Kulon Progo, Suara ‘Aisyiyah – Peringati Hari Tani Nasional, Sabtu (23/9), Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah mengadakan agenda di Panti Asuhan Muhammadiyah Nanggulan Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Agenda ini mengangkat tema “Kedaulatan Pangan untuk Ketahanan Pangan Keluarga”.
Kegiatan diawali dengan deklarasi Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DI Yogyakarta, dilanjutkan dengan penanaman bibit pisang dan holtikultura, serta penebaran bibit ikan lele secara simbolis oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua MPM PP Muhammadiyah M Nurul Yamin, perwakilan PWM DIY, dan unsur Forkominda DIY dan Kabupaten Kulon Progo. Dalam kegiatan ini juga ada peresmian JATAM Farm PWM DIY.
Haedar Nashir menyampaikan bahwa isu kedaulatan pangan harus menjadi perhatian bersama. Langkah-langkah strategis dalam mewujudkannya juga perlu mendapat perhatian serius.
“Saya mengapresiasi langkah-langkah Majelis Pemberdayaan Masyarakat yang secara nasional terus mengenggerakan warga masyarakat untuk bertani, memanfaat lahan dan seluruh anugerah Allah yang ada di bumi tanah air Indonesia tercinta,” ujar Haedar.
Baca Juga: Memanfaatkan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan
Ia menyoroti bahwa kebijakan merupakan faktor penting bagi terwujudnya kedaulatan pangan. Saat ini, kata Haedar, tantangan kedaulatan pangan terhalang oleh kebijakan, salah satunya adalah kebijakan impor bahan pangan.
“Upaya ini juga harus seiring kebijakan pemerintah. Tidak mungkin kedaulatan pangan terwujud kalau nafsu untuk mengimpor bahan pangan tidak terbendung. Ini perlu kebijakan negara,” tutur Haedar.
Hal tersebut juga senada dengan yang disampaikan Nurul Yamin. Ketua MPM PP Muhammadiyah itu menyoroti dua hal sebagai refleksi dalam peringatan Hari Tani Nasional 2023 ini.
Pertama, menurutnya kemandirian petani tiada artinya jika kebijakan tidak pro petani. “Untuk lebih mengoptimalkan kemajuan dan kemandirian petani di Indonesia. Yang ini perlu kebijakan pro petani. Tanpa kebijakan yang pro petani, maka petani dan pertanian Indonesia akan berjalan di tempat,” ucapnya.
Kedua, sistem ekonomi yang berkeadilan bagi petani, yang kerapkali menurutnya secara ekonomi merugikan petani. “Ketika musim tanam biaya produksi meningkat tajam, tapi pada saat panen harga jatuh tak berharga. Keadilan ekonomi bagi petani dan pertanian Indonesia masih peri diperjuangkan,” imbuh dia. (ppm)-sb