Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Ada dua sebab terjadinya bencana, yaitu kondisi alam dan ulah tangan manusia. Di dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan beragam detail bencana, seperti angin topan, gunung meletus, kegagalan teknologi, kerusuhan sosial, dan sebagainya.
Yono Reksoprodjo dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah menjelaskan, ada beragam kiat dalam penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan/mitigasi, persiapan (sebelum ada insiden), tanggap darurat, dan pemulihan.
Dalam forum Diskusi Publik bertajuk “Kebijakan Penanggulangan Bencana” yng berlangsung Jumat (28/1) itu, ia menyampaikan bahwa di Indonesia terdapat suatu siklus penanggulangan bencana. Yono menjelaskan, ada satu siklus yang harus benar-benar diperhatikan, yaitu siklus normal.
Dalam situasi normal, terangnya, penting untuk melakukan kajian menyeluruh terkait beragam potensi dan ancaman bencana, termasuk dalam hal ini adalah membuat plan pengembangan dan pengelolaan, sehingga ketika terjadi situasi kritis, proses penanganan bencananya relatif terkendali.
Baca Juga: Bagaimana Menyikapi Takdir Terkait Bencana?
Yono menerangkan bahwa pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana punya peran penting dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Upaya tersebut meliputi pengenalan risiko, perencanaan siaga, koordinasi, mekanisme respons, pendidikan dan pelatihan, sistem informasi dan komunikasi, sistem peringatan dini, mobilisasi sumberdaya, dan geladi.
“Penanggulanan bencana tidak bisa dilakukan sendiri, misalnya oleh pemerintah saja,” terangnya. Harus dilakukan gotong royong oleh berbagai pihak dan/atau elemen masyarakat.
Diskusin ini menghadirkan berbagai pakar kebencanaan, seperti Fadri Mustofa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DI. Yogyakarta, Taufiq AR dari Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), dan Dosen Teknik Lingkungan UPN V Yogyakarta Nandra Eko Nugroho. (sb)