Pandangan Muhammadiyah tentang Kepemimpinan Perempuan (2)

Hikmah 6 Apr 2020 0 214x

Pada pemaparan sebelumnya dijelaskan, penempatan surat At-Taubah ayat 71 sebagai dasar bagi kepemimpinan perempuan adalah suatu bentuk ijtihad baru. Para ulama dari periode klasik tidak mentafsirkannya demikian. Para ulama sebagai gantinya justru menolak kepemimpinan perempuan dengan menyandarkan argumentasinya pada ayat lain, yaitu Q.s. 4: 34. Ayat ini berbicara tentang qiwamah laki-laki atas perempuan. Bagaimana Majelis Tarjih memaknai ayat ini? Ada dua hal penting yang menjadi sikap Majelis Tarjih dalam memahami ayat di atas.

Pertama, Majelis Tarjih memaknai ayat ini dengan melihat asbabun nuzulnya. Sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab tafsir, turunnya ayat ini dilatarbelakangi oleh suatu pertengkaran sepasang suami istri. Berdasarkan konteks khusus yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut yaitu tentang masalah rumah tangga, Muhammadiyah kemudian memunculkan sebuah penafsiran yang membatasi pemberlakuan ayat tersebut pada urusan keluarga. Inilah yang disebut dengan penyempitan ruang lingkup ayat (tadyiq nitaq al-ayah) dalam metode tafsir. Dengan kata lain, menurut Muhammadiyah ayat di atas bukanlah mengenai larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, melainkan ayat tentang peran suami atas istrinya dalam keluarga.

Kedua, Muhammadiyah memaknai qiwamah sesuai dengan akar bahasanya. Tafsir-tafsir klasik umumnya memaknai frasa ini sebagai pemimpin, sehingga dari sinilah kemudian berkembang suatu asumsi bahwa laki-lakilah yang berhak memegang jabatan pemimpin publik. Namun tidak demikian dengan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih yang memaknai kata qiwamah sebagai penanggungjawab. Secara bahasa, qiwamah memang berarti pondasi dan ia berasal dari kata qama yang berarti berdiri. Melalui akar kata ini dipahami bahwa ayat tersebut sebenarnya menginformasikan bahwa laki-laki adalah penopang, penanggungjawab dan pemikul beban atas perempuan. Laki-laki adalah sosok yang membuat keluarga bisa berdiri.

Mengenai penafsiran tersebut, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid, Prof Syamsul Anwar (2003: 56) mengingatkan bahwa tanggungjawab laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga juga bukanlah suatu kekuasaan atau dominasi, melainkan imbangan dari tanggungjawab lain yang diembankan oleh Sang Khalik perempuan, yaitu hamil, melahirkan dan menyusui. Ini sejalan dengan makna lain dari qawam yang artinya seimbang. Dengan demikian ayat di atas dapat dipahami bahwa tanggungjawab laki-laki kepada perempuan adalah keseimbangan dari tanggungjawab perempuan. Tanggungjawab tersebut dibebankan dengan cara kewajiban mencari nafkah atau menyangga ekonomi keluarga.   

Hadis

Ihtijaj (penggunaan hujjah) dengan hadis Nabi oleh Majelis Tarjih terkait kepemimpinan perempuan adalah dalam bentuk iadah nazhar (memberikan pandangan baru) terkait hadis populer yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah. Dalam kitab-kitab fikih, argumen dasar yang paling banyak digunakan, karena sifatnya yang eksplisit, adalah pernyataan Nabi yang berbunyi: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. (HR Bukhari)

Tidak diragukan lagi, hadis di atas adalah hadis sahih. Namun permasalahannya bukan terletak pada otentitas (derajat kesahihahnnya), melainkan pada pemaknaannya. Pada masa lalu, karena hidup dalam budaya patriarkal (dominasi laki-laki terhadap perempuan), para ulama akhirnya membaca hadis tersebut kurang kritikal dan holistik, sehingga aspek asbabul wurud hadis kurang terapresiasi dengan baik.

Menarik melihat sikap Majelis Tarjih mengenai hadis ini. Hadis Abu Bakrah ini ditempatkan oleh Majelis Tarjih berdasarkan konteks pernyataan nabi yang bersifat spesifik, yaitu sebagai komentar beliau terhadap kepemimpinan ratu Persia yang menggantikan ayahnya sebagai pemimpin politik. Dengan mempertimbangkan konteks asbabul wurud tersebut, Majelis Tarjih berkesimpulan bahwa hadis tersebut “merupakan ungkapan sementara yang dikaitkan dengan gambaran tertentu, pada masa tertentu dan bentuk tertentu yang pernah dialami umat manusia di masa silam yang jauh-suatu keadaan yang sukar dicari persamaannya di masa kini”.     

Mengenai konteks hadis di atas menarik untuk membaca penjelasan Rafiq Zakaria berikut ini: “Hadis di atas harus dipahami dalam perspektif sejarahnya. Ia terkait dengan Zoroastrian, bukan pemimpin muslim. Pernyataan Nabi disampaikan ketika beliau diberitahu bahwa seorang anak perempuan dari Raja Persia, Khusra II, telah mewariskan tahta. Ia dibunuh oleh anaknya Qabadh II yang mengambil alih kekuasaan. Tetapi, baru beberapa bulan memimpin ia terbunuh pula. Ini terjadi di tahun 628. Selama lima tahun kemudian terjadi kekacauan di Persia.

Banyak pangeran dinobatkan sebagai raja, tetapi mereka tidak pernah memimpin lebih dari beberapa bulan saja. Di bawah pergantian kepemimpinan yang singkat tersebutlah, dua orang anak perempuan Khusra II Purandukht and Azarmidukht diangkat sebagai ratu secara berturut-turut, namun kemudian digulingkan Yazadegard III pada tahun 633. Sangat mungkin nabi merespon peristiwa politik di Persia padamasanya”. (dikutip dari http://www.irfi.org/articles/articles_401_450/female_leadership_in_islam.htm).

Beberapa Dalil Lain

Selain istidlal dengan Q.s. 9: 71 dan pemaknaan hadis Abu Bakrah dengan asbabul wurud, barangkali dapat ditambahkan pula argumentasi lain yang terkait. Pertama, ayat Al-Qur’an yang memuji kepemimpinan Ratu Bilqis yang memimpin Yaman pada masa Nabi Sulaiman. Dalam 27: 32 disebutkan bahwa Ratu Bilqis memimpin rakyatnya dengan mengedepankan musyawarah. Ini dapat dipahami sebagai narasi positif Al-Quran terhadap kepemimpinan Bilqis dan potensi kepemimpinan perempuan secara umum. Kemampuan Balqis memimpin rakyat dan keputusannya untuk berdiplomasi dengan raja Sulaiman serta kecerdasan spritualnya ketika kemudian memutuskan untuk masuk Islam menunjukkan bahwa Bilqis adalah prototipe perempuan yang memiliki kelayakan dan kecakapan menjadi pemimpin.

Kedua, peran serta sahabiyyah (sahabat Nabi perempuan) dalam kepemimpinan. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa di pada zaman sahabat, kaum perempuan juga menduduki posisi pemimpin publik, diantaranya disebut dalam: Riwayat Abu Balj Yahya: Aku pernah melihat Samrah bint Nuhaik dan ia pernah menyaksikan Nabi Saw. Ia memiliki perisai dan jilbab yang tebal. Di tangannya ada cambuk yang digunakan untuk mendisiplinkan manusia dan melakukan amar makruf nahi munkar. (HR Tabrani, dalam al-Mu’jam Al-Kabir)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa di zaman sahabat Nabi, dalam riwayat lain disebutkan di zaman khalifah Umar, pejabat pengatur urusan pasar adalah seorang perempuan. Ia mendapatkan kepercayaan dan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin.

Ketiga, peran politik ‘Aisyah di perang Jamal. Perang Jamal adalah perang antara Ali Ra, di satu sisi dan Aisyah Ra, di sisi lain. Penyebab dari peperangan tersebut dan siapa yang salah atau benar dalam perang bukanlah bagian dari tulisan ini. Yang menjadi poin penting dari peristiwa tersebut terkait dengan kepemimpinan perempuan adalah peran ‘Aisyah dalam memimpin pasukan perang yang nota bene ada laki-laki di dalamnya.

‘Aisyah sendiri, selain istri Nabi, adalah seorang sahabat yang memiliki karakter seorang sarjana. Ia seorang fakih dan paham dengan baik perilaku Nabi. Ia juga menjadi guru dari banyak sahabat Nabi lainnya, baik laki-laki maupun perempuan. Atas dasar tersebut, menjadi berasalan jika kita katakan bahwa ‘Aisyah menjadi pemimpin politik dalam gerakan oposisi melawan Ali adalah atas dasar pemahamannya terhadap ajaran Islam, yaitu bahwa perempuan juga dapat menjadi pemimpin.

Dari beberapa dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, dapat diketengahkan sebuah kesimpulan bahwa bagi Muhammadiyah bahwa perempuan dalam Islam tidaklah dilarang untuk menjadi pemimpin.

Tulisan ini pernah dipublikasikan pada Majalah Suara ‘Aisyiyah Edisi 4 April 2017, Rubrik Hikmah

Sumber ilustrasi : http://www.harapanpalsu.com/2016/12/bolehkah-wanita-memimpin-menurut-islam.html

Leave a Reply