Banyuasin, Suara ‘Aisyiyah – Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kabupaten Banyuasin resmi laksanakan program Inklusi setelah melakukan kegiatan kick off pada Selasa pagi (29/9). Kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Pemkab Banyuasin ini dihadiri oleh Tim Inklusi PP ‘Aisyiyah Rosyidah dan Heny Hikmawati; Ketua PWA Sumsel Darmi Hartati, Koordinator Inklusi Wilayah Sumsel Mismiwati Abdullah, Ketua PDM Kab Banyuasin Zulkifli Maros, Pemerintah Daerah Wakil Bupati Banyuasin Slamet Somosentono, dan Kepala Dinas Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin.
Program Inklusi ‘Aisyiyah merupakan program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia di mana ‘Aisyiyah sebagai mitra programnya. Mengambil tema “Kepemimpinan Perempuan untuk Peningkatan Akses Kesehatan dan Ekonomi bagi Perempuan Dhuafa Mustadhafin dengan Pendekatan Inklusif dan Hak Perempuan”, program ini merupakan salah satu upaya kontribusi ‘Aisyiyah pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) dan juga diharapkan dapat berkontribusi pada capaian pembangunan daerah.
“Melalui program Inklusi ini ‘Aisyiyah berharap dapat semakin menguatkan sinergi multipihak termasuk dengan Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Desa, juga tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat lainnya untuk dapat berkontribusi bagi capaian pembangunan daerah,” terang Rosyidah.
Program Inklusi ‘Aisyiyah memiliki lima isu utama, yakni upaya penurunan stunting, pencegahan perkawinan anak, pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), peningkatan partisipasi perempuan, dan pemberdayaan ekonomi.
Baca Juga: Marak Perkawinan Anak, Program Inklusi PP Aisyiyah Soroti Masa Depan Generasi Bangsa
Rosyidah menyebutkan bahwa Program Inklusi ‘Aisyiyah juga melakukan prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) yang memastikan tidak ada satupun elemen masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan. “Akan lebih banyak masyarakat marjinal berpartisipasi dan mendapat manfaat dari keputusan tentang pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan politik Indonesia,” terangnya.
Iasnaria selaku Ketua PDA Kabupaten Banyuasin menyampaikan bahwa pihaknya fokus pada program Inklusi ‘Aisyiyah yang akan bekerja sama dengan seluruh dinas, maka mohon supportnya kepada bupati dan jajarannya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PWA Sumsel, Darmi Hartati menyampaikan bahwa Sumsel dipercaya untuk melaksanakan program inklusi di 2 Kabupaten sehingga diharapkan menjadi motivasi agar program Stunting ini bisa berjalan dengan sukses. “Hak-hak perempuan dan anak tidak boleh tertindas, maka kita Aisyiyah harus mengupayakan baik dari aspek sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, dan kepemimpinan perempuan,” pungkas Darmi.
Setelah dilaksanakannya kegiatan kick off ini, Program Inklusi ‘Aisyiyah Kabupaten Banyuasin melakukan pelatihan bagi para kader yang kelak akan mengawal keberlangsungan program di tingkat komunitas.
Terdapat 36 orang kader yang mengikuti pelatihan berasal dari 6 desa dampingan, yakni Desa Lubuk Rengas, Desa Lebung, Desa Rimba Balai, Desa Tanjung Kepayang, Desa Meranti, dan Desa Tanjung Laut yang tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Banyuasin III, Suak Tapek, dan Rantau Bayur.
Wakil Bupati Banyuasin, Slamet Somosentono mengatakan pihaknya mendukung kegiatan inklusi karena dengan adanya kerja sama pemerintah dan lembaga masyarakat akan mengubah cara pandang orang tua dan keluarga untuk mengatasi masalah pernikahan dini. Indeks pembangunan gender di kabupaten banyuasin sebesar 88% sehingga kesenjangan gender masih terjadi. “Contohnya dari 29 kepala dinas saja hanya 4 kepala dinas emak-emak. Ini tentunya harus dipacu, setidaknya 30%,” tuturnya.
Program Inklusi ini nantinya akan bekerja di tingkat komunitas yang ada di desa. Oleh karena itu, perlu diawali dengan peningkatan pemahaman bagi para kader. Para kader merupakan perempuan yang akan menjadi agen penggerak pembangunan di tingkat komunitas dan tingkat desa.
Diakhir acara Pimpinan ‘Aisyiyah dan Pemerintah Banyuasin melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) sebagai komitmen untuk menjalankan program inklusi di Banyuasin. (mas/sb)