Oleh: Tri Hastuti Nur R.
Peran kebangsaan ‘Aisyiyah dapat dilihat pada jejak-jejak sejarah sejak kehadirannya. Frobel School (taman bermain) yang merupakan embrio Taman Kanak-Kanak ‘Aisyiyah menjadi pelopor pendidikan anak usia dini di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan TK ABA sejak tahun 1917 di seluruh pelosok negeri menjadi bukti nyata kontribusi ‘Aisyiyah untuk bangsa dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini.
Kontribusi ‘Aisyiyah dalam bidang pendidikan ini meluas dalam jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sampai dengan Perguruan Tinggi. Dalam bidang kesehatan, sejak ‘Aisyiyah menyelenggarakan baby show tahun 1930-an, ‘Aisyiyah terus berupaya untuk meningkatkan kesehatan perempuan dan anak melalui klinik-klinik dan rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, ‘Aisyiyah juga terus meneruskan melakukan edukasi kesehatan di komunitas.
Pada tahun 1928, tepatnya 22 Desember, dua tokoh ‘Aisyiyah, yaitu Hayinah dan Munjiyah menjadi aktor penting dalam Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Munjiyah menjadi wakil ketua Kongres dan menyampaikan pidatonya. Dalam pidatonya Munjiyah menegaskan pentingnya gerakan perempuan melalui forum kongres dan pentingnya perempuan membangun bangsa. Pernyataan ini menggambarkan betapa pentingnya perempuan Indonesia untuk terus bergerak maju demi kesejahteraan perempuan dan kemajuan bangsa.
Demikian juga Hayinah yang menyampaikan materi pidato tentang persatuan manusia. Kongres ini menyepakati berdirinya Perikatan Perempuan Indonesia. Pemikiran Munjiyah dan Hayinah ini menunjukkan betapa peran dan percaturan kebangsaan ‘Aisyiyah sudah sangat nyata.
Berbagai problem keterbelakangan perempuan, kemiskinan, dan kebodohan yang dialami rakyat dan perempuan Indonesia, menjadi pendorong dan pemicu ‘Aisyiyah untuk berkontribusi melalui persatuan gerakan perempuan di Hindia Belanda (Indonesia) dengan landasan nilai-nilai agama.
Baca Juga: Aisyiyah dan Ikhtiar Mewujudkan Pemilu 2024 Inklusif
Beberapa catatan di atas menjadi rujukan dan pijakan kader-kader persyarikatan untuk terus berkhidmat dan berkomitmen dalam berbagai peran kebangsaan. Komitmen untuk terus menguatkan peran-peran kebangsaan ‘Aisyiyah dilandasi dengan nilai-nilai yang telah tertuang dalam al-Qur’an. Dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 30 ditegaskan bahwa manusia (laki-laki dan perempuan) adalah khalifah di bumi. Artinya, manusia merupakan wakil Allah yang harus memakmurkan bumi.
Demikian juga pada al-Qur’an surat Taubah ayat 71 ditegaskan bahwa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain; mereka menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Selain itu, nilai-nilai al-Maun untuk melakukan pembelaan pada dhuafa mustadhafin menjadi landasan nilai bagi kader-kader ‘Aisyiyah untuk berkiprah dalam peran-peran kebangsaan.
Pada tahun keempat abad kedua ini, ‘Aisyiyah terus menguatkan peran-peran kebangsaan dengan berbagai strategi di tengah tantangan eksternal yang semakin kompleks. Kontribusi ‘Aisyiyah selama ini dalam menyelesaikan problem-problem kebangsaan di berbagai bidang baik pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum, sosial, dan lingkungan memang tidak diragukan lagi.
Saat ini strategi yang perlu dikuatkan oleh ‘Aisyiyah adalah kader-kader ‘Aisyiyah berpartisipasi dalam berbagai forum-forum pengambilan kebijakan publik dari tingkat desa sampai dengan nasional. Partisipasi kader-kader ‘Aisyiyah ini penting untuk mengawal dan memastikan bahwa berbagai program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan membawa kesejahteraan masyarakat. Demikian halnya dengan jabatan-jabatan publik, sebaiknya dipersiapkan dan dikawal oleh pimpinan organisasi melalui majelis kader untuk mengisi jabatan-jabatan publik baik eksekutif, legislatif, maupun lembaga-lembaga publik lainnya.
Di tingkat desa, kader-kader ‘Aisyiyah dapat terlibat aktif di BPD, Tim 11 di Desa, ketua RT, ketua RW, kepala desa, dan sebagainya. Perkaderan untuk mengisi jabatan-jabatan publik dalam rangka memperluas peran-peran kebangsaan ‘Aisyiyah di legislatif baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional menjadi strategi dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.
Kader-kader ‘Aisyiyah juga perlu mengisi jabatan-jabatan publik lainnya, misalnya di komisioner ataupun tim-tim pembangunan (Tim SDGs, Tim Pencegahan Perkawinan Anak), baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Persoalan perkaderan yang memperluas peran-peran kebangsaan ‘Aisyiyah ini memerlukan perhatian yang serius, di samping mengawal berbagai peran dan kontribusi yang telah dilakukan oleh ‘Aisyiyah sejak kehadirannya hingga saat ini.