Menyelamatkan Agama Anak

Keluarga Konsultasi 18 Sep 2021 1 79x

Pertanyaan:

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya bertetangga dan berteman baik dengan satu keluarga yang saat ini sedang mengalami permasalahan keluarga. Ketika sebelum menikah isterinya non-muslim, tetapi karena keduanya sepakat menempuh hidup bersama, isteri rela beragama Islam dan menikah dalam Islam tercatat di Kantor Urusan Agama. Pernikahan membuahkan dua anak yang masih kecil. Kebahagiaan tidak berlangsung lama karena istrinya kembali ke agama semula, berarti si isteri murtad. Haruskah keluarga tersebut kandas? Kalau terjadi perceraian, bagaimana nasib dari anak-anaknya? Tetapi apabila tidak bercerai bagaimana status pernikahannya dan bagaimana pula nanti agama anak-anaknya?

Atas masalah ini, saya mohon Kak ‘Aisy memberikan masukan yang dapat dicerna oleh kawan dan tetangga saya yang sedang mengalami masalah tersebut. Atas masukannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalaamu’alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh

As.  di Kota Damai

 

Jawaban:

Wa’alaikumussalam warahmatullahi wa barakatuh

Ibu As, Kak ‘Aisy ikut prihatin dengan kondisi yang dialami  oleh teman dan tetangga ibu karena itu masalah pelik yang menyangkut masa depan anak-anak mereka. Tujuan pernikahan adalah untuk menggapai ketenteraman yang didasari saling kasih sayang. Perbedaan pendapat dapat dicarikan titik temunya. Namun, kalau sudah menyangkut persoalan keyakinan adalah persoalan yang mendasar. Setiap warga negara Indonesia memang memiliki hak untuk berpindah agama sesuai dengan keyakinannya, namun hendaknya kita juga memperhatikan keselamatan agama sebagai prioritas utama dalam kehidupan rumah tangga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat Islam.

Bahwa perkara murtad merupakan salah satu sebab batalnya perkawinan, dapat dilihat pada ketetapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 75 huruf a:  “perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad”. Meskipun dalam hal ini ada perbedaan di antara ulama dalam hal batalnya secara otomatis atau melalui  perceraian.

Sebagai pertimbangan saya nukilkan pendapat Imam Hanafi dan Maliki: “Perbuatan murtad yang dilakukan oleh salah seorang suami-isteri itu mengakibatkan dampak yang serius terhadap status perkawinan, yaitu: apabila yang murtad adalah pihak isteri,  perkawinan itu putus tanpa talak alias fasakh.

Putusnya perkawinan itu terjadi sejak dilakukannya perbuatan murtad. Putusnya perkawinan di sini merupakan ba’in, di mana suami tidak bisa merujuk isterinya, meskipun isterinya sudah kembali masuk Islam. Hal ini berpegang kepada firman Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat 10:

وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ….

Artinya, “… Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir…”

Akan tetapi jika yang murtad adalah suami, batalnya pernikahan dengan talak. Hal tersebut karena yang berhak memberikan talak adalah suami.

Sementara itu, menurut Imam Syafii dan Hambali: apabila perbuatan murtad itu terjadi setelah dukhul (melihat kasus teman ibu As bahwa sudah mempunyai anak berarti termasuk sudah dukhul), perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Apabila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, perkawinan itu tetap utuh. Namun apabila sampai masa iddah berakhir pihak yang murtad belum juga kembali masuk agama Islam, perkawinan itu putus. Baik dari KHI pasal 75 maupun pendapat para imam madzhab semua menetapkan menjadikan batalnya perkawinan.

Dampak dari batalnya perkawinan baik secara fasakh maupun karena perceraian, yang menjadi persoalan adalah hak asuh atau hadlanah. Apakah hadlanah itu? Hadlanah berasal dari kata (حَضَنَ) yang berarti memeluk, mendekap, mendidik, mengasuh, mengerami. Di samping itu, kata kata (حِضَنُ) berarti pangkuan dan dada. Sementara kata (حَضَانَةٌ) berarti perawatan dan pengasuhan, sedangkan (حِضَانَةٌ)  berarti pendidikan, penguasaan, nasihat. Secara istilah berarti perawatan anak oleh orang yang berhak atas hadlanah, mendidik, dan menjaga orang yang tidak bisa sendirian mengurusi persoalan dirinya dari hal-hal yang akan menciderai karena tiadanya kemampuan memilah dan memilih.

Hadlanah menuntut kebijaksanaan, kesadaran, kewaspadaan, penjagaan, kesabaran, dan perhatian penuh, sehingga tidaklah patut menyerapah anak ketika merawatnya. Dalam perundangan memang diatur apabila terjadi perceraian, pengasuhan anak yang masih kecil belum mumayiz itu pada ibunya. Setelah mumayiz boleh untuk memilih.

Akan tetapi, saya akan memberikan pandangan bahwa dalam Islam, murtad adalah perbuatan tercela dan orang Islam yang murtad juga ada sanksi hukumnya sehingga wajar jika mayoritas ulama, bahkan Imam Hanafi sendiri, berpendapat perempuan atau orang murtad tidak berhak menjalankan hadlanah. Di dalam hukum Islam, hal ini dinamakan dengan dalil hukum istishab (teori kelangsungan hukum), bahwa status hukum suatu hal di masa lalu terus berlangsung pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut atau sejauh belum ada dalil yang menentukan lain, yang dirumuskan dalam kaidah hukum Islam dengan:

اﻻﺻﻞ ﺑﻘﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن

Artinya: “Asasnya adalah tetapnya sesuatu yang telah ada itu sebagaimana adanya.”

Karena perkawinan mereka dilaksanakan secara Islam dan dahulu sewaktu melangsungkan pernikahan keduanya Islam, maka si anak merupakan buah dari ikatan perkawinan Islam sehingga dia harus dianggap sebagai anak orang Islam sampai ia dapat menentukan pilihan agamanya. Anak dan bapaknya tunduk kepada hukum Islam. Hak Hadlanah Isteri Non-Muslim Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan perempuan pelaksana hadlanah harus Islam, tiada hak dan kewenangan perempuan non-muslim atas anak muslim karena akan mempengaruhi agama si anak. Hal ini karena menyandarkan  firman Allah dan surat An-Nisa  ayat 141:

… يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya, “…Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”

Oleh karena itu, untuk menyelamatkan pernikahan, suami dapat membujuknya kembali agar isteri sadar masih memiliki tanggung jawab perlindungan kepada anaknya. Akan tetapi apabila sudah tidak dapat dipertahankan, jalan yang harus dilalui adalah berlaku KHI pasal 75, apakah dengan fasakh ataupun dengan jalan perceraian. Adapun pengasuhan mungkin dicarikan upaya agar pihak pengadilan dapat mempertimbangkan keselamatan agama anak. Dengan demikian, pihak bapak dapat diberi hak pengasuhan untuk nantinya dikuatkan dari keluarga pihak laki-laki yang sanggup untuk ikut mengawasi dalam pengasuhan.

Wassalaamu’alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh

Bunda Imah

 

One thought on “Menyelamatkan Agama Anak”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *