Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Pagi ini (2/11) LPPA PP ‘Aisyiyah (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah) bersama Program Inklusi ‘Aisyiyah mengadakan Webinar Pendidikan Pemilih Cerdas untuk Pilkada dan Pembangunan Daerah yang Inklusif. Sejumlah pihak turut hadir membersamai dan menjadi narasumber dalam agenda kali ini.
Witriani, Sekretaris LPPA PP ‘Aisyiyah menyampaikan sambutan yang mengawali kegiatan kali ini. “Pengawalan Pilkada ini merupakan pekerjaan yang cukup sentral dan berat. Sebagai warga persyarikatan, baik itu Muhammadiyah ataupun ‘Aisyiyah harus melakukannya karena ini sebagai mewujudkan partisipasi semua pihak secara inklusif, baik itu perempuan, kelompok rentan, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Di sisi lain, dalam pelaksanaan pemilu 2024 kali ini masih banyak sekali persoalan yang harus diselesaikan. Tri Hastuti, Sekretaris Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah sekaligus Koordinator Program Inklusi, menyatakan keprihatinannya.
“Isu politik uang masih menjadi persoalan besar dalam pelaksanaan pemilu kita selama ini. Catatan penting lainnya, bagaimana kita melakukan mainstreaming terhadap isu-isu disabilitas, ibu-ibu yang ada di daerah tertinggal, hingga para lansia. Teman-teman difabel netra dalam hal ini juga memerlukan perhatian khusus. Proses-proses penyusunan kebijakan juga perlu dikawal, baik itu dalam musrenbang, hingga mengawal poin-poin dalam RPJP dan RPJMD,” ucap Tri dalam sambutannya.
Persoalan-persoalan yang tidak kunjung selesai ini nyatanya sudah ada sejak lama. Siti Noordjannah Djohantini, Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah periode 2015-2022 turut mengangkat isu tersebut dalam sambutannya. “Muhammadiyah sejak awal berdiri sangat concern dan peduli terhadap teman-teman difabel. Sayangnya, sampai hari ini isu-isu disabilitas belum juga tuntas untuk diselesaikan oleh persyarikatan,” ucap Noordjannah.
Selanjutnya, ia berharap pesan-pesan yang ada dalam webinar ini bisa tersampaikan kepada semua orang. “Saya harap peserta yang datang untuk mengikuti pencerahan secara langsung lebih banyak lagi, karena dari 545 daerah yang melaksanakan pilkada, di webinar ini hanya hadir tidak sampai seratus orang. Artinya, edukasi ini masih belum merata,”
Edukasi terkait pemilu ini bagi Noordjannah sangatlah penting untuk memaksimalkan partisipasi semua pihak. Baginya, Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah mungkin tidak bisa menyelesaikan semua isu, tetapi untuk mengedukasi dan menyosialisasikan, maka persyarikatan bisa melakukannya. Menurutnya, penyelesaian persoalan ini tentu membutuhkan hal-hal konkret sehingga tidak cukup jika berhenti di kajian isu saja, melainkan juga harus berjalan hingga ke strategi-strategi tetentu. Strategi ini tentu harus didukung dan dilakukan oleh seluruh warga dan pengurus persyarikatan. “Misalnya Majelis Tabligh ikut menyuarakan isu demokrasi di pengajian.” saran Ketua Umum PP ‘Aisyiyah periode lalu itu.
Baca Juga: Bansos, Demokrasi, dan Upaya Merawat Kemiskinan
Penggalakan pendidikan politik ini sangat penting mengingat partisipasi seluruh pihak adalah hak setiap orang sebagai warga negara itu sendiri. Nur Syarif Ramadhan, aktivis disabilitas yang menjadi narasumber kali ini juga setuju dengan gagasan Noordjannah akan pentingnya partisipasi semua pihak atau secara inklusif. “Ketika berbicara terkait pemilu dan dihadapkan dengan isu inklusif, mestinya seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali termasuk kelompok rentan mendapat akses yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pemilu menjadi momen yang sangat berharga untuk mengadvokasi dan menyuarakan hak-hak kelompok rentan dalam proses pembangunan yang ada,” ucapnya.
Sosok aktivis yang biasa dipanggil Arif itu mengungkap adanya ketidaksesuaian data publik tentang jumlah pemilih dari penyandang disabilitas. “Data pemilih penyandang disabilitas yang direkam oleh KPU hanya sekitar sejuta pemilih. Padahal jika menggunakan instrumen data pembanding, BPS misalnya, ada 22 juta penyandang disabilitas di Indonesia,” ungkap Arif.
Selain itu, yang perlu diperhatikan lagi menurutnya adalah tentang partisipasi perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam kontestasi. Arif melihat bahwa partisipasi perempuan memang meningkat, namun belum memenuhi kesesuaian dengan regulasi yang ada. Termasuk kelompok disabilitas, ini masih menjadi tantangan. Calon-calon legislatif yang dari penyandang disabilitas pun tingkat keterwakilannya masih sangat minim.
Ia menyimpulkan bahwa melakukan mainstreaming isu-isu inklusivitas, GEDSI misalnya, adalah sebuah urgensi. “Kalau bukan kita yang mengadvokasi, tidak akan ada yang bisa mengakomodasi. Padahal, jika hak-hak kaum rentan seperti disabilitas dan lansia menjadi prioritas, secara tidak langsung hak semua pihak bisa terjamin. Misalnya sebuah bangunan yang didesain dengan perhatian terhadap kaum disabilitas, maka fasilitas bagi kawan-kawan lain juga pasti bisa terpenuhi,” tandasnya.
Memiliki keprihatinan yang sama, Titi Anggraini juga mengangkat isu inklusivitas dalam materinya. “Sepengalaman saya, sangat disayangkan bahwa tim perumus panelis debat kandidat si daerah-daerah belum tentu mengikutsertakan keterwakilan perempuan. Padahal, penting sekali dalam debat yang setidaknya berlangsung tiga kali dalam proses pemilu itu untuk mengnagkat isu perempuan dan kelompok rentan lainnya,” ungkap Titi.
Pemerhati Pemilu yang satu ini mengungkapkan bahwa Pilkada Serentak 2024, selain memiliki dinamika kelompok rentan sebagai salah satu isu, ada isu-isu lainnya yang perlu menjadi perhatian. “Pilkada Serentak 2024 ini adalah ujian politik besar pertama di bawah pemerintah Prabowo Subianto sebagai Presiden RI untuk Periode 2024-2029. Kandidat-kandidat daerah terpilih nantinya akan dituntut agar dapat mengejar program-program pemerintahan yang sangat kompleks mengingat kabinet pemerintahan saat ini memiliki 48 menteri dan sejumlah badan serta lembaga di luar kementerian,” pungkas Titi. (lsz)