 

Sumber Foto : https://nasional.sindonews.com/read/970786/149/kerikil-hubungan-diplomatik-indonesia-dengan-negara-lain-1425269644

Leave a Reply