Ketidakberdayaan Rakyat Menghadapi Gurita Korupsi di Indonesia

Berita 20 Mar 2021 0 65x
Gurita Korupsi

Gurita Korupsi

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan diskusi publik bertajuk “Gurita Korupsi di Masa Pandemi: Potret Ketidakberdayaan Rakyat” pada Sabtu (20/3). Wuri Rahmawati yang bertindak selaku moderator menyampaikan bahwa diskusi daring ini diadakan sebagai bentuk keberpihakan MPM terhadap masyarakat marjinal.

Ketua MPM PP Muhammadiyah Muhammad Yamin dalam sambutannya menyampaikan keprihatinannya terkait praktik korupsi di Indonesia. Menurutnya, persoalan korupsi di Indonesia dari tahun pertahun semakin mengkhawatirkan. Lebih-lebih, praktik korupsi bukan hanya terjadi di pusat birokrasi, tapi juga merambah ke daerah-daerah. “Artinya, praktik tersebut sudah menggurita dan mencengkeram berbagai lini birokrasi,” ujarnya.

Mengenai kondisi itu, Kurnia Ramadhana dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan bahwa sebenarnya banyak masyarakat sipil, peneliti, akademisi, dan berbagai kalangan yang sudah memprediksi ada yang tidak beres dengan kebijakan dan terutama pengawasan pemerintah dalam urusan korupsi. Ketidakberesan itu misalnya tercermin dari digaungkannya jargon-jargon tertentu yang seolah membela kepentingan rakyat, padahal sejatinya tidak.

Kurnia juga menyampaikan adanya disorientasi penguatan pemberantasan korupsi. Ia menyebut bahwa sebenarnya ada beberapa regulasi yang dapat meminimalisir praktik korupsi, seperti RUU Tipikor, RUU Perampasan Aset, dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. “Tetapi yg kemudian dikerjakan adalah RUU KPK, RUU Mahkamah Kontitusi, RKUHP, RUU Minerba, dan Omnibus Law Cipta Kerja,” jelasnya.

Disorientasi itu semakin nyata terlihat ketika Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 menunjukkan penurunan yang drastis, yakni berada di skor 37 dan mengantarkan Indonesia berada di peringkat 102 dari total 180 yang disurvei. Penurunan IPK ini, menurut Kurnia, seharusnya dijadikan bahan evaluasi oleh aparat pemerintahan.

Dalam forum tersebut, Sekretaris MPM PP Muhammadiyah Bachtiar Kurniawan menyampaikan kritik tajamnya kepada pemerintah yang lebih mendahulukan pembangunan fisik atau infrastruktur. Menurutnya, untuk menekan atau meminimalisir praktik korupsi, langkah pertama yang mesti dilakukan pemerintah adalah membangun jiwa masyakarat Indonesia sehingga punya karakter dan akhlak yang baik, kemudian disusul dengan membangun sistem yang mencegah orang untuk berbuat jahat.

Di akhir pemaparannya, Bachtiar mengajukan pertanyaan untuk Sosiolog Universitas Indonesia Tamrin Tomagola. Pertanyaan itu berbunyi, “apakah gurita korupsi ini menunjukkan bahwa korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia?”

Menjawab pertanyaan tersebut, Tamrin mengatakan bahwa di lingkungan birokrasi, korupsi memang sudah membudaya sehingga dianggap wajar dan lumrah. Meski begitu, ia menegaskan bahwa di tengah masyarakat, korupsi tetap dianggap sesuatu yang tidak mulia, jahat, dan keji.

Kian mengguritanya korupsi di Indonesia, menurut Tamrin, tidak lepas dari lemahnya konsolidasi oleh masyarakat sipil di satu sisi dan menguatnya konsolidasi elit politik di sisi yang lain. Hal ini menyebabkan semakin menguatnya cengkeraman oligarki dan ketidakberdayaan masyarakat untuk menuntut keadilan. “Saya memprediksi pada hari-hari mendatang korupsi akan semakin parah,” ucapnya.

Sebagaimana jamak diketahui, pandemi Covid-19 yang berdampak pada surutnya kondisi perekonomian banyak kelompok masyarakat Indonesia tidak memberhentikan praktik korupsi pejabat publik. Dana besar yang digelontorkan untuk bantuan sosial malah dijarah guna memperkaya diri pribadi dan kelompok.

Lalu bagaimana menghadapinya? Menurut Tamrin, untuk memberikan efek jera terhadap koruptor, maka hukuman yang diberikan haruslah paket hukuman yg komprehensif, dan bukan sekadar pemenjaraan fisik. Ia mencontohkan dengan diterapkannya sanksi sosial dan sanksi kewargaan kepada koruptor, sehingga mereka terbatasi aksesnya atas fasilitas publik dan hak politik. “Sebagai makhluk sosial, sanksi tersebut tentu akan lebih terasa daripada sekadar sanksi pemenjaraan fisik,” tegasnya. (SB)

Leave a Reply