Konferensi Pers MHH PP Muhammadiyah : Tunjukkan Objektifitas Menyikapi Peristiwa Penembakan 6 Orang Anggota FPI

Berita 9 Des 2020 0 130x

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah- Sebagai bentuk tanggung jawab moralitas keagamaan dan kebangsaan, Muhammadiyah turut andil dalam perkembangan peristiwa yang terdapat diantara masyarakat dan pemerintah, Secara terbuka MHH PP Muhammadiyah pada Selasa (8/12) pukul 13.00 WIB mengadakan konferensi pers melalui channel Youtube Muhammadiyah sebagai bentuk perhatian dan objektifitas dalam menyikapi insiden penembakan anggota FPI oleh polisi yang terjadi pada Senin (7/12) pukul 00.30 WIB.

Dr. Busyro Muqoddas, SH. M.H. sebagai Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM bersama Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum sebagai pemandu dari acara konferensi pers tersebut. Isi yang disampaikan pada konferensi pers memuat 10 poin pernyataan mengenai beberapa peristiwa yang terjadi di negara ini.

“PP Muhammadiyah berduka atas meninggalnya 6 orang anggota FPI dan peristiwa ini merupakan ancaman bagi negara kita bahwa sudah terjadi keretakan dengan tidak adanya pihak yang diuntungkan sama sekali, jelas semua pihak dirugikan,” ucap Busyro.

Peristiwa yang terjadi menjadi bahan koreksi fundamental bagi negara dalam konteks kedaulatan rakyat. Dijelaskan dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusywaratan Rakyat.”

Busyro Muqoddas mengungkapkan bahwa arti dari rakyat yang berdaulat adalah adanya keamanan dan keselamatan jiwa bagi masyarakat. Muhammadiyah sebagai salah satu elemen masyarakat ciivl (Civil Society Organization) dengan ciri dan pandangan yang integratif turut serta menjalankan fungsi advokasi pada peristiwa yang terjadi saat ini karena ditinjau negara ini masih hadir dalam bentuk kekerasan.

Negara sebagai organisasi tertinggi dan pemerintah yang memiliki kepercayaan dari rakyat dapat menyikapi peristiwa ini dengan transparan dan sebaik mungkin sesuai dengan mandat yang luas. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui bagaimana alur dari proses hukum atas peristiwa ini.

Busyro menyampaikan bahwa kematian warga negara pada beberapa peristiwa tidak melalui proses hukum yang lengkap, sehingga perlu dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau Tim Independen.

Tim Independen diharapkan dibentuk langsung oleh Presiden Jokowi guna mengungkap secara jelas sesuai dengan mandate yang telah ditetapkan, seperti unsur lembaga negara seperti Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), unsur profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan unsur masyarakat.

Peristiwa ini dapat dijadikan peluang bagi negara untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan senjata api oleh petugas keamanan negara dengan diberlakukannya SOP yang jelas, sehingga tidak menyebabkan kembali kerugian ataupun kematian dan tindak kejahatan dapat diproses oleh pengadilan. (Tami)

Tinggalkan Balasan