Menilik Masa Depan Papua

Berita 20 Sep 2021 0 62x

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sorong mengadakan Webinar secara virtual, Sabtu (18/9). Webinar tersebut menangkat tema “Masa Depan Papua: Perspektif Orang Papua”.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana memerintahkan kepada para perempuan Papua untuk jangan hanya diam dalam menyampaikan pendapatnya. “Perempuan jangan tutup mulut, harus bersuara mengatakan bahwa perempuan bisa untuk maju,” ujar Yohana. Keterlibatan perempuan, kata Yohana, dapat menjadi jalan bagi kemajuan masa depan Papua.

Mengenai kekerasan terhadap perempuan, Yohana mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Papua sangat tinggi. Oleh karenanya, ia menegaskan kepada semua pihak agar selalu menjaga, melindungi, dan menyelamatkan perempuan. “Selamatkanlah perempuan Papua, maka tanah Papua akan melahirkan anak dan mengisi pembangunan dan pemimpin masa depan di Papua,” ujar Yohana.

Mengutip data yang dihimpun oleh Gugus Tugas Papua Universitas Gajah Mada, Arie Ruhyanto selaku Gugus Papua Universitas Gajah Mada menyatakan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua terus mengalami peningkatan. Rinciannya adalah sebagai berikut: pada tahun 2017 sebanyak 19 kasus; tahun 2018 sebanyak 23 kasus; tahun 2019 sebanyak 40 kasus; tahun 2021 sebanyak 65 kasus dan update terakhir pada September 2021 sebanyak 70 kasus.

“Ini tentu saja memperihantinkan. Di tengah gencarnya pembangunan yang kuat dari pemerintah pusat, terutama presiden, tetapi kasus-kasus kekerasan di Papua terus terjadi secara sporadis di berbagai tempat,” jelas Arie.

Baca Juga: Menyemai Nasionalisme di Era Digital

Arie juga mengatakan bahwa banyak terjadi pro dan kontra terkait pemekaran provinsi di Papua. Salah satu argumen dari pihak kontra pemekaran di Papua menyatakan bahwa adanya pemekaran ini membuat orang Papua terpinggirkan di daerah mereka sendiri. Sementara itu, pihak pro menyatakan bahwa adanya pemekaran ini dapat mempercepat pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dan kemiskinan.

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Jayapura Ade Yamin mengatakan, secara lebih luas, masa depan Papua bisa dilihat dari dua perspektif, yakni perspektif masa lalu dan realitas saat ini. Persoalan masa lalu menunjukkan dua hal, yakni proses politik yang terus dipertanyakan dan adanya banyak penderitaan.

Sedangkan realita saat ini menunjukkan setidaknya lima hal: pertama, proses politik yang masih terus dipertanyakan; kedua, adanya penderitaan berulang (korban nyawa dan masa depan yang suram); ketiga, Papua seakan dipaksa hanya berhadapan pada dua pilihan: NKRI harga mati atau Papua merdeka.

Keempat, terdapat empat masalah mendasar yang paling penting untuk diselesaikan oleh pemerintah terhadap Papua, yaitu sejarah status politik, kekerasan dan pelenggaran HAM, kegagalan pembangunan, serta diskriminasi. Kelima, pembangunan dan pemberdayaanisme (UU Otsus) (versi negara pemerintah); keenam stratifikasi masyarakat yang membelah masyarakat dalam dua kutub, yakni orang asli Papua dan bukan orang asli Papua.

Menurut Ade, rumitnya konflik yang terjadi di Papua bisa dihadapi dengan banyak jalan, di antaranya ada dua: pertama, semua kebijakan pemerintah harus berprespektif keberpihakan yang demokratis dengan memahami sejarah dan karakter masyarakat Papua. Perubahan asumsi dan nilai perlu dilakukan untuk dapat memberikan ruang yang lebih luas pada keterlibatan orang-orang Papua; kedua, perlu diberi kesempatan yang lebih luas untuk anak asli Papua dapat menempuh pendidikan, dunia pendidikan tinggi dapat menjalankan program akomodasi, integerasi, dan apresiasi.

Masa depan Papua, kata Ade, perlu dilihat dari tiga faktor, yakni: pertama, ada  perbedaan perspektif dari banyak pihak dalam melihat dan menyelesaikan masalah Papua dan ada kecenderungan untuk mempertahankan perbedaan-perbedaan tersebut; kedua, kegagalan banyak pihak dalam memahami sejarah, kultur, dan struktur masyarakat Papua yang berdampak pada ambiguitas penanganan berbagai masalah Papua; ketiga, adanya kemungkinan keengganan bangsa Indonesia untuk menyelesaikan masalah Papua secara lebih bermartabat dan berperikemanusiaan.

Menurutnya, penanganan dengan tiga faktor tersebut memungkinkan bisa menjadi penentu bagi masa depan Papua; apakah akan sejahtera di dalam bingkai NKRI, ataukah justru akan terus bergejolak hingga memunginkan mengalami takdir yang sama persis seperti Timur Leste yang kemudian menjadi bangsa yang merdeka. (rizka)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *