Finansial

Perbedaan Kartu Kredit Konvensional dan Syariah

perbankan syariah

Oleh: Siti Majidah

Saat ini, penggunaan kartu kredit sebagai sarana untuk melakukan transaksi keuangan sudah lazim. Penggunaan kartu kredit pun semakin meluas karena dinilai mempermudah masyarakat dalam bertransaksi.

Lembaga perbankan berlomba-lomba mendapatkan nasabah kartu kredit sebanyak-banyaknya melalui sistem pendaftaran dan aplikasi yang semakin mudah berkat kemajuan teknologi. Tidak jarang karena tuntutan target mendapatkan nasabah kartu kredit, beberapa bank kurang memedulikan lagi kemampuan finansial calon nasabah dalam proses seleksinya.

Akibatnya, banyak kartu kredit yang cicilannya macet. Bersamaan dengan itu, utang makin lama makin menumpuk karena meningkatnya denda dan beban bunga berbunga. Sebagai gambaran, ada nasabah yang memiliki utang Rp10.000.000, tetapi karena pelunasannya terlambat, utang itu seiring waktu bisa berkembang menjadi dua kali lipat. Semakin besar utangnya, semakin berat bebannya sehingga pelunasannya pun tidak terkejar.

Nasabah kredit macet terjerumus dalam lubang masalah yang semakin dalam. Sementara itu, cara penagihannya pun sering kali tanpa kompromi. Dalam titik ekstrem, muncul kasus-kasus yang sangat memprihatinkan, seperti hilangnya nyawa nasabah oleh “keganasan” debt collector ataupun bunuh diri karena putus asa.

Dari perspektif Islam, akibat-akibat buruk dan fatal tersebut tidak bisa dilepaskan dari akar masalah praktik perbankan konvensional yang bersifat ribawi. Selain itu, dalam perbankan konvensional hubungan antara bank dengan nasabah, antara kreditor dengan debitor, semata-mata terikat oleh kepentingan ekonomi. Dengan demikian, jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai debitor, mereka dikenai sanksi tanpa mempertimbangkan faktor lain. Dalam hal inilah seringkali terjadi kezaliman terhadap nasabah.

Hadirnya perbankan syariah dalam kancah perekonomian dunia, dan khususnya Indonesia, diharapkan dapat mencontohkan praktik perbankan yang lebih memberikan keadilan dan kemaslahatan sebab berbeda dari perbankan konvensional. Perbankan syariah menempatkan nasabah sebagai mitra kerja untuk mencapai kesejahteraan yang berkah dan falah.

Terkait dengan spirit tersebut, perbankan syariah pun tidak mau ketinggalan untuk menyediakan berbagai fasilitas yang sebanding dengan perbankan konvensional, tetapi dengan konsep yang sesuai syariah. Termasuk ke dalam upaya ini adalah penerbitan kartu kredit. Seperti apakah kartu kredit syariah itu? Apa perbedaannya secara mendasar dibandingkan dengan kartu kredit konvensional ditinjau dari perspektif fikih muamalah?

Definisi Kartu Kredit

Sebelum membahas lebih jauh hal ikhwal kartu kredit syariah, terlebih dahulu perlu kita jelaskan pengertian umum tentang kartu kredit. Dalam bahasa Arab, kartu kredit ini disebut sebagai bithaqatul i’timan, yaitu sebuah kartu yang terbuat dari plastik yang diterbitkan oleh pihak penerbit (bank) kepada seseorang yang ditunjuk oleh bank tersebut (karena adanya akad dan perjanjian kedua belah pihak) dan dengan kartu tersebut si pemegang kartu dapat membeli barang dan jasa tanpa harus membayarnya secara kontan karena pembayarannya telah ditanggung oleh pihak penerbit kartu kredit dan tercatat sebagai utang bagi si pemegang kartu. Jadi, dari secara terminologis dan fungsional tidak ada perbedaan mencolok antara pengertian kartu kredit bank syariah dengan konvensional.

Legalitas Penerbitan

Kartu kredit syariah lahir dengan dasar legalitas dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Surat Bank Indonesia, yaitu Fatwa No. 54/DSNMUI/X/2006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Surat Bank Indonesia No. 9/183/DPbS/2007. Berkat lahirnya fatwa DSN dan keputusan dari Bank Indonesia, perbankan syariah memiliki legalitas untuk menerbitkan kartu kredit dengan konsep, syarat, dan akad yang sesuai kaidah syariah Islam atau fikih muamalah.

Untuk pengoperasian layanan kartu kredit, harus ada hubungan antara bank penerbit kartu dengan bank akuisisi (acquiring bank) dan merchant (penjual produk). Bank akuisisi adalah lembaga yang menjadi perantara antara bank penerbit kartu dan penjual.

Baca Juga: Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Prosesnya secara sederhana, pelanggan membeli produk ke penjual dan menggesekkan kartunya. Sistem penjualan menghimpun informasi rekening pelanggan (nasabah) dan mengirimkannya ke bank akuisisi. Melalui sistem pendukung, bank akuisisi lalu meminta otorisasi dari bank penerbit kartu. Selanjutnya, melalui sistem pula bank penerbit memberikan otorisasi transaksi itu dan juga respons kepada penjual.

Bank penerbit kemudian melanjutkan dengan memberikan rincian pembayaran pada bank akuisisi. Berikutnya bank akuisisi mendepositokan pembayaran pada akun milik penjual. Karena jasanya itu, pihak bank akuisisi akan mengenakan biaya yang dipotongkan langsung dari draf penjualan (sales draft) yang terjadi. Adapun nasabah yang ingin memiliki kartu kredit, ia harus memenuhi prosedur dari bank penerbit kartu kredit yang dipilihnya. Salah satunya yang terpenting ialah nasabah harus memenuhi persyaratan jumlah penghasilan minimum. Syarat lainnya ialah setiap nasabah pemilik kartu kredit diwajibkan membayar uang keanggotaan setiap tahun sesuai dengan jenis kartu kredit yang dipilihnya.

Perbedaan Kartu Kredit

Meskipun secara fungsional sama, yakni sebagai sarana transaksi, kartu kredit yang diterbitkan oleh perbankan syariah dan konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam hal akad dan sistemnya. Perbedaan mendasar tersebut antara lain terletak pada komponen biaya penggunaan kartu kredit yang meliputi biaya iuran, biaya jasa penjaminan bank, biaya denda, dan ada atau tidaknya perhitungan bunga-berbunga jika terjadi penunggakan pembayaran.

Sebagai contoh dapat kita simak gambaran berikut. Pada bank konvensional apabila nasabah tidak mampu membayar cicilan kredit dalam bulan yang telah jatuh tempo, maka biaya bunga, denda keterlambatan, dan biaya-biaya lain yang timbul karena penunggakan itu akan diakumulasikan pada sisa utang pokok yang belum terbayarkan guna menghitung biaya bunga pada bulan berikutnya. Sistem perhitungan itu dikenal dengan bunga ber bunga (bunga yang dibungakan kembali).

Lebih lanjut, dalam kartu kredit konvensional, perhitungan bunganya juga dilihat berdasarkan nilai awal utang pada saat transaksi dan juga jumlah hari utang yang berjalan, berdasarkan saldo utang rata-rata harian, dihitung dari tanggal posting/tanggal transaksi. Dari sinilah letak keharaman transaksi dengan kartu kredit karena di dalamnya terdapat unsur riba atas utang yang timbul dari penggunaan kartu kredit.

Selain itu, masih ada nominal denda/penalti akibat keterlambatan membayar tagihan itu yang juga merupakan riba. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah: “Setiap pinjaman yang terdapat manfaat maka itu riba.” Ibnu Qudamah juga menfatwakan bahwa ”Setiap utang yang didalamnya mensyaratkan adanya tambahan makasyarat itu haram, dan tidak ada satu pun perbedaan pendapat.”

Sistem dan perhitungan biaya itu berbeda dari yang berlaku pada kartu kredit terbitan bank syariah. Sebagai contoh kita ambil Hasanah Card. Dalam kartu kredit ini, biaya pengelolaan utang yang diasumsikan 2,95% akan dihitung berdasarkan pada sisa utang pokok bersih setelah jatuh tempo. Jadi, biaya yang timbul pada bulan sebelumnya tidak akan ditambahkan pada sisa utang pokok dan kemudian bunganya diperhitungkan sebagai komponen tagihan bulan berikutnya seperti pada kartu kredit konvensional.

Selain itu sistem perhitungan pada Hasanah Card ini tidak berdasarkan pada dimulainya tanggal posting, tetapi dimulai setelah tanggal jatuh tempo. Jadi, kartu Hasanah Card tidak memperhitungkan kembali nilai awal transaksi, jumlah hari utang serta tidak memperhitungkan kembali biaya timbul bulan sebelumnya sebagai bagian saldo outstanding baru.

Dengan sistem dan perhitungan seperti itu, maka dari manakah keuntungan perbankan syariah yang menerbitkan kartu kredit? Jawabannya yakni dari akad jasa kafalah serta diskon langsung dari penjual produk yang bekerja sama dengan bank tersebut. Adapun denda yang dibebankan oleh bank kepada nasabah akibat dari keterlambatan pembayaran tagihan tidak termasuk pendapatan bank karena denda tersebut akan diberikan kepada lembaga-lembaga ziswaf.

Perbedaan Akad

Perbedaan lain dari kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional adalah akad yang digunakan oleh pihak bank atas penggunaan kartu kredit. Perbedaan akad yang digunakan ini menentukan apakah kartu kredit sudah sesuai dengan syariah compliance (asas kepatuhan syariah) atau belum.

Terdapat tiga akad yang digunakan dalam kartu kredit syariah, yaitu akad kafalah (penjaminan), qard (peminjaman), dan akad ijarah (pengupahan). Penerbit kartu kredit akan menjadi kafil (penjamin) atas semua transaksi yang dilakukan nasabah dan berhak mendapatkan ujrah kafalah (fee penjaminan).

Akad ijarah diperbolehkan dalam hukum Islam berdasarkan pada sabda Rasulullah saw. berikut: Dari Abu Umamah [diriwayatkan] dari Nabi saw: “Za’iim (penjamin) itu adalah ghaarim (orang yang menanggung utang)” [H.R. Ahmad].

Akad kedua yaitu qard yang terjadi karena pihak penerbit kartu juga bertindak sebagai muqrid (pemberi pinjaman uang) kepada pemegang kartu ketika melakukan transaksi pengambilan tunai melalui ATM dan sejenisnya. Karena akad qard merupakan akad tabarru atau nonprofit transaction maka dalam aplikasinya tidak membebankan syarat atau bunga dalam pengembaliannya.

Banyak dalil yang membolehkan akad qardhul hasan di antaranya ialah firman Allah “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Q.s. Al-Baqarah [2]: 280).

Baca Juga: Penghargaan Islam terhadap Perempuan Bekerja

Adapun akad ijarah terjadi akibat dari fungsi bank penerbit sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan bagi nasabah. Dalam hal ini bank penerbit kartu berhak memperoleh rusum al-udhwiyyah (membership fee) dan ujrah ta’jir (merchant fee) dari pihak penjual produk. Akad ijarah diperbolehkan dalam syariah Islam sebagaimana yang difirmankan Allah swt. berikut.

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’” (Q.s. al-Qashash [28]: 26).

Hal ini berbeda dengan akad yang digunakan pada kartu kredit konvensional yang hanya menggunakan akad qard (pinjaman) dengan sistem bunga dan adanya denda atau bunga (selain tagihan) yang dibebankan kepada pemegang kartunya. Padahal secara tegas Allah telah mengharamkan riba.

Demikianlah beberapa perbedaan mendasar antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional ditinjau dari perspektif fikih muamalah. Terlepas dari beragam perbedaan di atas, penulis masih berpendapat bahwa alangkah baiknya kita tidak terjebak untuk menggunakan kartu kredit jika kita tidak mampu mengerem nafsu duniawi kita karena secara tak sadar hal tersebut akan mendorong kita menjadi manusia yang boros.

Dalam pandangan Muhammadiyah disebutkan perlu ada ketentuan khusus bagi pemegang kartu kredit syariah agar tidak menjadi konsumtif dalam penggunaan kartunya. Ketentuan itu di antaranya ialah adanya kemampuan finansial bagi pemegang kartu, tidak menggunakannya untuk transaksi haram, dan perlunya kehati-hatian dalam menggunakan kartu kredit syariah agar tidak terjadi tabdzir (pemborosan).

*Anggota DPW IAEI DIY dan anggota Majelis Tabligh PPA

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *