Politik dan Hukum

Ijtihad Politik Muhammadiyah

Muhammadiyah
  • Menjelang Pemilu 2024, Suara 'Aisyiyah menyediakan ruang #pemilukita. Ruang ini kami buka agar masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan pemilu yang substantif dan inklusif.

Oleh: Muchammad Ichsan*

Setiap kali menjelang Pemilu, Muhammadiyah selalu ditanya tentang sikapnya dalam Pemilu tersebut. Yang bertanya tentang sikap Muhammadiyah bukan hanya anggota persyarikatan ini saja, tapi masyarakat luas termasuk partai-partai politik juga demikian. Hal ini wajar karena warga persyarikatan ingin kepastian sikap Muhammadiyah sebagai panduan bagi mereka untuk memilih dan atau dipilih. Sementara bagi masyarakat luas, meskipun Muhammadiyah bukan partai politik, namun Muhammadiyah merupakan kekuatan politik yang sangat diperhitungkan dan ditunggu-tunggu dukungannya.

Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan pada tahun 1912, jauh sebelum kelahiran negeri ini, didesain bukan untuk mendirikan dan mengatur negara. Muhammadiyah adalah harakah Islamiyyah atau gerakan Islam, lembaga dakwah, penggiat amar makruf nahi mungkar dan pelaku tajdid. Muhammadiyah bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehinggga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Dari awal pendirian, identitas dan tujuan Muhammadiyah diketahui bahwa Muhammadiyah memang bukan didesain untuk berkecimpung dalam masalah politik secara langsung. Lebih dari itu, pergumulan dengan kekuatan-kekuatan partai poltik Islam seperti Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) tahun 1945-1962 dan dengan Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) tahun 1968-1971, membuat Muhammadiyah semakin menguatkan tekad untuk tidak berpolitik praktis, yaitu politik yang berorientasi kekuasaan di dalam pemerintahan.

Lantas bagaimana sikap Muhammadiyah dalam berpolitik? Bagaimana Muhammadiyah menyalurkan aspirasi politiknya? Muhammadiyah yang memandang Islam sebagai ajaran yang komprehensif sejak lama telah melakukan ijtihad agar tidak terkesan alergi dan anti politik. Dalam masalah politik Muhammadiyah berijtihad melalui beberapa Khittah (garis) Perjuangan yang dirumuskan pada periode tertentu. Dimulai dengan Khittah Palembang tahun 1956, lalu disusul dengan Khittah Ponorogo tahun 1969, Khittah Ujung Pandang tahun 1971, Khittah Surabaya tahun 1978, dan terakhir Khittah Denpasar tahun 2002.

Berikut ini dipaparkan pokok-pokok Khittah Denpasar yang dirumuskan tahun 2002 sebagai Khittah yang dianggap paling lengkap untuk menggambarkan ijtihad Muhammadiyah dalam masalah politik:

  1. Muhammadiyah menyadari bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi dan lapangan perjuangan. Pertama, melalui kegiatan politik praktis yang mengarah kepada kekuasaan sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik. Kedua, melalui kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan politik tidak langsung (high politics).
  2. Muhammadiyah memilih strategi dan lapangan perjuangan yang kedua di atas, dengan argumentasi bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak kalah penting dan strategis daripada perjuangan politik praktis. Lebih dari itu, pilihan ini lebih sesuai dengan tujuan Muhammadiyah, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Islami yang sebenar-benarnya.
  3. Muhammadiyah meyakini bahwa politik merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian (al-umur ad-dunyawiyah) dan menganggap peranan politik sebagai wujud dari dakwah amar makruf nahi mung Peranan ini dapat dilakukan dengan jalan secara aktif memengaruhi proses dan kebijakan Negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa.
  4. Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun, namun Muhammadiyah tetap bersikap positif dalam masalah politik dan memberikan kritik sesuai dengan prinsip amar makruf nahi mungkar agar sistem politik kenegaraan berjalan secara demokratis dan berkeadaban.
  5. Muhammadiyah mempersilahkan setiap anggota Persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing, dengan penuh rasa tanggung jawab, rasional dan kritis, sejalan dengan misi Muhammadiyah dan demi kemaslahatan bangsa dan n
  6. Muhammadiyah meminta kepada semua anggotanya yang bekerja di dalam bidang politik untuk menunaikan tanggung jawabnya itu dengan penuh amanah dan profesional serta sejalan dengan misi Muhammadiyah dalam amar makruf nahi mung
  7. Muhammadiyah bekerja sama dengan pihak manapun berdasarkan prinsip kemaslahatan dan menolak kemudharatan dengan tujuan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan maju.

Muhammadiyah menyadari betapa banyak kemusykilan soal politik kekuasaan. Oleh karena itu, sebagai langkah antisipatif dalam menyikapi dunia politik, Muhammadiyah harus menggariskan Khittah Perjuangannya seperti di atas agar tetap istikamah dalam mengemban tugas dan tujuannya, yaitu mengemban fungsi dakwah dan tajdid sebagai gerakan Islam yang berkiprah dalam lapangan kemasyarakatan.

Hanya saja peran Muhammadiyah dan seluruh warganya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dalam Khittah Denpasar 2002 harus lebih dioptimalkan agar tidak melahirkan sikap apatis dan antipolitik, apalagi Muhammadiyah seringkali dijadikan sebagai ajang pertarungan dan mobilisasi kekuatan-kekuatan politik di negeri ini.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan bahwa sikap Muhammadiyah dalam Pileg dan Pilpres sama, yaitu kembali ke Khittah. Muhammadiyah tidak akan mendukung salah satu paslon, tapi menyerahkan hal tersebut kepada pilihan masing-masing anggota.

Baca Juga: Aisyiyah dan Ikhtiar Mewujudkan Pemilu 2024 Inklusif

Meskipun sebagian orang Muhammadiyah akan kecewa dengan sikap di atas, karena mereka berharap agar Muhammadiyah mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres, namun sebagaimana ditegaskan dalam Khittah Denpasar, Muhammadiyah bukanlah organisasi politik praktis yang bergerak dalam gerakan dukung-mendukung capres-cawapres dalam Pilpres.

Jika direnungkan, ijtihad Muhammadiyah untuk tidak masuk ke ranah politik praktis lebih banyak maslahatnya daripada madharatnya. Maslahatnya antara lain ialah untuk menjaga Muhammadiyah dari konflik kepentingan politik yang seringkali merugikan organisasi. Selain itu, agar terdapat pembagian kerja yang positif sehingga lahan dakwah dan lahan politik digarap dengan jalur masing-masing, tidak dicampur-adukkan.

Sikap tidak berpolitik praktis bisa menghindarkan Muhammadiyah dari tarik-menarik kepentingan politik yang bersifat praktis, sesaat, dan menimbulkan konflik di tubuh Persyarikatan. Lebih dari itu, langkah ini juga untuk menghindarkan warga Muhammadiyah dari saling menelikung, menuduh, memfitnah dan mendiskreditkan sesama warga karena beda pilihan.

Ijtihad dan sikap Muhammadiyah dalam masalah politik seperti di atas hingga saat ini masih dianggap paling tepat. Ke depan, ijtihad ini dirasa masih relevan meskipun kita tidak menafikan untuk diubah sesuai dengan perkembangan geopolitik di negeri tercinta ini, berdasarkan kaidah: “tidak diingkari perubahan fatwa/ijtihad sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, tujuan, dan kebiasaan”.

Warga Muhammadiyah harus menyadari bahwa Muhammadiyah tidak alergi dan negatif terhadap politik. Mereka juga seharusnya tidak menjauhkan Muhammadiyah dari persoalan-persoalan besar kebangsaan dan kenegaraan. Sementara Muhammadiyah sendiri harus tetap berkiprah dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai kelompok aspirasi nyata atau kekuatan sosial kemasyarakatan yang memiliki basis massa yang kuat di masyarakat.

Muhammadiyah harus dapat menjalankan peran kebangsaannya secara positif supaya tetap diperhitungkan dalam percaturan nasional, meskipun tidak melibatkan diri dalam perjuangan politik kekuasaan. Semoga.

*Dosen FH UMY dan anggota MTT PP Muhammadiyah

5 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *