Diskusi Hari Tani Nasional, Haedar: Sektor Pertanian Jangan (Lagi) Ditempatkan sebagai Sub-Sistem Pembangunan

Berita 24 Sep 2021 0 96x

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1963, Presiden Soekarno menetapkan tanggal 24 September sebagai Hari Tani Nasional (HTN). Penetapan ini, menurut Nurul Yamin, mengandung suatu harapan besar agar Indonesia menjadi negara agraris yang punya kedaulatan pangan.

Sayangnya, apa yang diharapkan itu belum terwujud hingga hari ini. Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menyayangkan bahwa kondisi petani dan pertanian di Indonesia tidak seiring-sejalan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah ruah.

Pernyataan itu disampaikan Yamin dalam forum Diskusi Publik dan Dialog Petani yang diselenggarakan oleh MPM PP Muhammadiyah bekerja sama dengan Jamaah Tani Muhammadiyah (Jatam). Diskusi refleksi Hari Tani Nasional yang diadakan pada Jumat (24/9) secara daring itu mengangkat tema “Nasib Petani: Jalan Panjang Kedaulatan Pangan”.

Kondisi petani dan pertanian yang tidak baik-baik saja itu, kata Yamin, tidak menyurutkan gerak-langkah Muhammadiyah untuk memajukan dan memberikan nilai tambah bagi para petani Indonesia. Salah satu langkah konkret yang dilakukan Muhammadiyah untuk mensejahterakan petani adalah membuat lembaga tani, yaitu Jamaah Tani Muhammadiyah (Jatam) dan terus berupaya membangun kekuatan pasar dan kedaulatan pasar.

Akan tetapi, lanjutnya, perhatian Muhammadiyah pada petani akar rumput itu dihadapkan pada setidaknya dua situasi sulit, yakni (a) massifnya impor bahan makanan di tengah murahnya harga hasil tani petani Indonesia, dan (b) keberadaan oligarki ekonomi yang mencengkeram perekonomian masyarakat kelas bawah.

Melanjutkan apa yang disampaikan Yamin, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam sambutannya menyampaikan bahwa apa yang dilakukan MPM, termasuk melalui Jatam, adalah bukti bahwa Muhammadiyah tidak sekadar bicara, tetapi selalu bertindak dan berbuat nyata melakukan advokasi dan pemberdayaan masyarakat. Lebih dari itu, menurutnya, pemberdayaan yang dilakukan Muhammadiyah hampir selalu mengandung dimensi atau upaya-upaya untuk memajukan kehidupan kaum mustadh’afin.

“Ikhtiar ini tentu akan terus kami lakukan secara masif, tetapi memang tidak cukup memadai karena dalam skala yang lebih besar kita harus terintegrasi dengan proses perubahan kebijakan ekonomi dan perubahan dunia yang tidak sederhana,” ujarnya.

Baca Juga: Bermula Dari Kebun Gizi, Jadilah Kelompok Tani

Menurut Haedar, ada tiga hal yang mempengaruhi masa depan petani dan pertanian. Pertama, perubahan zaman. Ia menjelaskan, pilihan untuk menjadi “maju” selalu bertumpu pada proses industrialisasi. Ironisnya, pilihan itu menempatkan pertanian sebagai praktik dan/atau kehidupan masa lampau yang harus ditinggalkan.

Kedua, kebijakan negara. Keberadaan oligarki ekonomi yang mencengkeram para petani adalah proses sambung-menyambung sejak zaman dahulu. Sejak dahulu, kata Haedar, sektor pertanian dianggap hanya sekadar sub-sistem pembangunan, dan pada waktu bersamaan kepentingan petani rakyat selalu dikalahkan oleh pertanian negara.

“Negara seperti gamang ketika menghadapi proses menentukan pilihan-pilihan strategi membangun bangsa. Selalu tumpuannya adalah pertanian sebagai sub-sistem. Kebijakan-kebijakan dalam dunia pertanian hanya komplementer. Tidak ada kebijakan afirmatif yang “radikal” untuk menjadikan pertanian sebagai soko guru bagi pembangunan Indonesia,” tegas Haedar.

Ketiga, dalam konteks makro, dukungan terhadap petani dan pertanian harus konkret dilakukan berbagai pihak, baik para politisi, wakil rakyat, lebih-lebih pemerintah. Haedar berharap, ke depan petani dan pertanian tidak lagi ditempatkan sebagai sub-sistem atau bagian yang terpinggirkan. “Tentu perlu kebijakan-kebijakan yang progresif agar dunia petani dan pertanian menjadi lebih baik,” katanya.

Terakhir, Haedar menegaskan bahwa dalam situasi seperti apapun Muhammadiyah tidak pernah kehilangan optimisme. Kalaupun ada kesulitan dan/atau hambatan yang menghadang, lanjutnya, Muhammadiyah berusaha menyelesaikannya dengan cara yang rasional dan obyektif. (sb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *