Kepemimpinan Perempuan dalam Pandangan Islam Wasathiyah

Kalam 12 Nov 2021 0 187x

Kepemimpinan Perempuan dalam Pandangan Islam WasthiyahOleh: Qaem Aulassyahied*

Pembahasan tentang boleh-tidaknya perempuan menjadi pemimpin merupakan satu dari sekian wacana keagamaan yang terus bergulir. Hingga kini masih banyak tersaji berbagai narasi ketidakbolehan perempuan sebagai pemimpin dengan argumentasi teologis. Narasi-narasi tersebut bertebaran di laman-laman islami yang tergolong banyak dikunjungi, misalnya laman rumaysho.com yang merupakan salah satu dari Top 10 laman islami di Indonesia.

Laman tersebut memuat tulisan yang berjudul “Pemimpin Wanita Menurut Kaca Mata Islam”. Artikel itu menyebutkan beberapa poin argumentasi yang menunjukkan bahwa Islam menetapkan hukum ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin. Pertama,  firman Allah swt. dalam al-Quran surat an-Nisa: 34, yaitu “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka…”

Dengan mengutip pendapat beberapa ulama seperti Ibn Jarir, Ibn Abi Hatim, asy-Syaukani, dan as-Sa’di, disimpulkan bahwa ayat tersebut melegitimasi posisi laki-laki yang menjadi pemimpin dan pihak yang mengurusi perempuan. Kesimpulan ini dibarengi dengan konsekuensi logis bahwa jika menjadi pemimpin keluarga saja perempuan tidak dibolehkan, apalagi menjadi pemimpin negara yang skalanya lebih luas.

Kedua, firman Allah swt. dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 228 yang menunjukkan bahwa memang Allah swt. melebihkan derajat laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Ketiga, kepemimpinan mutlak laki-laki juga ditunjukkan dari fakta para nabi dan rasul yang hanya ditunjuk dari kaum lelaki, yaitu al-Quran surat Yusuf ayat 109. Keempat, isyarat dalam al-Quran surat at-Tahrim ayat 10 yang menyatakan bahwa istri-istri Nabi selalu tunduk pada perintah Nabi.

Kelima, status hukum laki-laki dalam Islam lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, misalnya saja pada kasus pembagian warisan dalam al-Quran surat an-Nisa’ ayat 11 serta dalam kasus persaksian yang terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 282. Keenam, jejak historis Nabi tidak pernah mengangkat pemimpin (amir) dari kaum perempuan. Ketujuh, Nabi juga tidak pernah menjadikan seorang perempuan menjadi imam dari laki-laki.

Baca Juga: Sejarah ‘Aisyiyah: Kelahiran Perempuan Muslim Berkemajuan

Kedelapan, hak laki-laki lebih mulia dibanding perempuan. Hal ini berdasarkan hadis at-Tirmidzi, “Andai aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, tentu akan kuperintahkan perempuan sujud kepada suaminya.” Kesembilan, disyaratkannya perempuan meminta izin kepada suami, termasuk dalam urusan ibadah, berdasarkan hadis al-Bukhari, “Hendaklah perempuan tidak berpuasa (sunnah) apabila suaminya ada di rumah selain dengan seizin suaminya.”

Kesepuluh, ketaatan istri kepada suami bersifat wajib, berdasarkan hadis dari al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi “Apabila seorang suami mengajak istri ke tempat tidurnya, lalu istrinya enggan mendatanginya, sehingga suami tidur dalam keadaan marah, maka malaikat akan melaknat istri tersebut sampai pagi hari.” Terdapat pula satu hadis populer yang biasanya dijadikan landasan dalil ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin. Hadis itu berbunyi, “Tidak akan berhasil suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan urusan mereka (dipimpin) kepada perempuan (H.R. Muslim).

Sejumlah argumentasi yang dikutip di atas kiranya merupakan poin-poin dasar dalil yang sering dijadikan sandaran pendapat ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin. Meskipun kenyataanya, setiap poin-poin di atas tidak lepas dari perbincangan,  beberapa dalil dinyatakan daif. Sementara, sebagian besar lainnya dapat dipahami dengan sudut pandang yang berbeda.

Landasan Normatif Menurut Muhammadiyah

Spirit memajukan perempuan yang dirintis oleh Kiai Ahmad Dahlan senantiasa diwariskan kepada seluruh kader Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah hingga hari ini. Salah satu spirit itu ialah melalui fatwa-fatwa keagamaan yang berpihak kepada kaum perempuan. Salah satu anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Wawan Gunawan Abdul Wahid, dalam tulisannya Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Majelis Tarjih Muhammadiyah, mengungkapkan bahwa berbagai produk Majelis Tarjih, baik itu putusan, fatwa, maupun wacana ketarjihan menunjukkan dengan gamblang adanya sikap yang berani dan progresif dari Muhammadiyah terkait dengan kaum perempuan.

Di antara putusan Majelis Tarjih yang menyoroti langsung persoalan kepemimpinan perempuan adalah risalah Adabul Mar’ah fil Islam yang dihasilkan pada Muktamar ke-18 di Garut. Menurut Wawan Gunawan, putusan yang diterbitkan tahun 1982 ini merupakan sikap keagamaan pertama terkait peran perempuan dalam ranah publik dan politik. Putusan ini mendahului berbagai pembahasan yang dilakukan oleh organisasi dan lembaga keagamaan lainnnya di Indonesia. Majelis Tarjih melalui putusan ini memilih pendapat bahwa perempuan, selayaknya lelaki, memiliki kesempatan untuk mengakses ruang politik dan berkiprah di dalamnya.

Pendapat ini, didasari oleh beberapa landasan normatif teologis yang dapat dipahami secara berjenjang. Di antara landasan itu ialah firman Allah swt. dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 71 yang diletakkan sebagai salah satu prinsip dan pijakan dasar (al-qiyām al-asāsiyyah) dalam melihat relasi antara lelaki dan perempuan. Eksistensi keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan ciptaan Allah yang memiliki kesempatan sama untuk berperan dalam kebaikan dan mencegah keburukan. Segala aktivitas positif yang dikerjakan oleh laki-laki maupun perempuan  sama-sama merupakan wujud ketaatan mereka. Sederhananya, laki-laki dan perempuan mempunyai akses pada semua wujud kebaikan, termasuk pada aspek kepemimpinan, politik, dan sebagainya.

Baca Juga: Merekat Persatuan dengan Islam Wasathiyah

Secara lebih spesifik, Wawan Gunawan menjelaskan bahwa implementasi dari keterlibatan kaum perempuan dalam bidang politik, berdasarkan penjelasan pada putusan ini, dapat dilihat dari dua sektor. Pertama, adalah keterlibatan langsung,  salah satunya dengan mengambil peran aktif pada ranah hukum formal. Secara eksplisit hal ini disebutkan dalam putusan itu “bagaimana halnya seorang wanita menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, walikota, dan sebagainya? Agama tidak memberi alasan bagi yang menolak atau menghalang-halangi.”

Kedua, keterlibatan perempuan pada ranah politik juga dapat dilakukan secara tidak langsung. Contoh keterlibatan ini ialah  dengan memberikan edukasi penyadaran untuk memiliki wawasan politik, mulai dari unit terkecil seperti rumah tangga hingga perkumpulan kemasyarakatan lain dengan skala yang lebih luas.

Selain putusan Adabul Mar’ah fil Islam, Majelis Tarjih juga telah mengeluarkan fatwa yang secara langsung menjawab persoalan kepemimpinan perempuan. Fatwa yang termuat dalam buku Tanya Jawab Agama Majelis Tarjih Jilid 4 ini kembali menegaskan pendapat keagamaan Muhammadiyah yang tidak mempermasalahkan kepemimpinan perempuan. Terlihat pada fatwa tersebut, Muhammadiyah memberikan alternatif pemahaman terhadap beberapa dalil yang kerap dijadikan landasan teologis ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin. Di antara landasan itu adalah al-Quran surat an-Nisa ayat 43 yang secara tersirat menyatakan laki-laki sebagai pemimpin berdasarkan pengertian kata qawwam yang terdapat pada ayat itu.

Majelis Tarjih tidak menafikan adanya ulama seperti Sayyid Sabiq dan ash-Shan’ani yang dengan pemahaman tekstualis atas ayat di atas menghukumi haram bagi perempuan menjadi pemimpin. Namun demikian, pemahaman tekstualis seperti itu tidak selamanya dapat dipegangi. Hal ini dikuatkan dengan pandangan-pandangan ulama lainnya yang tidak melihat adanya keharaman perempuan menjadi pemimpin berdasarkan ayat tersebut.

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa perempuan pun berhak menjabat sebuah kepemimpinan di wilayah publik. Demikian pula Buya Hamka, dalam tafsirnya, menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mukmin dapat bersatu dan saling memimpin satu sama lain berasaskan iman kepada Allah. Lafal qawwam yang dijadikan sandaran teologis kemutlakan kepemimpinan lelaki pun memiliki pengertian yang multi-makna (ihtimal al-ma’an).

At-Thabari mengartikan qawwam adalah ahl al-qiyam, yaitu pihak yang bertanggung jawab mengurusi, membimbing, dan menanggung segala kebutuhan. Ibn Katsir juga memberikan opsi bahwa qawwam selain dapat dimaknai sebagai pemimpin juga dapat diartikan sebagai pendidik, pengurus, dan pembimbing.

Baca Juga: Bolehkah Perempuan Safar Tanpa Mahram?

Bertalian dengan itu, Ibn Arabi menjelaskan qawwam berfungsi sebagai amin ‘alaiha, yaitu orang yang diamanahi untuk menjaga, memberi rasa aman, mengurusi kebutuhan serta memperbaiki keadaan. Semua makna ini hakikatnya menunjukkan bahwa lafal qawwam tidak serta-merta dapat diartikan sebagai kepemimpinan mutlak, tetapi justru menunjukkan konteks tanggung jawab untuk mewujudkan perlindungan, bimbingan, dan kasih sayang.

Yunahar Ilyas, dalam tulisannya Problem Kepemimpinan Perempuan dalam Islam, juga berpendapat bahwa ayat itu tidak dapat dilepaskan dari konteks keluarga. Hal ini karena sebab turunnya ayat tersebut menyoroti konflik rumah tangga yang terjadi pada sahabat perempuan Habibah Binti Zaid ibn Abi Zuhair yang nusyuz terhadap suaminya Said ibn ar-Rabi ibn ‘Amr. Dengan demikian, makna qawwam lebih pada tanggung jawab dalam ruang keluarga yang sejatinya antara suami dan istri. Perempuan dan laki-laki  memang memiliki hak dan kewajiban masing-masing, namun hal itu tidak berjalan secara kaku.

Sementara itu, Ismail Raji al-Faruqi dalam bukunya Tauhid menyatakan bahwa aktivitas keluarga dan penunaian hak-kewajiban antara suami dan istri dalam Islam dilandasi oleh asas saling menolong dan saling melengkapi. Oleh karena itu, pelaksanaannya bersifat dinamis, artinya satu sama lain tidak menutup kemungkinan saling bertukar fungsi pada aspek-aspek yang dimungkinkan untuk saling membantu.

Adapun logika yang menyatakan “Jika menjadi pemimpin keluarga saja, perempuan tidak boleh apalagi menjadi pemimpin negara”, menurut Yunahar Ilyas, hal ini merupakan logika yang tidak dapat diterima. Menurutnya, andaikan itu benar, maka perempuan tidak hanya dilarang menjadi kepala keluarga, kepemimpinan lain seperti menteri, dirjen, direktur, kepala bisnis, dan jabatan lainnya tentu juga  tidak boleh diduduki oleh perempuan. Padahal, fakta sejarah menunjukkan sebaliknya, terdapat perempuan-perempuan di zaman Rasulullah dan zaman sahabat yang menduduki jabatan pimpinan yang strategis.

‘Aisyah pun pernah menjadi panglima pada Perang Unta, membawahi beberapa sahabat seperti Thalhah, Zubair ibn Awwam dan Abdullah ibn Zubair. Terlepas dari faktor politik dan jalannya perang tersebut, fakta menunjukkan bahwa sahabat-sahabat yang dikomandoi oleh ‘Aisyah tidak ada yang melarang ‘Aisyah menjadi panglima berdasarkan ayat di atas.

Baca Juga: Asma binti Abu Bakar: Perempuan Salehah di Balik Keberhasilan Hijrah Nabi Muhammad

Fatwa Majelis Tarjih juga memberikan sanggahan atas pemahaman tekstual hadis yang menyatakan bahwa kaum yang dipimpin perempuan tidak akan beruntung. Majelis Tarjih memandang bahwa hadis tersebut tidak dapat dimaknai secara umum karena sangat bergantung kepada sabab al-wurud-nya. Ibn Hajar dalam Fath al-Bari menjelaskan bahwa perempuan yang dimaksudkan oleh Nabi saw. dalam pernyataan tersebut tidaklah berlaku umum, melainkan tertuju pada seorang perempuan dari kerajaan Farsi yang diangkat sebagai Pemimpin Kerajaan saat terjadi konflik internal politik.

Ketidakberuntungan dalam statement Nabi atas kepemimpinan perempuan tersebut karena Nabi saw. memahami kondisi perempuan itu yang belum ideal menjadi seorang pemimpin. Hal ini karena ia tidak memenuhi kualifikasi, baik dari segi kematangan emosional maupun kapabilitas intelektual, ditambah lagi dengan fakta bahwa naiknya ia menjadi seorang pemimpin hakikatnya hanya sebagai “boneka” untuk kepentingan politik.

Dari keadaan khusus ini, Majelis Tarjih memandang bahwa yang menjadi sebab kegagalan pemimpin bukan karena tampuk kepemimpinan diberikan kepada perempuan, melainkan lebih pada ketiadaan pengetahuan dan pengalaman. Tentu faktor itu tidak hanya dapat terjadi para perempuan. Adapun di zaman sekarang, dengan terbukanya akses dan ruang publik secara merata, sudah banyak perempuan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam urusan politik. Bahkan, tidak sedikit perempuan yang lebih kompeten dibanding dengan laki-laki.

Perjuangan Memajukan Perempuan

Jika kita mencermati berbagai narasi fatwa keagamaan mengenai perempuan yang telah dikeluarkan oleh Muhammadiyah, akan kita dapati bahwa hakikatnya orientasi keagamaan yang diusung oleh Muhammadiyah tidak lagi terbatas pada sekat-sekat perdebatan fikih semata. Putusan Adabul Mar’ah hingga fatwa-fatwa mengenai kaum perempuan memperlihatkan bahwa Muhammadiyah memandang itu semua berdasar paradigma Islam Wasathiyah dibarengi dengan orientasi dakwah yang jauh ke depan.

Islam Wasathiyah setidaknya bercirikan moderasi dan rahmah. Ciri moderasi bermakna bahwa pandangan Islam yang digerakkan oleh Muhammadiyah tidak terombang-ambing pada dua kubu ekstrem, yaitu radikal dan liberal. Sikap ini menunjukkan terdapat komitmen independensi dalam setiap gerak juang dan keputusan yang diambil; memihak kepada keadilan dan kesejahteraan kolektif; tidak dalam rangka melayani kepentingan tertentu serta berorientasi pada keadilan umat.

Ciri rahmah didasari pada keyakinan bahwa rahmah atau kasih sayang merupakan ajaran Islam yang fundamental dan universal yang selalu mewarnai setiap napas, gerak, langkah aktivis muslim-muslimah, organisasi, gerakan, masyarakat Islam maupun kebijakan-kebijakan negara. Kaitannya dengan nilai dasar rahmat ini, dapat kita lihat bahwa sebenarnya setiap produk keagamaan yang terkait perempuan merupakan wujud nyata dari upaya memajukan perempuan agar tidak terus berada dalam kubangan diskriminasi dan marginalisasi.

Dalam putusan Keluarga Sakinah disebutkan bahwa Muhammadiyah meyakini tidak ada superioritas dan subordinasi antara laki-laki dan perempuan, sebab posisi keduanya di hadapan Allah sama-sama sebagai hamba dan sebagai khalifah yang juga diberikan potensi dan kesempatan yang sejajar. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan pun adalah dua entitas yang harus diperlakukan sama di depan hukum dan juga diperjuangkan untuk meraih kemuliaan.

Jika nilai-nilai wasathiyyah ini kita hayati, jelas terlihat bahwa Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah memiliki sikap kepedulian kepada perempuan dengan pijakan dan porsi yang proporsional. Muhammadiyah berhati-hati dalam mengeluarkan sikap dan pendapat keagamaan agar fatwa-fatwa tersebut jangan sampai berimplikasi pada marginalisasi dan subordinasi perempuan dengan dalih agama.

Dalam waktu yang bersamaan, kepedulian tersebut juga tidak sejalan dengan kritik-kritik subyektif golongan feminisme radikal dan ekstrim yang memiliki misi membebaskan perempuan dari segala nilai, termasuk nilai agama yang bertentangan langsung dengan hakikat kemuliaan perempuan berasas Islam.

Sejatinya, upaya memajukan perempuan yang dilakukan sejak dahulu, sekarang, hingga masa yang akan datang tidak hanya pada persoalan kepemimpinan semata. Segala aspek yang menunjang kemuliaan dan kesejahteraan hakiki perempuan –misalnya aspek pendidikan, moral dan akhlak, akses pengetahuan dan wawasan, keterlibatan politik, ekonomi, dan budaya–  memerlukan ikhtiar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah secara terus-menerus.

* Dosen Program Studi Ilmu Hadis UAD dan PUTM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *