Berita

Jimly Ash-Shiddiqie: Jangan Sampai Terjadi Totalitarianisme

Jakarta, Suara ‘AisyiyahIndonesia merupakan bagian dari global change yang saat ini berada di tengah arena perubahan zaman. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia harus bersiap menerima segala kemungkinan yang sedang dan akan terjadi di pertengahan abad ke-21.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota DPD RI 2019-2024, Jimly Ash-Shiddiqie.  Sebagai pembicara kunci dalam Seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah-‘Aisyiyah Ke-48 yang mengangkat tema “Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jimly mengajak semua orang untuk berpikir ulang tentang semua hal, termasuk teori-teori yang merupakan warisan masa lalu.

Secara lebih spesifik, ia menyebut bahwa boleh jadi teori demokrasi dan/atau teori tata negara yang dipraktikkan saat ini sudah ketinggalan zaman sebentar lagi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi dengan cara mengambil jarak yang cukup jauh agar bisa kritis dan melihat persoalan secara lebih luas.

Jimly menyebut bahwa ancaman terhadap demokrasi itu nyata. Sebagai contoh adalah tentang isu perpanjangan tiga periode. Isu dan/atau praktik ini, katanya, memang bukan hanya terjadi kali ini dan di Indonesia saja. Banyak negara yang berhasil, tapi banyak negara yang berdarah-darah. Bahkan di antara negara yang berhasil melakukan perpanjangan tiga periode, mereka tidak dapat digolongkan sebagai negara demokratis yang berkualitas. “Jadi nggak ideal itu,” ujarnya.

Perpanjangan masa jabatan, menurut Jimly, adalah gejala kemunduran demokrasi (regress in democracy). Oleh karena itu, wacana perpanjangan periode merupakan persoalan serius.

Tidak hanya wacana perpanjangan periode, Jimly juga menyitir wacana untuk mengganti sistem demokrasi. Menurutnya, wacana tersebut ada yang berkiblat kepada keberhasilan beberapa negara non-demokrasi, ada juga yang berkiblat kepada pandangan keagamaan tertentu.

Baca Juga: Seminar Pra-Muktamar III: Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perlu Direkonstruksi

Di tengah ancaman ide-ide demokrasi yang semakin tidak populer itu, menurutnya, rekonstruksi sistem kenegaraan memang perlu dilakukan. Apalagi, Indonesia saat ini menghadapi problem yang serius, seperti; (a) semakin tercampur-aduknya berbagai hal, seperti bisnis dan politik yang melahirkan konflik kepentingan; (b) menghadapi tuntutan kebutuhan modernisasi politik ketatanegaraan berupa instutisionalisasi dan konsolidai politik dalam rangka memisahkan antara urusan privat dan dinas, dan; (c) semakin tumbuh suburnya warisan budaya feodal, yang sadar atau tidak sebenarnya telah menjadi alam bawah sadar rakyat Indonesia.

Sampai sekarang pun, kata Jimly melanjutkan, alam berpikir tersebut masih nyata. Bukti konkretnya adalah eksistensi partai politik yang menggunakan sistem kerajaan. “Jadi, dinasti politik itu di mana-mana merajalela. Tatkala dia kolaborasi dengan oligarki ekonomi –karena demokrasi makin menunjukkan gejala makin lama makin mahal; butuh biaya—maka pemilik modal makin besar perannya dalam menentukan proses-proses politik,” papar Jimly, Rabu (16/3).

Ekonomi, dinasti, dan politik kini bercampur aduk. Dalam rangka meminimalisir ketercampuradukan tersebut, ia kemudian mengusulkan adanya konsep baru tentang cabang kekuasaan, yakni inner structur power dalam bentuk Quadro Politica Micro (eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan cabang campuran, seperti KPU, KPPU, dsb), dan outer structur power dalam bentuk Quadro Politica Macro (state, civil society, market, dan the media).

Konsep baru tentang cabang kekuasaan ini ia usulkan untuk menggantikan Trias Politika. Sebab di dalam praktiknya, Trias Politika telah banyak melahirkan konflik kepentingan. Atas dasar itu pula, Quadro Politika yang ia usulkan harus diatur agar jangan sampai melahirkan konflik kepentingan. “Kalau tidak, catat ini, pada suatu hari akan muncul the new form of absolute totalitarianism,” tegasnya.

Kalau totalitarianisme itu terjadi, maka seorang presiden bisa jadi adalah penguasa politik, penguasa dunia korporasi, penguasa media, dan penguasa civil society sekaligus. “In the one hand,” kata Jimly. Dan inilah bentuk totalitarianisme baru yang sangat berbahaya bagi demokrasi di masa depan.

Lebih lanjut, Jimly juga Indonesia saat ini tengah terjebak di dalam politik dan ekonomi pasar bebas, sehingga harus ada evaluasi. Peran negara dalam mengontrol, mengendalikan, dan membimbing pasar, lanjutnya, harus ada. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah ketidakteraturan.

Di dalam politik dan ekonomi pasar, yang menguasai adalah yang punya uang. Sementara yang punya akal sehat lama-lama akan tersingkir. “Kemajuan peradaban bangsa dalam jangka panjang membutuhkan the logic and the moral power. Untuk itulah kita perlu memperkuat kedudukan dan peran nilai. Peran dari akal sehat, akal tulus, bukan akal fulus dan akal bulus,” ujar Jimly. (sb)

Related posts
Berita

Sandiaga Uno Sebut Halal Entrepreneur sebagai Potensi Besar Perekonomian Indonesia

Bandung, Suara ‘Aisyiyah – Menurut data Dinas Kependudukan Catatan Sipil tahun 2022, terdapat 87% masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Data tersebut…
Berita

Haedar Nashir: Muhammadiyah Harus Serius Memperkuat Basis Ekonomi Umat

Bandung, Suara ‘Aisyiyah – Memperkuat basis ekonomi umat adalah jihad fii sabilillah. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam…
Berita

Seminar Pra-Muktamar: Muhammadiyah Mulai Lirik Sektor Industri dan Pariwisata Halal

Bandung, Suara ‘Aisyiyah – Muhammadiyah kembali menggelar Seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah-‘Aisyiyah Ke-48, Kamis (12/5). Seminar yang dipandu oleh Universitas Muhammadiyah Bandung sebagai tuan…

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.