Kemerdekaan bagi Anak Disabilitas di Indonesia

Berita 14 Agu 2021 0 71x

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Tahun ini Republik Indonesia merayakan HUT ke-76. Pada momen ini, sebagian masyarakat masih mempertanyaan status “kemerdekaan” bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk kemerdekaan bagi penyandang disabilitas.

Jum`at (13/8), Wahana Inkulusif Indonesia melalui akun akun Instagramnya mengadakan siaran langsung membahas tema “Sudahkah Anak Dengan Disabilitas di Indonesia Merdeka?” dengan mengundang Rita Pranawati selaku Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Rita Pranawati mengemukakan bahwa kemerdekaan bagi anak di Indonesia dapat dilihat dari perlindungan yang diterima anak, baik anak dengan pengasuhan orang tua, anak yang sedang dalam pengawasan badan perlindungan, atau mereka yang menyandang status berkebutuhan khusus.

Perkembangan psikologis anak, menurutnya, perlu diperhatikan. Caranya adalah dengan membuka pikiran masyarakat bahwa anak dengan kebutusan khusus merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, sehingga diharapkan anak disabilitas mampu mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam dunia profesional.

Lebih lanjut, Rita menegaskan bahwa anak disabilitas mempunyai hak yang sama dengan anak pada umumnya. Oleh karena itu, baik orang tua, pemerintah, dan masyarakat wajib memenuhi hak tersebut, misalnya pemenuhan hak untuk bersekolah sehingga mereka mendapatkan pendidikan yang sama, walaupun dengan metode pembelajaran yang berbeda.

Salah satu cara untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak disabilitas ialah tersedianya sekolah inklusi di setiap daerah di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Akses keberadaan sekolah, seperti sekolah inklusi, menurut Rita, harus mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Baca Juga: Mewujudkan Masyarakat Peduli Difabel

Rita juga mengemukakan peran KPAI sebagai badan perlindungan anak Indonesia yang bergerak untuk melindungi serta memenuhi hak anak Indonesia, termasuk anak disabilitas.

“KPAI memberikan pengawasan, kebijakan, dan layanan pengaduan bagi kasus yang menyangkut mengenai anak, termasuk anak disabilitas juga harus mendapatkan perlindungan khusus. Misalnya, pemberian perlindungan hukum anak disabilitas korban kekerasan, pelecehan seksual, dan sebagiannya, yang wajib mendapatkan perlindungan dan  pendampingan hukum,” ungkap Rita.

Pada akhir penjelasan, Rita mengemukakan harapan KPAI untuk anak disabilitas di Indonesia, yakni: (i) berupa pemenuhan perlindungan yang pertama dan utama yang berasal dari orang tua dan keluarga; (ii) pemenuhan hak dari berbagai layanan yang disediakan pemerintah seperti fasilitas dan pemberdayan sehingga dapat memberikan edukasi sebaik-baiknya pada anak disabilitas, serta; (iii) perlindungan serta pendampingan hukum bagi korban kekerasan ataupun pelecehan. (cheny)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *