Kemenkumham DIY: Aisyiyah Harus Menjadi Bagian dari Upaya Pencegahan Human Trafficking

Berita 14 Okt 2021 0 50x

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Sabtu (9/10), Pos Bantuan Hukum ‘Aisyiyah (Posbakum) Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Kajian Hukum bertema “Sosialisasi UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Trafficking dan Implementasinya”. Kegiatan ini berlangsung secara dari melalui platform Zomm meeting.

Ketua Posbakum PWA DIY Puji Utami menyampaikan bahwa latar belakang dipilihnya tema human trafficking dalam kajian ini adalah karena jumlah kasus perdagangan manusia mengalami peningkatan. Peningkatan ini, menurutnya, tak lepas dari kondisi pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang mengalami penurunan, membuat mereka “terjebak” ke dalam iming-iming pelaku. Selain itu, sosialisasi UU ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang ditandatangani antara Posbakum PWA DIY dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Penegakan Hukum Tebang Pilih, Apa yang Harus Dilakukan?

Sementara itu, Ketua PWA DIY Zulaihah menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini akan menimbulkan kesadaran mengenai adanya pengawasan yang dilakukan, mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar bahwa human trafficking bukan isu yang dapat diabaikan begitu saja, namun merupakan ancaman nyata.

Dalam kesempatan tersebut, Windy Maya Arlenta selaku narasumber menyampaikan berbagai hal tentang human trafficking, mulai dari pengertian, bentuk, sebab, serta upaya penanggulangan dan pencegahan. Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkumham DIY itu menegaskan bahwa warga ‘Aisyiyah harus menjadi bagian dari upaya pencegahan human trafficking, misalnya dengan melakukan kontrol sosial di lingkungan sekitar.

Anggota Posbakum PWA DIY Siti Ghoniyatun yang juga bertindak sebagai narasumber menambahkan, secara normatif, kebijakan hukum di DIY sudah mengatur tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6. Perda ini, menurutnya, merupakan implementasi dari UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Human Trafficking.

Ghoniyatur melanjutkan, Gubernur DIY juga telah membentuk gugus tugas untuk melakukan pencegahan atau berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait. Selain itu juga disediakan layanan untuk saksi dan korban untuk melindungi mereka dari TPPO tersebut. (puji utami/sb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *