Oligarki Menggurita, Muhammadiyah Diminta Lebih Pro Aktif Menyuarakan Kepentingan Rakyat

Berita 10 Des 2021 0 75x

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Akhir-akhir ini, negara begitu senang melayani oligarki. Hal itu terbukti dari banyaknya regulasi yang memastikan investor aman dari gangguan, perlawanan-perlawanan masyarakat adat, aktivis, serta masyarakat sipil. Hal tersebut disampaikan oleh David Effendi selaku pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Kamis (9/12) melalui forum daring.

Apa yang disampaikan David itu bukan tanpa dasar. Di Jawa Timur, misalnya, data yang dihimpun oleh Korsup KPK (Koordinasi-Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk Pertambangan Mineral dan Batubara menunjukkan bahwa luas lahan pertambangan terus meningkat. Jika tahun 2012 lahannya seluas 86.904 hektar, pada tahun 2016 luas itu mengalami peningkatan secara drastis menjadi 551.649 hektar. Artinya, hanya dalam waktu 4 (empat) tahun, terjadi peningkatan luas lahan pertambangan sebesar 535%.

Alih fungsi lahan menjadi pertambangan itu tidak selalu beriringan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di sekitar lahan. Bahkan sebaliknya, tidak jarang masyarakat sekitar merasa terganggu dengan aktivitas pertambangan.

Baca Juga: Keberpihakan ‘Aisyiyah pada Masyarakat Marjinal

Dalam Diskusi Publik “Mitos Tambang dan Kesejahteraan: Bisakah Kita Menangkal Kutukan Sumber Daya Alam?” David menyampaikan bahwa masyarakat sipil harus dilepaskan dari praktik yang berlawanan dengan nilai demokrasi, termasuk bobroknya implementasi kebijakan desentralisasi yang merupakan salah satu agenda penting reformasi.

Lebih lanjut David menjelaskan, dalam rentang waktu lima tahun terakhir, oligarki semakin menggurita di Indonesia. Mereka dilindungi oleh kebijakan politik yang jauh dari kepentingan rakyat, seperti Omnibus Law dan UU Minerba. Kebijakan yang pro oligarki itu, menurut David, secara terang-terangan merusak agenda demokratisasi, politik desentralisasi, dan menafikan partisipasi masyarakat sipil dalam menentukan nasib mereka sendiri.

Dalam rangka menekan persoalan tersebut, David mengatakan bahwa hulu persoalannya harus diatasi terlebih dahulu, yakni desain sistem pemilu. Menurutnya, desain pemilu yang diaplikasikan saat ini merupakan pintu masuk oligarki. Sederhananya, sistem pemilu harus didesain agar terbebas dari praktik politik transaksional yang membuat para oligark bisa leluasa menjadi sponsor kandidat-kandidat kepala daerah bahkan kepala negara.

Di akhir pemaparannya, David mengatakan bahwa Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan masyarakat sipil harus lebih aktif berupaya menjauhkan masyarakat dari kutukan oligarki. (silvi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *