MCCC DIY: Kurangi Mobilitas, Massifkan Vaksinasi

Berita 28 Jun 2021 0 62x
Konferensi Pers MCCC DIY

Konferensi Pers MCCC DIY

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Perkembangan kasus penularan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah semakin mengkhawatirkan. Berdasar data yang dirilis Dinas Kesehatan DIY pada tanggal 27 Juni 2021, ada sebanyak 830 kasus terkonfirmasi positif (kasus harian), sehingga total akumulasi kasus aktif sebesar 15.41% (atau sebanyak 8.917 kasus aktif), dengan positivity rate sebesar 25.46% serta BOR (Bed Occupancy Rate) total sudah sebesar 85.37%.

Berdasarkan situasi tersebut, Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) DIY menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Gubernur DIY untuk mengatasi dampak lonjakan kasus Covid-19 di Yogyakarta.

“Kami menilai perlu diambil kebijakan pembatasan sosial berskala DIY yang lebih ketat untuk menekan/menurunkan potensi penularan, di antaranya dengan menekan mobilitas pekerja, memaksimalkan skema kerja WFH (Work From Home) bagi semua ASN di DIY dan pekerja sektor formal lain dalam 1 sampai 2 pekan ke depan, kecuali di sektor-sektor vital,” kata Arif Jamali Muis dari MCCC DIY dalam siaran persnya hari ini.

Selanjutnya, ujar Arif, menghentikan dan menunda semua kegiatan yang potensial menimbulkan kerumunan tanpa terkecuali, termasuk kegiatan pariwisata, pembelajaran tatap muka sekolah, kegiatan sosial dan ritual keagamaan, sampai dengan penularan dapat dikendalikan.

Baca Juga: Rumah Sakit dan Ruang Isolasi Penuh, Begini Langkah Isolasi Mandiri yang Baik dan Benar

“Kemudian menggelorakan solidaritas dan modal sosial masyarakat, di antaranya aktivasi satgas RT/RW/Dukuh/Desa, disertai sikap sembodo dari Pemerintah dengan tutur atau pelatihan taktis, motivasi, pendampingan satgas komunitas oleh Pemdes/Pemkab dan Pemprov, uwur atau memberi sumberdaya pada komunitas), serta sembur yaitu dengan doa, kebijakan yang kredibel, konsisten, bisa dipercaya,” ujarnya.

Pada sektor hilir, yang meliputi respon kedaruratan dan penanganan medis, Arif meminta kepada Gubernur untuk memberikan jaminan bagi relawan dan pekerja medis dalam bentuk pemenuhan hak-hak mereka secara tepat waktu.

Arif juga meminta pemerintah agar menjamin ketersediaan kebutuhan respon medis berupa APD (Alat Pelindung Diri) sesuai standar, farmasi/obat-obatan, termasuk kebutuhan oksigen medis yang beberapa waktu belakangan ini kebutuhannya meningkat drastis dan sempat langka.

Kepada pemerintah pusat, MCCC DIY melalui Arif meminta agar segera mencairkan klaim dari Rumah Sakit-Rumah Sakit atas penanganan medis yang sudah dilakukan dalam respon pandemi Covid-19, baik untuk tahun 2020 lalu maupun tahun 2021 ini.

“Sumber daya berupa cash flow tersebut dibutuhkan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai Rumah Sakit rujukan untuk pelayanan lebih lanjut,” tegas Arif.

Arif juga meminta Gubernur untuk mengajak insan pers/media massa serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama agar bergerak bersama, berkolaborasi memberikan edukasi, komunikasi risiko yang tepat, sahih, dan argumentatif bagi masyarakat.

Baca Juga: Jihad Pandemi Covid-19 ‘Aisyiyah

“Itu semua agar terbangun kesadaran bersama untuk mitigasi yang lebih baik dan solid, melawan segala bentuk hoaks dan pernyataan-pernyataan yang melemahkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini,” ungkap Arif Jamali Muis.

Terakhir, Arif meminta agar program vaksinasi diselenggarakan secara lebih massif, merata, dan berkeadilan dengan melibatkan lebih banyak sumber daya dan modal sosial yang dimiliki DIY.

“Keberadaan Puskesmas, Polindes, Bidan Desa, serta sumber daya medis/kesehatan di Perguruan Tinggi di DIY agar dimobilisasi untuk akselerasi vaksinasi. Kelompok-kelompok rentan seperti difabel, pekerja sektor informal, perlu mendapat afirmasi sebagai kelompok sasaran vaksinasi di DIY,” pungkasnya. (Budi Santoso)

Tinggalkan Balasan