Dalam sistem pendidikan Indonesia, guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Selain mengajar, guru juga berfungsi sebagai pembimbing dan sumber inspirasi bagi siswa untuk mengoptimalkan potensi mereka. Visi pendidikan berkualitas di Indonesia akan sulit diwujudkan tanpa dukungan yang cukup dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai langkah strategis guna memastikan bahwa guru mendapatkan pengakuan, kesejahteraan, dan pengembangan kemampuan yang mereka perlukan untuk menjawab tantangan pendidikan masa kini.
Salah satu langkah penting yang telah diambil adalah pengangkatan lebih dari 700 ribu guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tindakan ini memberikan kepastian karier bagi para guru yang telah lama menunggu sejak 2018, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka secara signifikan. Dengan status baru sebagai ASN PPPK, guru kini memiliki akses ke berbagai fasilitas dan tunjangan yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga kehidupan mereka dan keluarganya menjadi lebih terjamin.
Menurut data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) hingga Agustus 2024, ketika program ASN PPPK diluncurkan pada 2020, terdapat lebih dari 12 juta guru non-ASN. Dari 2021 hingga 2023, sebanyak 774.999 guru telah diangkat menjadi ASN PPPK, yang menyebabkan peningkatan jumlah ASN guru sebesar 61 persen dalam tiga tahun terakhir.
Saat ini, masih ada 496.174 guru non-ASN di sekolah negeri di bawah naungan Kemendikbudristek. Untuk tahun 2024, pemerintah daerah telah mengajukan 241.853 formasi ASN PPPK yang diharapkan dapat mengurangi jumlah guru non-ASN tersebut. “Guru yang mencintai profesinya harus lebih dulu mencapai kesejahteraan. Semoga seluruh guru honorer segera menjadi ASN,” ungkap Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, beberapa waktu lalu di Jakarta.
Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru melalui pemberian tunjangan profesi dan bantuan insentif bagi guru non-ASN. Tidak seperti tahun sebelumnya, di mana bantuan insentif diberikan sekaligus untuk satu tahun penuh, pada tahun 2024 ini bantuan insentif bagi guru non-ASN akan disalurkan setiap semester. Guru formal akan menerima Rp300 ribu per bulan, sementara guru nonformal mendapatkan Rp200 ribu per bulan.
Pengembangan Kompetensi Guru
Di samping upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerintah juga fokus pada pengembangan kompetensi guru sebagai bagian dari strategi untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas. Pendidikan Guru Penggerak (PGP) telah menjadi salah satu inisiatif utama dalam hal ini. PGP adalah program pengembangan profesional berkelanjutan yang mengutamakan pelatihan dan pendampingan dengan fokus pada kepemimpinan pembelajaran. Melalui program ini, diharapkan para guru dapat memimpin komunitas belajar di daerah mereka, sehingga pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan siswa dapat tercipta.
Baca Juga: Pendidikan Toleransi bagi Siswa Sekolah Dasar
Sejak dimulai pada tahun 2020, lebih dari 90 ribu calon guru penggerak (CCP) telah mengikuti program ini, dengan 61.256 di antaranya telah lulus. Kini, PGP telah memasuki angkatan ke-11 dengan 32.279 peserta yang akan menjalani pendidikan selama enam bulan mulai dari 13 Juni hingga 23 Desember 2024, “Melalui PGP, kami berupaya mencetak generasi baru pemimpin pendidikan Indonesia, yaitu guru-guru yang menghormati siswa mereka; guru-guru yang akan mengutamakan kepentingan siswa dalam setiap keputusan yang mereka ambil, baik sebagai Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, atau dalam bentuk kepemimpinan pendidikan lainnya,” kata Nunuk.
Program ini, lanjut Nunuk, memberikan dorongan besar dalam peningkatan kompetensi guru secara luas, menjadikan mereka agen perubahan di sekolah masing-masing. Dia juga menyebutkan bahwa lebih dari 12 ribu guru penggerak telah diangkat menjadi kepala sekolah. “Sudah ada 12.400 guru penggerak yang kini menjabat sebagai kepala sekolah, dan diharapkan jumlah ini terus bertambah di masa depan,” katanya.
Selain itu, Kemendikbudristek juga menghadirkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai solusi bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka. PMM memberikan akses ke berbagai sumber belajar, pelatihan, dan materi pengajaran yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. PMM juga berfungsi sebagai wadah bagi para guru untuk berbagi praktik baik dan memberikan umpan balik, sehingga tercipta komunitas pembelajaran yang kolaboratif dan dinamis.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyatakan bahwa melalui PMM, guru tidak hanya meningkatkan kompetensi individual mereka, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan kompetensi sesama guru di seluruh Indonesia. “Ini adalah aplikasi untuk menerapkan Kurikulum Merdeka dan menjadi pengajar yang lebih baik,” ujarnya.
Dengan berbagai inisiatif ini, pemerintah bertekad untuk menjadikan guru sebagai pilar utama dalam memperkuat kualitas pendidikan di Indonesia. Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru adalah kunci sukses program Merdeka Belajar, yang pada akhirnya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global.
2 Comments