Jatuh Bangun Kelompok Islam Ideologis di Indonesia

Aksara 17 Feb 2021 0 164x
Islam Ideologis

Islam Ideologis

Oleh: Twediana Budi Hapsari

Pemahaman seseorang terhadap Islam sudah barang tentu dipengaruhi oleh bacaan, lingkungan, dan latar sosial-budayanya. Itulah kenapa diskursus seputar agama dan negara, atau Islam dan Nasionalisme terus terjadi dan mengalami perubahan (change) dan keberlanjutan (continuity) seiring berjalannya waktu. Pasca reformasi, diskursus itu kembali menguat seiring munculnya kelompok Islam Ideologis yang menyuarakan agar syariat Islam diterapkan di Indonesia.

***

Perjuangan ideologis kelompok nasionalis-Islam menjelang kemerdekaan mengundang konflik baru dalam kehidupan nasional. Konflik pertama yang melibatkan mereka dengan kelompok nasionalis-sekuler berlangsung saat pengesahan UUD 1945. Dalam peristiwa tersebut, tujuh kata pada butir pertama Piagam Jakarta yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuh kata tersebut dicoret berdasarkan keberatan pemeluk agama Kristen, yang akan memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia jika ketujuh kata tersebut menjadi Preambule UUD 45. Konflik tersebut berangkat dari pandangan yang berbeda mengenai hubungan antara agama dan negara. Kelompok nasionalis-Islam memandang agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Sebaliknya, kelompok nasionalis-sekuler memandang agama harus dipisahkan dari negara.

Konflik berikutnya terjadi dalam sidang Majelis Konstituante, yang bertugas membentuk UUD baru menggantikan UUDS 1950. Sidang ini melahirkan perdebatan sengit mengenai dasar negara antara Islam dan Pancasila. Seluruh partai Islam yaitu Masyumi, NU, PSII dan Perti bersatu memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, meski akhirnya gagal karena tidak mendapatkan suara mayoritas. Sidang berlangsung intensif dan memakan waktu sejak tahun 1957 sampai 1959, yang berujung dengan pembubaran lembaga tersebut oleh Sukarno dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dekrit tersebut melahirkan era Demokrasi Terpimpin yang didukung oleh kekuatan Nasakom (Nasionalis, Agamis, dan Komunis). Era ini merupakan sejarah kritis dan penuh konflik, kondisi ekonomi serta kehidupan rakyat terhimpit, hingga berujung pada krisis politik nasional dengan meletusnya tragedi G 30 S/PKI, serta kejatuhan kekuasaan Sukarno pada tahun 1967.

Islam Ideologis pada Era Orde Baru

Dalam perkembangan berikutnya, kekuatan Islam menjelang tahun terakhir kejatuhan Sukarno, bersatu lagi menghadapi musuh bersama yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejarah mencatat kelompok Islam berhasil menjadi kekuatan utama selain militer dalam menumpas gerakan PKI. Nahdlatul Ulama, kendati ikut dalam Nasakom, tetapi dalam perkembangan terakhir jelang kejatuhan Sukarno menunjukkan sikap keras terhadap PKI.

Setelah Sukarno dan PKI tumbang, Orde Baru lahir di bawah kepemimpinan Suharto. Pada saat yang sama umat Islam bangkit kembali dengan ideologi politiknya. Langkah awal yang dilakukan kelompok Islam ialah meminta pengabsahan Piagam Jakarta dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada Maret 1968, ketika lembaga tertinggi negara ini membahas Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Aspirasi kalangan Islam ini kandas karena tidak disetujui kelompok lain, terutama kalangan Kristen.

Pemerintah Orde Baru tidak mengakomodasi aspirasi kelompok Islam untuk hal-hal yang dianggap mengganggu kebijakan depolitisasi dan deideologisasi yang dicanangkan rezim Suharto dalam bingkai struktur negara – bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Pada tahun 1973 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lahir sebagai kebijakan restrukturisasi politik rezim Orde Baru yang menggabungkan empat partai politik Islam, yaitu partai NU, Parmusi, PSII dan Perti. Namun dalam perjalanannya, PPP semakin mengalami deligitimasi kekuatan politik pembawa cita-cita Islam ideologis, setelah tahun 1984 harus mengganti asas partai dari Islam menjadi Pancasila. Sebelum pemilu 1987 mereka juga harus mengganti lambang Ka’bah dengan lambang Bintang dalam satu lambang Pancasila.

Namun di sisi lain, pada masa Orde Baru ini pula umat Islam berhasil memperjuangkan formalisasi Islam seperti pengesahan UU Perkawinan Tahun 1974. Di akhir masa kekuasaannya, Suharto juga mulai merangkul kelompok Islam, sehingga terjadi fenomena ‘ijo royo-royo’ di pemerintahan Orde Baru. Pada penghujung jabatannya pula, Suharto menyetujui berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), dan memperoleh legitimasi kuat melalui Undang-Undang Perbankan yang menjadi dasar hukum berdirinya lembaga keuangan syariah lainnya.

Islamisasi pada Era Reformasi

Lahirnya era Reformasi 1998 membuka keran demokrasi secara luas dalam kehidupan bangsa. Di era ini lahir partai-partai politik yang mengusung politik aliran baik Islam maupun golongan masyarakat lainnya. Lahir pula gerakan keagamaan yang membawa misi dan simbol-simbol keagamaan. Di antara gejala baru yang cukup menonjol ialah gerakan yang mengusung kembali Piagam Jakarta dan penerapan syariat Islam. Gerakan ini dipelopori di antaranya oleh Majelis Mujahidin, Hizbut Tahrir, dan Komite Penegak Syariat Islam (KPSI).

Setelah gagal memperjuangkan Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD ‘45 pada momentum Sidang MPR tahun 2000, gerakan ini berupaya menerapkan syariat Islam di berbagai daerah. Salah satunya, Aceh berhasil memperoleh status otonomi khusus dengan menerapkan Syari’at Islam pada tahun 2001.

Di era reformasi ini, kelompok Islamis terlibat dalam partai-partai Islam dan gerakan Islam non-partai politik. Partai politik Islam terbagi menjadi dua kategori, pertama berasas Islam secara formal seperti PPP, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua adalah partai berbasis dukungan umat Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki orientasi lebih inklusif.

Tinggalkan Balasan