Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Masalah stunting mempunyai dampak jangka panjang, meliputi dampak fisik, kecerdasan, hingga penyakit tidak menular. “Balita yang mengalami stunting berpotensi mengalami penyakit tidak menular ketika dewasa,” ujar Pungkas Bahjuri Ali dari Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Workshop “Analisis Kebijakan dan Implementasi Penurunan Stunting” yang diadakan oleh Program Inklusi PP ‘Aisiyah secara daring pada Selasa (7/6). Menurut dia, anak yang mengalami stunting berpotensi mengalami gangguan kecerdasan dan perkembangan fisik.
Gangguan itulah yang membuat siklus kemiskinan-kesehatan terus berulang. Stunting, kata Ali, secara langsung atau tidak, dipengaruhi oleh kondisi perekonomian keluarga. Pun demikian selanjutnya, anak yang ketika kecil mengalami stunting besar kemungkinan akan (kembali) melahirkan kemiskinan.
Siklus tersebut menunjukkan bahwa stunting merupakan persoalan yang kompleks, meliputi masalah kesetaraan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Oleh karenanya, Ali menegaskan bahwa stunting merupakan masalah bersama yang mesti diselesaikan bersama pula.
Di Indonesia, jumlah anak yang mengalami stunting perlahan mengalami penurunan. Tahun 2021 lalu, ada 24,4% anak yang mengalami stunting. Persentase tersebut ditargetkan turun menjadi 14% pada 2024. Artinya, setiap tahun harus ada penurunan sebesar 3,5%, padahal rata-rata penurunan selama ini adalah 1,6%. “Stunting terjadi hampir di seluruh wilayah dan di seluruh kelompok sosial ekonomi,” kata Ali.
Dengan kondisi itu, laki-laki dan perempuan punya peran penting untuk menurunkan angka stunting. Pemerintah sendiri menjadikan upaya penurunan stunting sebagai major project. Menurut Ali, ada 2 (dua) major project yang diupayakan pemerintah, yakni reformasi sistem kesehatan nasional, dan percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.
Baca Juga: Stunting: Masalah Bangsa, Masalah Kita
Sementara upaya percepatan penurunan stunting dengan integrasi GEDSI (gender equality, disability, dan social inclusion) meliputi 3 (tiga) hal. Pertama, pembangunan gizi masyarakat yang responsif gender dan inklusif melalui perumusan kebijakan yang memperhatikan berbagai kebutuhan, aspirasi, pemenuhan hak, serta memberikan kesempatan kepada perempuan, anak, kelompok muda, dan penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Kedua, penguatan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah (jenis kelamin, usia, sosial ekonomi, dll), serta data dukung kualitatif (sosial-budaya). Ketiga, mendorong knowledge sharing, memastikan manfaat dan keberlanjutan dari berbagai inisiatif dan program yang responsif gender dan inklusif.
Lebih lanjut, Ali menjelaskan ada dua pola intervensi yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi stunting, yakni intervensi spesifik dengan menyasar penyebab langsung stunting dan intervensi sensitif dengan menyasar penyebab tidak langsung stunting.
Menurut dia, intervensi spesifik ini penting mengingat masih banyak penduduk Indonesia yang masih berada di garis bawah kemiskinan dan belum teredukasi mengenai stunting. Pola intervensi ini relevan setidaknya sampai 2024 nanti, terutama untuk provinsi prioritas khusus. Adapun secara jangka panjang, intervensi sensitif juga perlu dilakukan, terutama dengan menyasar kelompok-kelompok kelas menengah ke atas.
Ali juga menjelaskan langkah advokasi GEDSI dalam percepatan penurunan stunting di tingkat lokal, yaitu: penyediaan PMT (pemberian makanan tambahan), tablet tambah darah, dan vitamin A yang disertai dengan pemantauan konsumsi; penguatan kampanye ASI eksklusif; penguatan kampanye MP-ASI; pendampingan bagi keluarga 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan); penyediaan PMT loka berbasis, dan; pembangunan desa. (sb)
2 Comments