Pendidikan untuk Semua

Pendidikan 14 Feb 2020 0 238x

Pendidikan adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Konstitusi sekaligus hukum tertinggi di repu-blik itu menyebutkan warga negara tanpa diikuti predikat apa pun. Barang siapa secara hukum merupakan warga negara Indonesia, ia berhak mendapat pendidikan, tanpa memandang agama, suku, golongan, hingga kemampuan fisik yang dimilikinya.

Pendidikan untuk Semua

Selain dijamin oleh UUD 1945, pendidikan juga merupakan sesuatu yang harus dijamin oleh penyelenggara negara. Dalam Pembukaan UUD 1945, pemerintah yang menyelenggarakan negara diamanati untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lagi-lagi, kata bangsa pada penggalan kalimat pembukaan UUD 1945 tersebut tidak diiringi oleh predikat eksklusif. Sehingga negara wajib menjamin pendidikan tiap-tiap kepala warga bangsa Indonesia.

Merujuk pada teks Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 UUD 1945, pendidikan sudah inklusif dengan sendirinya. Tetapi praktik di lapangan, pendidikan justru mengeksklusi sebagian warga dan golongan, termasuk warga difabel. Pada titik itulah pendidikan kehilangan inklusivitasnya. Mengadopsi istilah Syafii Maarif, ada jurang yang sangat mengangan antara cita-cita konstitusi dengan laku kehidupan di lapangan.

Tarikan Pasar

Pendidikan bekerja dengan cara yang sistemik. Ia dimulai dengan cara pandang filosofis dan berakhir pada praksis nyata, yang sehari-hari kita rasakan: jam pelajaran, mata pelajaran, bentuk sekolah, model pembelajaran, sampai cara seleksi. Berangkat dari pemahaman tersebut, peniliti dan aktivis isu disabilitas Arif Maftuhin menilai sistem pendidikan yang dominan di dunia modern, termasuk yang diadopsi oleh negeri kita, sudah keliru dalam cara pandang filosofis.

Menurutnya, pendidikan saat ini bekerja melayani pasar, tidak mela-yani manusia. Ukuran-ukuran pekerjaan dalam dunia pendidikan diukur berdasarkan mindset pasar: akreditasi, standarisasi, dan penyeragaman kurikulum secara nasional. Hal itu secara tidak sadar mendesain sekolah menjadi seragam, seperti cara kerja mesin, dan alpa memperhatikan sisi kemanusiaannya. Dengan cara pandang demikian, apa pun jenis manusia Indonesia, ketika masuk lalu lulus dari sekolah menghasilkan jenis yang sama, karena “cetakannya” sama. Manusia dianggap tidak ada.

Cara pandang filosofis tersebut harus diubah, dari yang berorientasi pasar dan lulusan (output), menjadi orientasi pada memaksimalkan potensi peserta didik orang per orang (input). Karena perbedaan kondisi fisik atau mentalnya, warga difabel berbeda potensinya dengan non-difabel. Sistem pendidikan harus mengakomodasi potensi dan kebutuhan mereka, bukan sebaliknya, mereka dituntut menyesuaikan dengan cara belajar, fasilitas, dan pendekatan yang sejak awal didesain untuk warga non-difabel. Pada titik itulah pendidikan tidak mengekslusi warga difabel, namun menginklusi (merangkul) potensinya.

Sekolah Inklusif

Cara pandang inklusif nampaknya mulai disadari oleh penyelenggara negara mapun oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya, Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2013 menerbitkan aturan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Merespons aturan tersebut beberapa sekolah berkomitmen me-rangkul kebutuhan peserta didik tanpa membedakan potensi awal orang per orang.

Bahkan, pihak yang bukan subjek aturan tersebut pun, seperti perguruan tinggi, memiliki komitmen menyelenggarakan pendidikan inklusif. Sehingga, melalui kesadaran dan komitmen pemerintah dan masyarakat di atas, jaminan warga difabel mendapat pendidikan yang setara semakin kuat. (riz)

Baca selengkapnya di Majalah Suara ‘Aisyiyah Edisi 4 April 2019, Rubrik Edukasiana, hal 20-21

Sumber Foto : https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/05/02/majukan-pendidikan-bangsa-inilah-7-startup-pendidikan-di-indonesia

Leave a Reply