Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Difabel

Info Sehat 10 Mar 2020 0 181x

Oleh : Ns, Yafi Sabila Rosyad, M.Kep (Alumni Universitas Andalas, Keperawatan Jiwa)

Target agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), salah satunya secara spesifik menyebutkan pemberian hak terhadap kaum penyandang disabilitas. Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan regulasi melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pasal 61 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien difabel.

Saat ini berbagai kebutuhan penyandang disabilitas di masyarakat belum tersedia secara optimal. Walau pemerintah telah mengeluarkan UU No.8 tahun 2016 yang mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas baik hak ekonomi, politik, sosial maupun budaya, namun penyandang disabilitas di Indonesia masih juga belum mendapatkan fasilitas yang ramah dan memadai termasuk fasilitas layanan kesehatan.

Tidak adanya perlakuan khusus bagi kaum difabel dalam mengakses kesehatan di puskesmas membuat kaum difabel mengalami kesulitan. Padahal sebenarnya mereka membutuhkan perlakukan khusus ataupun fasilitas khusus ketika berobat. Mereka juga kerap mendapatkan diskriminasi di Puskesmas akibat kurangnya pemahaman pihak puskesmas tentang kebutuhan kaum difabel dan apa saja hak-hak kaum difabel dalam mendapatkan akses kesehatan.

Menurut WHO (2015), sekitar 15% penduduk dunia merupakan orang dengan disabilitas dan 110-190 juta orang mengalami kesulitan dalam pemanfaatan fungsi tubuh. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) memperkuat hak penyandang disabilitas untuk mencapai standar tertinggi perawatan kesehatan tanpa diskriminasi. Sekitar 35%-50% orang dengan disabilitas di negara maju dan 76% – 85% di negara berkembang tidak menerima pengobatan. Ketidakmampuan orang dengan disabilitas dalam akses pelayanan kesehatan meliputi biaya yang mahal, terbatasnya ketersediaan layanan, hambatan fisik, ketrampilan dan pengetahuan tentang tenaga kesehatan yang kurang.

Penelitian dari berbagai negara mengungkap masih kurangnya akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Kekurangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya kebijakan pemerintah, pembiayaan, pelayanan, dan sumber daya yang kurang berkaitan dengan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Kementerian  Kesehatan (Kemenkes)  berjanji akan memperluas akses bagi  penyandang disabilitas di fasilitas kesehatan seluruh Indonesia.

Baca selengkapnya di Majalah Sura ‘Aisyiyah Edisi 4 April 2019, Rubrik Kesehatan, hal 34

Sumber Ilustrasi : https://difabel.tempo.co/read/1281628/3-isu-utama-disabilitas-versi-kementerian-kesehatan

Leave a Reply