Berita

Muhammadiyah Kirimkan Policy Brief Pelanggaran HAM dan Krisis Sosio-Ekologi di Wadas ke Presiden

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah Setelah melakukan kajian multidisiplin dan multipakar, PP Muhammadiyah menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, hanyalah hilir dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Menurut Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, hulu dari segala persoalan yang menyengsarakan rakyat ini adalah managemen birokrasi yang memunculkan limbah politik.

Rakyat, lanjutnya, telah dijadikan sapi perah politik dengan cara-cara suap. “Praktik sapi perah lima tahunan ini mestinya disadari dan disikapi pemerintah dengan tidak melakukan ekstraksi sumber daya alam,” ujar Busyro dalam Diskusi dan Press Release terkait permasalahan yang ada di Desa Wadas, Senin (26/4).

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo menambahkan, Muhammadiyah telah menggali informasi mendalam mengenai persoalan yang terjadi di Desa Wadas. Beragam informasi tersebut, kata dia, tidak diterima secara mentah-mentah, tetapi dikaji dan dianalisis secara mendalam kebenarannya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mendengar suara langsung dari warga Wadas.

Baca Juga: Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Kecam Represifitas Aparat kepada Warga Wadas

Mewakili warga Wadas, Khoirul Umam mengatakan bahwa di Wadas, hak asasi manusia sudah tidak ada harganya. “Orang ingin hidup damai, aman, tenteram, semuanya diusik,” katanya.

Ia menegaskan bahwa penolakan warga Wadas terhadap upaya penambangan batu andesit di Wadas bersifat organik; tidak ditumpangi oleh pihak manapun. Artinya, tuduhan bahwa warga ditumpangi oleh kepentingan semisal Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), dan sebagainya adalah tidak benar.

Perjuangan warga Wadas, kata Umam, dipenuhi air mata dan kesedihan. Akan tetapi, upaya memperjuangkan hak tersebut dibalas dengan represifitas aparat. Warga mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. “Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami demi Wadas yang tetap lestari,” terang dia.

Umam menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, pembangunan seharusnya ditujukan untuk kepentingan manusia, bukan malah mengesampingkan kemanusiaan. Apalagi, dalam konteks ini, banyak warga yang dengan terang menolak proyek penambangan tersebut.

Sampai saat ini, warga Wadas terus berkomitmen mempertahankan tanah mereka, walaupun banyak intimidasi dan perlakuan yang tidak mengenakkan. “Karena alam Desa Wadas yang subur itu adalah amanah Tuhan yang sepantasnya dijaga dan dilestarikan,” kata Umam menambahkan.

Nur Arofah, warga Wadas lainnya yang hadir di kantor PP Muhammadiyah Cik Ditiro menambahkan bahwa hampir semua jalan perjuangan sudah ditempuh oleh warga Wadas. Sayangnya, pemerintah tak jua menggubris keringat dan air mata perjuangan itu.

Di Wadas, yang menjadi korban represifitas aparat bukan hanya laki-laki. Perempuan yang berada di garda depan juga menjadi korban. Kebrutalan tersebut menimbulkan trauma. Tidak hanya itu, kebrutalan itu juga disaksikan oleh anak-anak. “Perempuan dan anak juga menjadi kelompok masyarakat yg sangat dirugikan dari adanya penambangan,” kata Arofah.

Masih dalam kondisi trauma, aparat kembali melakukan serangan yang makin agresif. Listrik mati, internet down, aparat datang “membawa” preman dan anjing, melakukan fitnah terhadap warga, dan sebagainya.

Atas peristiwa memilukan yang menimpa warga Wadas tersebut, PP Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan HAM dan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik lantas memberikan pernyataan sikap sekaligus menerbitkan Policy Brief berjudul Wadas: Pelanggaran HAM dan Krisis Sosio-Ekologi atas Nama PSN. Policy Brief ini nantinya akan dikirimkan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan pihak-pihak lain terkait.

Busyro Muqoddas menegaskan, Policy Brief yang disusun secara akademik ini menjadi wajib disampaikan ke pemerintah karena 3 (tiga) alasan. Pertama, kasus ini merupakan pengingkaran pemerintah terhadap kedaulatan rakyat. Kedua, kasus ini merupakan peracunan terhadap demokrasi. Ketiga, tragedi ini merupakan praktik kongkret penyimpangan terang-terangan terhadap Pancasila.

Pernyataan sikap dan pengiriman policy brief ini, lanjutnya, juga merupakan upaya Muhammadiyah untuk merawat independensi dengan prinsip taawun. “Muhammadiyah selalu concern terhadap upaya untuk menegakkan komitmen amar makruf nahi munkar,” tegasnya. (sb)

Download Pernyataan Sikap di sini

Download Policy Brief di sini

Related posts
Berita

Pembangunan Masjid Muhammadiyah di Aceh Dihentikan, Sekum PP Muhammadiyah Ikut Bersuara

Bireuen, Suara ‘Aisyiyah – Aparat gabungan dari Satpol PP. Sangso satu desa yang berada di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh, melakukan penghentian…
Berita

Haedar Nashir: Muhammadiyah Harus Serius Memperkuat Basis Ekonomi Umat

Bandung, Suara ‘Aisyiyah – Memperkuat basis ekonomi umat adalah jihad fii sabilillah. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam…
Berita

Tausyiyah Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam Silaturahmi Idulfitri 1443 H Keluarga Besar Muhammadiyah

PP Muhammadiyah melalui Haedar Nashir selaku Ketua Umum menyampaikan selamat Idulfitri 1443 H. Taqabbalallu minna wa minkum, kullu ‘aamin wa antum bi…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.