PerempuanPolitik dan Hukum

Pemilu 2024 dan Asa Perempuan Politik

https://opinijogja.com/
  • Menjelang Pemilu 2024, Suara 'Aisyiyah menyediakan ruang #pemilukita. Ruang ini kami buka agar masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan pemilu yang substantif dan inklusif.

Oleh: Titi Anggraini*

Dalam hitungan hari, Indonesia akan menyambut hari-H Pemilu Serentak 2024 yang merupakan pemilu serentak satu hari terbesar di dunia (the biggest one-day elections in the world). Agenda kolosal demokrasi yang melibatkan 204.807.222 pemilih, terdiri dari 102,218,503 laki-laki (49.91%) dan 102,588,719 perempuan (50.09%), yang tersebar di 823.220 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam dan luar negeri.

18 partai politik peserta pemilu tingkat nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh akan berkompetisi memperebutkan 580 kursi DPR, 152 kursi DPD, 2.372 kursi DPRD provinsi, dan 17.510 kursi DPRD kabupaten/kota sesuai tingkatannya masing-masing. Serta, tentu saja 3 pasangan calon untuk memperebutkan kursi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Untuk pemilu DPR tercatat ada 9.917 caleg yang maju diusung partai. Meliputi 6.241 caleg laki-laki (62,93%) dan 3.676 perempuan (37,07%).

Tersebar di 1.512 daftar caleg tetap (DCT) partai. Berdasar data tersebut memang secara agregat rata-rata nasional sudah lebih dari 30% perempuan caleg yang diusung partai. Namun, berdasar data Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, ada 267 (17,66%) DCT Pemilu DPR yang diajukan partai ternyata tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. 267 DCT tersebut tersebar di 17 partai dari 18 partai peserta pemilu DPR. Hanya PKS yang 100% DCT-nya memenuhi syarat keterwakilan perempuan minimal 30%.

Lunturnya Komitmen

Pengajuan daftar caleg yang tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% adalah bertentangan dengan UUD dan UU Pemilu. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabnya, karena pelang garan, ketidakpatuhan, dan lunturnya komitmen KPU dalam menegakkan aturan main pencalonan pemilu. Persoalan tersebut menjadi ironi sekaligus cacat hukum Pemilu Serentak 2024 yang harus menjadi perhatian semua pihak. Bila dibiarkan, bisa berujung perselisihan hasil pemilu yang berlarut-larut sampai ke Mahkamah Konstitusi. Kebijakan afirmasi telah dijamin Konstitusi secara eksplisit.

Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dalam konteks pemilu, klausul itu diterjemahkan lebih lanjut melalui Pasal 245 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan di pemilu merupakan bagian komitmen negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Khususnya, untuk mengejar ketertinggalan representasi dalam kehidupan politik dan bernegara. Melalui kehadiran lebih banyak perempuan di parlemen (descriptive representation) diharapkan kepentingan perempuan dan anak lebih terwakili melalui berbagai legislasi, anggaran, dan pengawasan yang mereka buat (substantive representation).

Klausul serupa dalam Pasal 245 UU 7/2017 bukan barang baru. Norma yang sama juga ada dalam UU Pemilu untuk Pemilu 2014 dan 2019. Pada Pemilu DPR dan DPRD masa itu, KPU telah melaksanakannya secara konsisten dalam proses pencalonan. Bahwa makna memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% artinya “lebih boleh kurang dilarang”. Maka itu, sejak 2014 daftar caleg yang diajukan partai untuk setiap daerah pemilihan (dapil), keterwakilan perempuannya tidak ada yang kurang dari 30%.

Baca Juga:  Etika Politik Hatta, Sebuah Refleksi Sejarah #1

Hanya saja, kondisi tersebut berubah ketika KPU mengintrodusir Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan KPU 10/2023 tentang Pencalonan yang menyebut bahwa dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah. Secara matematis, nampak tidak ada yang salah dengan pengaturan tersebut.

Namun, jika dielaborasi lebih lanjut, ketentuan tersebut akan mengakibatkan keterwakilan perempuan yang kurang dari 30%. Muasal kemuduran demokrasi dan kualitas Pemilu 2024. Ilustrasinya sebagai berikut, apabila partai mengajukan 4 caleg, maka 30% dari 4 caleg akan menghasilkan angka pecahan 1,2. Berdasarkan rumus PKPU tersebut, maka 1,2 harus dibulatkan menjadi angka 1.

Dengan demikian, apabila partai mengajukan 4 caleg, maka cukup hanya ada 1 perempuan caleg saja dalam daftar calon untuk dinyatakan memenuhi syarat. Padahal kalau dijumlahkan, 1 dari 4 caleg persentasenye berjumlah 25%. Kurang dari 30%. Hal itu jelas melanggar ketentuan Pasal 245 UU 7/2017 dan Pasal 28H UUD NRI 1945. Apabila rumus KPU diberlakukan pula untuk daftar caleg yang berjumlah 7, 8, dan 11 orang, maka juga akan menghasilkan kondisi keterwakilan perempuan yang berjumlah kurang dari 30%. Rumus matematika Math Rounding ala KPU hanya relevan diterapkan dalam situasi netral, alias tanpa ada perintah penerapan kebijakan afirmasi dalam pencalonan.

Aktivisme Hukum Masyarakat

Atas pertimbangan tersebut, muncul beragam reaksi. Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah meminta KPU segera merevisi ketentuan dalam PKPU 10/2023 tersebut. Ketua Umum PP ‘Aisyiyah Salmah Orbayinah (24/5/2023) meminta KPU mengembalikan pengaturan PKPU seperti pada pengaturan pemilu-pemilu terdahulu. Bahkan Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP) memutuskan melakukan aktivisme hukum melalui uji materi (judicial review) Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 ke Mahkamah Agung. Uji materi KMPKP dikabulkan MA melalui Putusan No.24 P/HUM/2023.

Dalam Putusan tertanggal 29 Agustus 2023 tersebut MA menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 bertentangan dengan UU 7/2017 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas”.

Selain menguji ke MA, KMPKP juga melaporkan Ketua dan Anggota KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Atas pengaduan itu, DKPP telah menerbitkan Putusan No.110-PKE-DKPP/ IX/2023 yang menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Ketua KPU dan sanksi Peringatan untuk semua anggota KPU. DKPP dalam Putusan yang dibacakan 25 Oktober 2023, menilai ketentuan afirmasi keterwakilan perempuan (affirmative action) dalam konstruksi hukum UU 7/2017 merupakan agenda demokrasi yang harus dijaga dan ditegakkan bersama, khususnya oleh KPU selaku penyelenggara pemilu.

Alih-alih memberikan kepastian hukum untuk mewujudkan keterwakilan perempuan dalam pencalonan, KPU dianggap DKPP justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan permasalahan baru bagi partai politik peserta pemilu dengan mengesahkan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023. Ironisnya, meskipun sudah ada Putusan MA No.24 P/HUM/2023 dan Putusan DKPP No.110-PKE-DKPP/ IX/2023, KPU bergeming. Sampai akhirnya, ketika penetapan DCT Pemilu DPR dan DPRD, pada 4 November 2023, terdapat 267 DCT DPR dan 1.016 DCT DPRD provinsi yang masih memuat keterwakilan perempuan kurang dari 30% (Andian Wilatutu, 2023). Atas sikap KPU tersebut, terakhir KMPKP melaporkan KPU ke Bawaslu karena telah melakukan pelanggaran administratif pemilu.

KPU yang tetap menerima pendaftaran caleg yang memuat keterwakilan perempuan kurang dari 30% dinilai telah melanggar tata cara, prosedur, dan mekansime pencalonan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, PKPU, dan Putusan MA No.24 P/HUM/2023. Terhadap laporan tersebut Majelis Pemeriksa Bawaslu dalam Putusan 010/ LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 tanggal 29 November 2023, memutuskan KPU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.

Dalam pertimbangannya, Majelis Pemeriksa menyatakan tindakan KPU yang tidak menindaklanjuti Putusan MA No.24 P/HUM/2023 dalam melaksanakan proses pencalonan anggota DPR merupakan pelanggaran administratif pemilu. Selain itu, adanya fakta KPU meminta fatwa ke MA yang kemudian diikuti keluarnya surat Wakil Ketua MA Bidang Yudisial No. 58/WKMA.Y/SB/XI/2023 tanggal 23 Oktober 2023, di mana MA menyebut pelaksanaan Putusan MA No.24 P/HUM/2023 merupakan tanggung jawab KPU.

Baca Juga: Etika Politik Natsir, Sebuah Refleksi Sejarah #2

Soal Putusan akan dilaksanakan pada pemilu 2024 atau pemilu selanjutnya, bukan ranah MA. Bawaslu menilai seharusnya KPU segera menentukan sikap terkait pelaksanaan Putusan MA No.24 P/HUM/2023. Ketidakjelasan sikap KPU pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Soal Surat Wakil Ketua MA tersebut, Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan punya pandangan berbeda. KMPKP beranggapan MA hanya mau bicara dan bertindak melalui Putusan dan tidak ingin terjebak pada persoalan teknis pelaksanaan Putusan yang sepenuhnya tanggung jawab hukum KPU. Surat MA tidak dapat menjadi pembenaran untuk melakukan penundaan pelaksanaan Putusan MA No.24 P/HUM/2023. Surat KPU yang meminta fatwa justru dianggap ingin menjebak dan menarik masuk MA dalam kisruh pencalonan.

Terjal dan Berliku

Sungguh terjal dan berliku jalan perempuan politik untuk menggapai kesetaraan dan keadilan. Siapa duga, kemajuan prosedural yang telah mampu dicapai pada Pemilu 2014 dan 2019 harus berjalan mudur akibat kebijakan KPU sebagai organ negara yang mestinya mengambil tanggung jawab paling depan untuk melaksanakan kebijakan afirmasi. Padahal kebijakan afirmasi itu pun baru pada tingkat pencalonan, belum sampai pada keterpilihan.

Kebijakan yang baru menghantarkan 118 perempuan menjadi anggota DPR dari total 575 kursi tersedia pada Pemilu 2019 lalu. Setara dengan 20,52%, masih jauh dari capaian minimal 30% keterpilihan. Dalam Risalah Perempuan Berkemajuan yang dirilis PP ‘Aisyiyah pada Muktamar ‘Aisyiyah ke-48 di Surakarta (2022), ‘Aisyiyah menyebut peran perempuan berkemajuan dalam kehidupan politik sesuai koridor yang dibuka oleh proses demokrasi, penting didorong dan dibuka aksesnya dengan orientasi perubahan dari aspek prosedural dan kuantitas ke proses yang lebih substantif dan kualitas. Sehingga terjadi akselerasi yang dinamis dan memberi arti yang lebih baik bagi peran politik perempuan Indonesia.

‘Aisyiyah juga menyebut bahwa perempuan dalam politik penting menjadi aktor yang proaktif dan berkarakter mulia. Perempuan hadir bersama komponen elite lainnya dalam membangun kehidupan politik Indonesia yang semakin adil, maju, bersatu, bermartabat, dan bermakna dalam mewujudkan cita-cita nasional. Tentu tak mudah mewujudkan hal itu dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun, asa perempuan politik harus terus dijaga dan dinyalakan.

Pemilih harus selalu diingatkan bahwa Pemilu 2024 bukan hanya untuk pilpres, tapi juga ada pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak boleh diabaikan. Jangan pernah berpikir untuk tidak menggunakan hak pilih di Pemilu 2024. Apabila bimbang dalam menentukan pilihan, maka ingatlah bahwa ada perempuan-perempuan politik yang membawa nyala harapannya melalui keterlibatan mereka pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD 2024. Kita belum punya capres dan cawapres perempuan, tapi ada banyak perempuan kader terbaik Persyarikatan Muhammadiyah yang ikut pemilu dan ambil peran melalui partisipasi politik praktis untuk mengisi kursi-kursi parlemen.

Kehadiran perempuan politik boleh saja dilemahkan oleh aturan KPU, namun publik tetap bisa menjaga harapan agar lebih banyak perempuan hadir di parlemen dan bersuara lantang. Membawa kepentingan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak serta jawaban atas berbagai persoalan kemanusian lainnya. Perjuangan yang sejalan dengan gerakan perempuan berkemajuan ‘Aisyiyah. Selain aktivisme hukum dan sosial berbagai kelompok masyarakat sipil yang peduli hak-hak perempuan, asa perempuan politik sangat membutuhkan dukungan suara pemilih, khususnya pemilih perempuan Indonesia. Suara pemilih yang akan menghantarkan mereka menyempurnakan representasi baik deskriptif maupun substantif melalui kursi-kursi parlemen yang akan diisinya.

NB: tulisan ini terbit di Majalah Suara ‘Aisyiyah Edisi Januari 2024. Dimuat ulang dengan beberapa perbaikan tanpa mengubah substansi.

*Anggota Divisi Kajian Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Pembina Perludem

Related posts
Politik dan Hukum

Momen Idulfitri: Merajut Kembali Ukhuwah Pasca Pemilu

Oleh: Andre Rosadi* Proses pencoblosan suara dalam pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) sudah usai pada 14 Februari lalu. Sebagai…
Berita

Seruan PWPM Jateng Pasca Pemilu 2024: Harapkan Situasi Damai dan Sejuk

Semarang, Suara ‘Aisyiyah – Proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 hingga saat ini masih berlangsung. Berbagai dinamika mewarnai pesta demokrasi yang digelar lima…
Berita

LPPA dan MHH PWA Papua Gelar Literasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula

Jayapura, Suara ‘Aisyiyah – Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) dan Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Wilayah (PWA) Papua menggelar kegiatan…

5 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *