Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Pada Jumat (1/11), Program Inklusi ‘Aisyiyah bekerja sama dengan Majelis Kesehatan (MKes) Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah menggelar Webinar bertajuk “Pengembangan Layanan Kesehatan Inklusif sebagai Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara” melalui Zoom Meeting.
Acara ini diikuti lebih dari 150 kader ‘Aisyiyah dari seluruh Indonesia dan berfokus pada peningkatan layanan kesehatan yang inklusif, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan, termasuk kaum disabilitas.
Dalam sambutannya, Ketua MKes PP ‘Aisyiyah, Warsiti menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para peserta dan aktivis ‘Aisyiyah yang telah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesehatan masyarakat.
“Kesehatan adalah aspek penting dan kebutuhan dasar bagi seluruh warga negara. Sejak berdirinya, Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah telah peduli pada kesehatan masyarakat dengan semangat Al Ma’un, mendirikan rumah sakit unggulan yang melayani berbagai golongan, termasuk kaum mustad’afin dan difabel,” kata Warsiti.
Ia berharap agar kegiatan ini dapat memberikan dorongan bagi rumah sakit dan klinik Muhammadiyah untuk meningkatkan layanan inklusifnya, terutama bagi penyandang disabilitas seperti tunarungu, tunanetra, dan tunadaksa.
“Mungkin ini masih menjadi PR yang terus kita tingkatkan, khususnya bagaimana SDM di rumah sakit dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan disabilitas,” tambahnya.
Koordinator Program Inklusi ‘Aisyiyah, Tri Hastuti N.R, juga menggarisbawahi pentingnya layanan kesehatan inklusif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
“Saya kira topik webinar ini sangat penting. Kita ingin bersama-sama secara intensif mengembangkan layanan kesehatan yang lebih inklusif. Itu hal yang sangat penting untuk mendorong pemenuhan SDGs. Kita harus kawal layanan kesehatan dasar inklusif yang menjadi mandat 25 tahun ke depan ini,” jelasnya.
Baca Juga: Peran Orang Tua bagi Perkembangan Anak dengan Disabilitas
Tri juga menekankan pentingnya sinergi multipihak untuk menjangkau daerah-daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan kelompok rentan, seperti remaja dan masyarakat terpencil. Ia mengungkapkan, “Ke depan, akan ditindaklanjuti dengan pelatihan tenaga kesehatan agar memiliki keterampilan memberikan layanan kesehatan yang inklusif. Kalau ada Education for All, ini ada Health for All.”
Dalam webinar ini, hadir pula beberapa narasumber ahli di bidangnya. Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) dari Kementerian Kesehatan, memaparkan kebijakan dan program kesehatan inklusif yang dijalankan oleh pemerintah.
Rita Triharyani, Spesialis Disabilitas dari Pusat Rehabilitasi YAKKUM DIY, mengulas kondisi dan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan.
Dan Renny Lo, Kepala Puskesmas Sentolo I, Kabupaten Kulon Progo, berbagi pengalaman tentang praktik baik yang diterapkan di Posbindu Disabilitas Sentosa.
Acara ini diharapkan dapat menginspirasi rumah sakit dan klinik Muhammadiyah serta berbagai pihak untuk semakin berkomitmen dalam menyediakan layanan kesehatan yang inklusif bagi semua kalangan. (sa)