Pendidikan

Pendidikan Inklusi: Meluaskan Akses dan Menghargai Keragaman

pendidikan inklusif
pendidikan inklusif

pendidikan inklusif (foto: unsplash)

Oleh: Hajar NS

“Mohon maaf, sumber daya di sekolah kami masih terbatas, jadi kami belum bisa menerima anak berkebutuhan khusus”. Pernyataan tersebut tidak jarang kita dengar dari pengelola sekolah saat orang tua dengan anak berkebutuhan khusus mencoba untuk mendaftarkan anaknya sekolah. Bisa jadi ada sekolah yang menyediakan namun kuotanya terbatas sehingga hanya bisa menerima dua orang saja setiap tahun ajaran baru. Walhasil pendaftaran sudah harus dilakukan setahun sebelumnya atau muncul juga istilah ‘waiting list’.

Bisa dibayangkan bagaimana perasaan orang tua maupun anak berkebutuhan khusus saat harus menerima kenyataan pahit tersebut. Padahal ia hanya ingin anaknya mendapatkan hak pendidikan sebagai hak asasi dasar yang sudah sewajarnya dipenuhi sebagai manusia (human right) maupun warga negara. Terkadang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, mau tidak mau, mereka harus dihadapkan pada pilihan untuk bersekolah dengan biaya tinggi karena kebanyakan sekolah inklusi disediakan oleh lembaga penyedia layanan pendidikan swasta.

Realitas tersebut jamak ditemui keluarga dengan anak berkebutuhan khusus. Sebuah ironi, mengingat hak pendidikan bagi warga negara telah dijamin dalam konstitusi sebagaimana termuat dalam Undang-undang Dasar Pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali, termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus. Sayangnya, hak tersebut tidak mudah didapat karena ketiadaan akses pada layanan pendidikan inklusif.

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif pada Pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Regulasi yang menjadi payung bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif itu sejatinya telah mengatur delapan komponen penting dalam pendidikan inklusif, yakni peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik termasuk guru pembimbing khusus, kegiatan pembelajaran, penilaian, manajemen sekolah, penghargaan dan sanksi, hingga pemberdayaan masyarakat.

Namun nyatanya, masih terjadi kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan yang ditandai dengan masih minimnya keberadaan sekolah inklusi sedangkan kebutuhan atas pendidikan inklusi justru meningkat. Kondisi ini dipicu keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan pemerintah, hingga kurangnya pemahaman bersama para pihak di sekolah tentang pendidikan inklusi.

Baca Juga: Inklusi Sosial dalam Perspektif Islam

Pemerintah sendiri telah menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pada bagian ketiga diatur tentang pendidikan, pada pasal 40 disebutkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan bagi penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Sebagai pelaksanaan dari regulasi tersebut, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Salah satu prinsip penting di balik penyelenggaraan pendidikan inklusif, yakni: pertama, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik; kedua, menghargai keragaman peserta didik dan tidak diskriminatif. Nilai-nilai tersebut juga memiliki kesesuaian dengan Islam rahmatan lil ‘alamin. Sirah Nabi Muhammad juga banyak memuat kisah tentang keberpihakan Muhammad pada disabilitas.

Muhammadiyah telah mengembangkan Fikih Difabel sebagai perwujudan prinsip Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam yang bisa mendasari penyelenggaraan pendidikan inklusi pada lembaga pendidikan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah di semua tingkatan.

Dalam sejarahnya, inisiatif penyelenggaraan layanan pendidikan oleh Muhammadiyah-‘Aisyiyah, juga berangkat dari spirit untuk menyediakan akses yang luas bagi semua anak, tanpa terkecuali. Saat itu, akses pendidikan hanya bisa diperoleh segelintir anak dari kelas sosial ekonomi tertentu karena tidak semua anak kaum bumiputera dapat bersekolah.

Spirit penyediaan akses dan penghargaan terhadap keragaman itu seyogianya juga dapat mendorong Muhammadiyah-‘Aisyiyah untuk menyediakan layanan pendidikan inklusi yang terjangkau. Banyak pihak berharap pada Muhammadiyah-‘Aisyiyah yang memiliki banyak sumber daya, baik keberadaan sekolah mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi yang mengelola program studi terkait pendidikan sehingga dapat disinergikan untuk mewujudkan pendidikan inklusi.

Related posts
Berita

Tingkatkan Layanan Anak Berkebutuhan Khusus di Madrasah, FPMI Provinsi Aceh Gandeng Ummah

Banda Aceh, Suara ‘Aisyiyah – Forum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI) Provinsi Aceh menggandeng Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (Ummah) menjalin kerja sama strategis…
Berita

Kis Rahayu Sampaikan Tantangan dan Peluang Aisyiyah dalam Pendidikan Inklusif

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Walaupun belum mendeklarasikan sebagai PAUD inklusif, tetapi sebagian besar PAUD ‘Aisyiyah sudah melayani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Hal…
Berita

Diskusi Kolaboratif Tiga PC IMM di DIY Angkat Isu Pendidikan Inklusif di PTMA

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Ahad (17/7), PC IMM Kulon Progo, PC IMM AR Fachruddin dan PC IMM Bantul mengadakan diskusi kolaboratif bertema…

4 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *