Penegakan Hukum Tebang Pilih, Apa yang Harus Dilakukan?

Kebijakan Politik Wawasan 11 Feb 2021 0 233x
Hukum Tebang Pilih

Hukum Tebang Pilih

Oleh: Norma Sari

Mengapa hukum seakan tajam ke bawah dan tumpul ke atas saat berhadapan dengan orang miskin dan orang kaya yang berperkara? Apakah yang salah dengan penegakan hukum di negeri ini? Bagaimana memulai agar penegakan hukum berjalan efektif?

***

Pakar hukum Jimly Ashshiddiqie mendefinisikan penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dalam arti yang terbatas atau sempit.

Definisi dalam arti luasnya adalah siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, terdiri dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya, yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Faktor Penentu

Darimana memulai penegakan hukum yang efektif? Ada tiga faktor penting yang menentukan tegak tidaknya hukum dalam praktik, yaitu: (a) materi hukumnya memenuhi syarat untuk mendapat dukungan sosial (social support) dan ditaati oleh para subyek hukum yang luas; (b) aparatur penegak hukumnya bekerja secara fungsional dan efektif, baik sebagai teladan maupun dalam upaya menegakkan hukum, dan; (c) para subyek hukum menjadikan norma hukum yang bersangkutan sebagai pedoman perilaku yang dengan sungguh-sungguh berusaha ditaati.

Realitas di Indonesia saat ini, hal yang sangat mendesak bagi penegakan hukum terletak pada aparat penegak hukum. Program legislasi nasional yang sudah menghasilkan sekian banyak peraturan perundang-undangan tidak akan bermakna bagi pembangunan hukum tatkala hukum tegak dan tertata rapi dalam bahasa, tapi tunduk dalam implementasinya oleh faktor di luar hukum.

Hukum Tebang Pilih

Persoalan penegakan hukum yang tebang pilih menjadikan subyek hukum yang sudah berusaha berperilaku patuh terhadap aturan hukum menjadi kehilangan kepercayaan untuk terus melangkah di jalan yang benar karena batas antara benar dan salah justru semakin kabur. Jika hal ini berlangsung dalam jangka panjang, akan semakin meruntuhkan sendi-sendi hukum di negara kita.

Parameter aparat yang mampu menegakkan hukum dengan baik adalah mereka yang memiliki kejujuran dan integritas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata jujur sendiri adalah lurus hati, tidak berbohong, tulus, ikhlas. Sementara arti integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran.

Berdasarkan pengertian terebut, bisa dikatakan bahwa kejujuran dan integritas adalah dua hal yang saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Artinya, seorang yang jujur pasti berintegritas, demikian pula sebaliknya.

Para pencari keadilan tidak akan kehilangan jalan apabila langsung berhadapan tegak lurus dengan para petugas pemberi keadilan (baca: aparat). Namun seringkali mereka goyah (tidak berintegritas) dan bergeser (tidak jujur) dalam mengungkap data dan fakta hukum. Akibatnya, kedilan juga turut goyah dan bergeser pada hal lain seperti politik, uang, atau kekuasaan. Keadilan menjadi sulit diraih para pencari keadilan karena tidak ada garis lurus yang menghubungkannya. Atau menjadi jalan berliku karena garisnya menjadi lebih panjang dan miring karena bergeser.

Tugas Bersama

Menjadi tugas masyarakat sipil, termasuk organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah dan ’Aisyiyah, untuk selalu memberikan dukungan kepada mereka yang bekerja dengan penuh integritas dan kejujuran, sekaligus mengawasi siapa yang mencoba bergerak menjauh dari dua ukuran pokok tersebut. Rakyat Indonesia berharap selalu ada perbaikan di negeri yang dicintai, salah satunya adalah pembenahan aparat hukum yang akan membawa negara berkeadilan, sebagai ciri Indonesia berkemajuan.

Sumber: Majalah Suara ‘Aisyiyah Edisi 11 Tahun 2014

Tinggalkan Balasan