Fikih Agraria: Fiqh Humanis Sumbangsih Muhammadiyah

Liputan 17 Aug 2020 0 49x

Sumber Ilustrasi : masterpendidikan.com

Fiqh Agraria akan menjadi salah satu bahasan dalam Muktamar Nasional Tarjih Majelis Tarjih dan Tajdid (Munas Tarjih) ke-31. Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Muhammad Azhar, menyampaikan bahwa disusunnya Fikih Agraria bertujuan untuk mengkaji dampak negatif dari maraknya alih fungsi lahan; lahan sawah menjadi lahan industri, lahan subur menjadi lahan pabrik, lahan irigasi menjadi lahan tol dan mall, dan sebagainya. Dalam hal ini, Majelis Tarjih dan Tajdid hendak merumuskan bagaimana tata kelola agraria yang islami, serta memberikan panduan etis dan moral kepada berbagai kalangan yang terlibat di dalamnya.

Sebelumnya, Majelis Tarjih dan Tajdid telah menghasilkan beberapa produk fikih, seperti Fikih Informasi, Fikih Air, dan Fikih Kebencanaan. Dalam penuturan Azhar, sejauh ini produk fikih yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid mempunyai implikasi vertikal (pemerintah/regulasi) dan horizontal (masyarakat).

Munculnya ide pembuatan Fikih Agraria, menurut Azhar, berangkat dari pembacaan atas realitas yang terjadi di masyarakat (istiqra’ ma’nawy), adanya beberapa fenomena yang memang mengharuskan untuk disusunnya Fikih Agraria ini, sehingga terwujud tata kelola agraria yang baik. Beberapa fenomena tersebut adalah; (i) masalah swasembada pangan yang terkesan lambat, (ii) rusaknya ekosistem yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan (deforestation) atau konversi lahan, (iii) adanya konflik agraria yang semakin hari kian meningkat, (iv) semakin terpinggirkannya nilai dan/atau komunitas adat, (v) terjadinya krisis pedesaan karena lahan yang semakin sempit, (vi) minimnya akses perumahan, dan (vii) overlapping perizinan antara pusat dan daerah.

Ke depan, tambah Azhar, Fikih Agraria akan merumuskan konsep-konsep seputar Fikih Agraria, misalnya redefinisi agraria yang bukan sekedar persoalan tanah, tetapi juga menyangkut keseluruhan isi bumi; air dan udara. Selain itu, Azhar menegaskan, Fikih Agraria harus mengandung etos pembebasan masyarakat. Artinya, masyarakat diberi bekal untuk menghadapi konflik-konflik agraria yang sebagian besar diakibatkan oleh pihak-pihak yang berlaku tidak adil. “Termasuk para konglomerat yang sering berkolaborasi dengan penguasa,” ungkap Azhar ketika ditemui SA di kediamannya (1/3).

Lima Nilai dan Prinsip Ketarjihan

Dalam beberapa ayat Al-Qur’an, Allah swt. memberikan kabar gembira kepada manusia, bahwa segala apa yang ada di antara langit dan bumi telah ditundukkan kepada manusia, untuk diolah dan dimanfaatkan. “Nah, sebenarnya dalam Islam sendiri ada konsep taskhir. Tapi sering diartikan atau disalahgunakan, mentang-mentang penundukan, kemudian alam itu dianggap sebagai objek. Akan tetapi, ada pandangan lain kalau alam itu bukan hanya objek, tetapi sekaligus juga subjek,” jelas Azhar. Konsekuensi dari pandangan bahwa alam juga merupakan subjek adalah keharusan bagi manusia untuk memperlakukan alam secara baik dan bijak. Manusia berhak untuk mengeksplorasi alam, tetapi tidak untuk mengeksploitasi.

Oleh karena itu, terang Azhar, perlu diketahui 5 (lima) nilai dan prinsip dasar ketarjihan perihal Fikih Agraria ini. Pertama, Nilai-nilai Dasar (al-qiyam al-asasiyyah). Terdiri atas; pertama, nilai tauhid, bahwa secara substansial, tanah adalah milik Allah swt., sementara manusia diberi amanah untuk menjaga; kedua, nilai akhlakul karimah, yakni etika dalam memakmurkan bumi; ketiga, nilai maslahat, yang diambil dari kaidah tasharruf al-imam ‘ala ar-ra’iyah manuthun bi al-mashlahah (dipilihnya pemimpin oleh rakyat adalah untuk menegakkan kemaslahatan); keempat, nilai keadilan, dan; kelima, nilai persamaan. Kedua, Prinsip-prinsip Umum (al-ushul al-kulliyah). Terdiri atas prinsip kepemilikan, produktivitas, ishlah, regulasi yang berkeadilan, dan konservasi alam. (Sirajuddin)

Baca selengkapnya di Majalah Suara ‘Aisyiyah Edisi 4 April 2020

Leave a Reply