Implementasikan al-Maun, Berdayakan Kelompok Disabilitas

Liputan 19 Feb 2020 0 412x

Isu disabilitas bukanlah isu yang baru berkembang. Kelompok disabilitas telah hadir di masyarakat sejak lama. Namun, persoalan yang melingkupinya tak kunjung selesai hingga sekarang.

Islamiyaturrohmah, anggota LPPA PP ‘Aisyiyah menjelaskan bahwa masih banyak problem yang dihadapi oleh kelompok disabilitas. Berbagai diskriminasi terjadi di hampir semua lini kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, hingga akses pekerjaan. Diskriminasi ini akan semakin terasa oleh perempuan penyandang disabilitas.

Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Islam, masih banyak perempuan disabilitas yang tidak dapat mengakses pendidikan. Alasannya rupa-rupa, mulai dari terjerat kemiskinan, tidak ada alat transportasi yang mampu mengantar jemput mereka, hingga kondisi psikologi seperti malu karena kondisi fisik mereka.

Selain itu permasalahan lain yang kerap dihadapi oleh kelompok ini adalah minimnya informasi kesehatan reproduksi. Islam menuturkan, mayoritas dari penyandang disabilitas tidak mengetahui usia reproduksi mereka. Mereka juga tidak tahu bagaimana menyikapi saat usia reproduksi tiba. “Secara biologis, fungsi reproduksi tetap berjalan maka terkadang ditemukan di antara mereka berduaan di kamar mandi (baik sesama jenis atau lain jenis) atau mereka akan mencari gambar porno di internet baik via hand phone atau komputer sekolah SLB.”

Beberapa contoh di atas, menurut Islam, tentu menjadi keprihatinan tersendiri bagi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah. Mengusung nilai-nilai yang termuat dalam surat al-Maun sebagai landasan untuk memberdayakan dan mengadvokasi kelompok yang terpinggirkan, maka dibuatlah program-program pemberdayaan bagi kelompok disabilitas. Islam menjelaskan, semangat al-Maun tidak cukup dimaknai secara harfiah dengan menyantuni anak yatim dan kaum miskin saja.

“Jika ditafsirkan secara Burhani dan Irfani, maka makna yatama dan masakain di sini bisa diartikan sebagai orang yang tidak memiliki perlindungan baik itu perlindungan sosial, hukum, atau layanan dari pemangku kebijakan di suatu negara dan masyarakat.” Maka, lanjut Islam, perempuan disabilitas bisa dikatakan yatama karena masih membutuhkan perlindungan melalui advokasi kebijakan publik tentang penyandang disabilitas.

Ditambahkan oleh Islam bahwa gerakan pencerahan Muhammadiyah hadir untuk memberikan jawaban atas problem kemanusiaan berupa kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan-persoalan lain yang bercorak kultural maupun struktural. Gerakan pencerahan menampilkan Islam untuk menjawab problem spiritualitas, krisis moral, kekerasan, terorisme, konflik, korupsi, kerusakan ekologis, dan bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan lainnya. Gerakan pencerahan berkomitmen untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi, memuliakan martabat manusia laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan, dan membangun pranata sosial yang utama, termasuk mengatasi problem yang dialami penyandang disabilitas.

Abidah Muflihati Wakil Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial PP ‘Aisyiyah sendiri menyebutkan bahwa pemberdayaan kelompok disabilitas telah tertuang dalam amanat Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah tahun 2015. Di dalamnya disebutkan bahwa Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah pada abad kedua berkomitmen kuat untuk melakukan gerakan pencerahan yang merupakan praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan.

Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas

Pada tataran pelaksanaan program, PP Muhammadiyah, PP ‘Aisiyah, dan Nasyiatul Aisyiyah telah mengamalkan amanah Muktamar tersebut dengan menjadikan isu disabilitas sebagai lahan dakwah dan menjalankan program pada isu disabilitas. Islam menyebutkan contoh seperti adanya Panti Disabilitas di beberapa daerah seperti Ponorogo, Wonosobo, Riau, dan Sumatera. Selain itu terdapat komunitas disabilitas di Ponorogo untuk program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh ‘Aisyiyah. Sedangkan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah juga telah melakukan pendampingan dengan membuat Koperasi Simpan Pinjam bagi kelompok Disabilitas.

Bukan rahasia bahwa kelompok disabilitas memiliki akses yang sangat terbatas untuk mendapatkan pekerjaan. Meskipun pemerintah sudah menyusun regulasi, tetapi belum optimal pada tataran implementasi. Oleh karena itu, ungkap Islam, banyak kelompok disabilitas yang memilih berwirausaha berbekal keterampilan yang mereka miliki.

Abidah menjelaskan bahwa biasanya pendampingan disabilitas hanya berhenti pada keterampilan seperti pijat, komputer, membuat pernak pernik kerajinan, dan sebagainya. Keterampilan ini belum tentu cukup menjadi bekal bertahan mandiri secara ekonomi. “Kita melihat apa sih yang bisa lebih dari itu. Kalaupun usaha, usaha seperti apa yang memang bisa membuat mereka mandiri dan menjadikan itu sebagai sumber penghasilan?”

Salah satu kelompok dampingan disabilitas oleh PP ‘Aisyiyah berada di Ponorogo. Menjawab kebutuhan ini, PDA Ponorogo memutuskan untuk mengajarkan cara membatik kepada kelompok disabilitas. Kelompok disabilitas yang diberdayakan terdiri dari dua kelompok. Pertama, warga panti disabilitas yang berada pada tahun terakhir sekolah. Kelompok kedua adalah kelompok di luar panti, tepatnya di Desa Krebet, salah satu desa dengan jumlah disabilitas yang cukup banyak.

Seperti diketahui, membatik merupakan salah satu keterampilan yang bernilai tinggi. Sehingga diharapkan batik tulis yang mereka hasilkan dapat menyokong ekonomi kelompok ini dengan lebih baik. Abidah menjelaskan, misalnya dua meter batik tulis dihargai Rp 250 ribu. Harga ini cukup besar ketimbang harga dari hasil keterampilan lain. Sejauh ini, keterampilan membatik hanya dapat dilakukan oleh disabilitas penyandang tuna rungu karena kebutuhan ketelitian dalam membatik. Ke depannya, penyandang tuna netra dan lainnya akan mendapatkan peran lain seperti pemasaran.

Kesehatan Reproduksi Remaja Disabilitas

Berdasarkan hasil pemetaan tentang kesehatan reproduksi pada kelompok disabilitas, selanjutnya Islam bersama LPPM UNISA melakukan pendampingan kesehatan reproduksi bagi siswa disabilitas di SLB pada rentang waktu 2015-2017. Disebutkan oleh Islam bahwa pengetahuan tersebut ternyata sangat membantu mereka, orang tua, dan guru. “Peran orang tua dan guru menjadi penting untuk mendampingi mereka saat memasuki dewasa. Bagaimana pandangan Islam ketika menstruasi dan mimpi basah kami sampaikan juga dalam pengabdian masyarakat pada siswa disabilitas tersebut.”

Menurut Islam yang juga pengajar di Unisa ini, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi bagi remaja disabilitas ini menjadi suatu keharusan untuk mencegah dampak negatif dari minim-nya informasi kespro bagi disabilitas. Islam mencontohkan, tidak banyak remaja penyandang disabilitas yang tahu bahwa koitus atau hubungan seksual dapat menimbulkan kehamilan. Ia mencontohkan kasus yang menimpa seorang siswi SLB, “Ia kedapatan hamil karena dihamili pacarnya yang bukan penyandang disabilitas.” Ketidakberdayaan tersebut, jelas Islam, disebabkan karena minimnya informasi kesehat-an reproduksi dan tidak mempunyai kemampuan komunikasi asertif untuk berani mengatakan tidak. Selain kasus tersebut, Islam juga mencontohkan kasus penyandang disabilitas yang me-ngalami perkosaan oleh orang terdekat mereka, seperti pamannya, kakeknya, atau tetangganya. Pada posisi ini, seringkali perempuan penyandang disabilitas terutama atau penyandang disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (OGDJ) tidak memiliki kuasa dan tidak tahu bagaimana harus menolak. [d]

Baca selengkapnya di Majalah Suara ‘Aisyiyah Edisi 4 April 2019,  Rubrik Liputan Utama, hal  16-17

Sumber Foto : https://guruilmu.wordpress.com/2018/12/07/misi-politik-muhammadiyah/

Leave a Reply