Diskusi Menjelang Akhir Tahun 2019 : Darurat Demokrasi

Berita 30 Dec 2019 0 83x

Kota Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah- Menjelang akhir tahun 2019, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar diskusi akhir tahun bertajuk “Catatan Kritis Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum 2019” (30/12) di Aula Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta.  Hadir Dr M Busyro Muqoddas, SH, Mhum sebagai keynote speaker serta empat pembicara lainnya Prof Dr Purwo Santoro Rektor UNU Yogyakarta, Dr Akhmad Akbar Soesamto Dosen FEB UGM, Dr Zaenal Arifin Mochtar Dosen FH UGM, Dr Phill Ridho Al-Hamdi Dosen Fisipol UMY.

Diskusi Menjelang Akhir Tahun 2019 : Darurat Demokrasi (Dok. Suara ‘Aisyiyah)

Dalam kesempatan tersebut, Busyro Muqoddas menyampaikan keprihatinan nasional akan darurat demokrasi. “Perjalanan politik kenegaraan dalam tahun 2019 ini tidak bisa lepas dari praktik oligarki politik dan praktik oligarki bisnis. Sejak tahun 2004-2019 ditandai dengan adanya dua periode presiden yang berbeda. Hal ini merupakan upaya untuk mengawetkan dan mengamankan kekuasaan,” jelasnya.

Ditengah kondisi seperti ini dibutuhkan komitmen warga negara utuk memiliki sikap kritis, etis, dan kontruktif, serta rasa optimisme untuk menyelamatkan demokrasi. Kepada Pemerintah dan DPR, Busyro menyerukan agar segera mengembalikan kedaulatan rakyat sesuai pembukaan UUD 1945, melakukan kegiatan kenegaraan yang mencerminkan kesyukuran bangsa yang berdiri melalui pengorbanan dari pendahulu, menjauhkan kebijakan yang dapat memperluas kesenjangan ekonomi, dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengontrol pemerintahan.

Senada dengan itu, Purwo Susanto selaku pembicara pertama mengatakan bahwa Indonesia memang sedang darurat demokrasi. Ia juga menambahkan bahwa sebagai orang yang mempelajari politik, ia kerap dihantui oleh ketakutan, bahwa Indonesia akan terjebak lagi dalam siklus kekerasan pertiga dekade yakni siklus pertumpahan darah yang dikenal sebagai kepahlawanan seperti revolusi, lahirnya PKI, dan reformasi. Sedang 30 tahun itu saatnya sekarang ini. “Namun ternyata kita dapat lalui panasnya politik 2019. Saya sangat lega sekali, ternyata hantu itu, dapat kita kalahkan”, ungkapnya.

Membicarakan ideologi dibutuhkan mawas diri. Karena ideologi sekarang beredar tanpa judul. “Malah dalam 3 dekade ini, terjadi liberalisme jilid 2 minus judul,” jelasnya. Reformasi, adalah judul resminya, sedangkan zatnya adalah liberalissasi politik-ekonomi dan sebagainya.

Dr M Busyro Muqoddas, SH, Mhum sebagai keynote speaker (Dok. Suara ‘Aisyiyah)

Selanjutnya, Phill Ridho Al-Hamdi menyebutkan bahwa tahun 2019 total tahun politik atau ia menyebut The Most Spectakuler Election of The World karena belum ada negara di dunia yang menyelenggarakan 5 jenis pemilu secara serentak dalam waktu bersamaan.

Selanjutnya beberapa pengaruh politikpun mencoba mengklasifikasikan demokrasi Indonesia. “Bahwa demokrasi Indonesia adalah Demokrasi Poco-Poco atau maju mundur, tidak dalam konsolidasi demokrasi secara penuh dan tidak juga kembali dalam era otoriter,” kritisnya. Sedang menurut Huntington, setelah 2 dekade berjalan demokrasi sudah aman dan stabil, namun lain yang terjadi di Indonesia.

Sementara itu, Zaenal Arifin Mochtar mengingatkan kembali bahwa Indonesia sepakat menggunakan sistem demokrasi presidensial, yakni tanggung jawab terbesar ada pada presiden. Namun, pemerintahan Presiden Jokowi tidak menjalankan sistem presidensial sepenuhnya, seperti melibatkan presiden dalam pemyusunan undang-undang. Padahal, tidak ada satupun negara yang manggunakan sistem presidensial yang melakukan hal tersebut, kecuali 1 negara kecil Mauritania Selain itu, presiden juga mempuyai hak veto yang tidak bisa diveto balik, yaitu ketika menolak membahas dan menolak menyetujui UUD. Bahkan tidak ada batasan untuk menolak menyetujui.

Sehingga Zaenal mengkritisi bahwa secara hukum, politik hukum presiden dalam penyusunan perundang-undangan sangat lemah. “Karena dalam struktur ketatanegaraan presiden diberikan peran yang sangat besar luar biasa dalam penyusunan legislasi, dan dalam penggunaanyapun tidak tepat,” terangnya.  

Akhmad Akbar Soesamto menutup bahwa secara keseluruhan capaian ekonomi pada tahun 2019 kurang bagus. Namun, mengalami kemajuan dari sisi kesejahteraan, dari status negara berpendapatan menengah ke bawah, ke negara berpendapatan menengah ke atas. “Walau, secara absolue kita rangking 101 dari 183 negara,” ungkapnya.

Padahal ketika ingin mengejar supaya eknomi Indonesia lebih bagus maka pertumbuhan ekonomi harus tinggi. Namun, upaya pemerintah menaikkan pendapatan ekonomi rasanya disayangkan. Dengan memberikan kelonggaran pada invenstor asing, alhasil berdampak pada matinya industri dalam negeri. (Gustin Juna)

Leave a Reply