Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Sebagai ikhtiar memajukan dan mensejahterakan nelayan Indonesia, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah meluncurkan Jamaah Nelayan Muhammadiyah (Jalamu). Nurul Yamin menyampaikan bahwa pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir merupakan salah satu program prioritas dari MPM PP Muhammadiyah.
Forum Nelayan: Kapling Laut yang bertajuk “Nasib Nelayan Diombang-Ambing Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur” itu berlangsung di Kantor PP Muhammadiyah Jl. Cik Ditiro Yogyakarta, Sabtu (14/10). Dalam forum yang dihadiri nelayan, baik secara offline maupun online, dari berbagai daerah di Indonesia itu, Yamin menerjemahkan nelayan sebagai bagian dari komunitas akar rumput –sesuai keputusan Muktamar ke-48 di Surakarta— yang perlu dimajukan dan disejahterakan.
Lebih lanjut, Yamin menegaskan bahwa pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir akan berjalan kalau para nelayan punya kemauan dan kemampuan untuk melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik. Tidak cukup di situ, menurut dia, kebijakan negara dan pasar juga akan sangat berpengaruh pada maju dan sejahteranya nelayan.
Dalam konteks inilah, Muhammadiyah melalui MPM ingin mengajak semua nelayan Indonesia untuk maju dan sejahtera. “Kebersamaan dan kejamaahan menjadi satu poin penting bagi kesejahteraan dan kemajuan para nelayan. Mudah-mudahan kesejahteraan nelayan dari hari per hari akan makin baik,” ujar Ketua MPM PP Muhammadiyah itu.
Baca Juga: Gerakan Filantropi Persyarikatan: Progresif hingga Inklusif
Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas dalam amanahnya mengapresiasi langkah MPM yang memberikan perhatian lebih kepada para nelayan agar hidup mereka bisa menjadi makin baik. Secara konstitusional, kata dia, tugas memajukan dan mensejahterakan nelayan ini adalah tugas negara, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa negara belum bisa memberi jaminan kesejahteraan pada nelayan.
Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan RI 2014-2019 menegaskan bahwa tanpa kedaulatan, Indonesia tidak akan berdaya dan berjaya di laut. Kedaulatan itu dibutuhkan agar Indonesia bisa survibe dan eksis sampai beribu tahun atau generasi kemudian.
Laut, kata dia, adalah sumber daya alam yang berkelanjutan. Meskipun begitu, sifat berkelanjutan itu menuntut syarat, yakni jika laut dijaga kelestariannya. Tanpa itu, sumber daya laut akan terus tergerus. “Laut kita harus menjadi pusat rotasi ekonomi kemaritiman,” kata dia.
Susi mendorong agar penangkapan ikan di laut Indonesia hanya boleh dilakukan oleh nelayan Indonesia, dan dengan cara yang semestinya. Pada waktu yang sama, nelayan Indonesia juga tidak boleh terperangkap oleh kapling-kapling. “Jadikan nelayan Indonesia berdaulat di negaranya,” tegas Susi. (sb)