Kalam

Perceraian di Luar Sidang Pengadilan

perceraian
perceraian

perceraian (foto: pixabay)

Oleh: Siti ‘Aisyah

Pembahasan kali ini akan mengangkat isu lama, tetapi tetap aktual. Dalam arti, peristiwa tersebut masih banyak terjadi di era global dan masih banyak juga pertanyaan terkait hal tersebut. Bahkan di era keterbukaan, lewat media sosial, isu tersebut dengan mudah tersebar luas. Sebagian kita mungkin masih ingat kisah seorang pejabat yang menjatuhkan talak lewat sms kepada istri kedua yang dinikahi tanpa pencatatan atau nikah siri. Melalui sms itu, dikiranya sudah jatuh talak. Talak melalui sms itu memuat dua isu, yaitu isu nikah siri dan cerai di luar sidang.

Dalam Islam, akad nikah merupakan perjanjian yang kuat (mītṡāqan ghalīẓan). Hal tersebut tertuang dalam firman Allah berikut:

كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya, “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Q.S. an-Nisa’: 21).

Mengingat kuatnya perjanjian pernikahan, Muhammadiyah mewajibkan pencatatan perkawinan di depan pegawai pencatat nikah, agar pernikahan yang dilakukan memiliki legalitas dan para pihak yang terlibat memiliki kekuatan hukum. Demikian juga dengan adanya mīṡāqan ghalīẓan itu, suami istri harus terus berusaha agar tidak ada yang berusaha melepas ikatan yang kuat tadi. Apabila ada masalah, hendaklah semua pihak berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud dengan mengedepankan musyawarah. Bila upaya ishlah telah dilakukan, tetapi belum ada titik temu, barulah dengan terpaksa, talak dapat dijatuhkan.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sendiri tidak menyukai lepasnya perjanjian yang kuat itu. Beliau saw. menyatakan bahwa perceraian itu adalah sesuatu hal yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah.

أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إلى اللهِ تَعَالَى الطَّلاَقُ

Artinya, “Suatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah Ta’alaa adalah talak (H.R. Abu Dawud dan al-Baihaqi).

Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa perceraian tidak boleh dianggap enteng dan dipermudah karena meskipun halal namun sangat dibenci oleh Allah. Dalam hal ini, lepasnya ikatan yang kuat itu tidak dapat dilakukan secara senda gurau atau dengan lafal yang memiliki multimakna. Untuk itulah, perceraian perlu dilakukan di depan sidang pengadilan.

Baca Juga: Benarkah Perempuan Tercipta dari Tulang Rusuk Laki-laki?

Pertanyaan berlanjut, mengapa harus di depan sidang pengadilan, padahal agama tidak memerintahkan pencatatan dan tidak memerintahkan bersidang? Pada masa Rasulullah saw. juga tidak ada pencatatan dan tidak ada persidangan. Demikian juga, perkawinan dan perceraian merupakan hukum privat, kenapa harus diatur oleh Negara? Bukankah itu artinya Negara turut mencampuri urusan privat?

Meskipun termasuk ke dalam wilayah hukum privat, perceraian sesungguhnya juga menyangkut kepentingan luas, yakni ketenteraman rumah tangga, nasib anak-anak yang orang tuanya bercerai, bahkan menyangkut kepentingan lebih luas lagi, yaitu tentang kepastian hukum dalam masyarakat apakah suatu pasangan telah berpisah atau masih dalam ikatan perkawinan.  Oleh karena itu, perceraian tidak dapat dilakukan secara serampangan. Sebaliknya, harus dilakukan pengaturan sedemikian rupa agar terwujud kemaslahatan dan ketertiban di dalam masyarakat.

***

Perceraian dalam istilah fikih disebut dengan talak. Dalam bahasa Arab, talak berasal dari lafal iṭhlāq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam konteks perkawinan, lafal melepaskan dipahami sebagai melepaskan ikatan perkawinan. Adapun lafal meninggalkan bermakna suami meninggalkan istri.

Dalam istilah fikih, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan (Sayid Sabiq, juz 2, 162). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 117, dirumuskan bahwa “talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”.

Talak merupakan hak laki-laki, artinya pihak suami yang menjatuhkan talak atau suami yang berinisiatif dan berkehendak melepaskan ikatan perkawinan. Bagaimana kalau kesalahan ada pada pihak suami, dan istri berkehendak untuk memutuskan perkawinan? Dalam hal ini, Islam memberi ruang kepada perempuan, dengan memberikan hak khulu’. Itulah transformasi Rasulullah saw. yang telah menempatkan perempuan setara dengan laki-laki di depan hukum.

Baca Juga: Perceraian di Luar Sidang Pengadilan: Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (1)

Secara bahasa, khulu yang dalam bahasa Arab ”al-khul‘u berasal dari lafal khala‘a astsauba yang artinya menanggalkan pakaian. Hal ini sejalan dengan isyarat al-Quran bahwa laki-laki dan perempuan yang terikat dalam pernikahan, masing-masing merupakan  pakaian bagi pasangannya (Q.S. al-Baqarah: 187).

Dalam ajaran Islam, khulu dimaknai dengan tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan mahar yang pernah diterimanya. Pada Fikih Munakahat, khulu’ dimaknai “istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya” (Sayid Sabiq, juz 2, 200). Di Indonesia, ruang hukum bagi perempuan telah diatur dalam KHI pasal 114, bahwa ”putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

***

Tentang isu perceraian di luar sidang, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan salah satu Amal Usaha Muhamamdiyah. Pertanyaan dimaksud adalah ”Menurut peraturan perundangan yang berlaku di negara kita, talak harus diikrarkan di depan sidang pengadilan. Padahal, sering timbul pertanyaan tentang masalah talak yang diucapkan suami di luar sidang pengadilan. Apakah talaknya jatuh? Mohon penjelasan dari Majelis Tarjih dan Tajdid”.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhamamdiyah mengeluarkan Fatwa Tarjih yang disidangkan pada hari Jumat, 8 Jumadal Ula 1428 H / 25 Mei 2007 M, yang memuat dua poin berikut. Pertama, perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan: cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan, dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Kedua, perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.

Setidaknya, ada empat pertimbangan yang melandasi Fatwa Tarjih di atas. Pertama, secara yuridis, UU. No.1/1974 tentang Perkawinan pasal 39 dan UU. No. 9/1989 tentang Peradilan Agama, pasal 65, menyebut bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena permohonan suami kepada pengadilan untuk menyaksikan ikrar talak yang disebut cerai talak atau karena gugatan istri yang disebut cerai gugat.

Perceraian hanya dapat dilakukan bila telah terpenuhi alasan-alasan hukum yang cukup untuk melakukannya. Di samping itu, harus dilakukan melalui pemeriksaan pengadilan untuk membuktikan apakah alasannya sudah terpenuhi atau belum. Oleh karena itu, ijtihad hukum Islam modern, seperti tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (ps. 115) misalnya, mewajibkan prosedur perceraian itu melalui pengadilan; dan bahwa perceraian terjadi terhitung sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan (KHI, ps. 123).

Kedua, pertimbangan maṣlaḥah mursalah. Dalam fikih klasik, suami memang diberi hak yang luas untuk menjatuhkan talak, sehingga kapan, di mana pun, dan dengan cara apapun ia mengucapkannya, baik dengan lisan, surat, sms, maupun pesan WhatsApp, talak itu jatuh seketika. Keadaan seperti ini, dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum, dan ketertiban masyarakat, tidak mewujudkan maslahat, bahkan banyak merugikan, terutama bagi kaum perempuan (istri).

Oleh karena itu, demi terwujudnya kemaslahatan, perceraian harus diproses melalui pengadilan. Dalam hal ini ada perubahan hukum, yaitu dari kebolehan suami menjatuhkan talak kapan dan di mana pun, menjadi keharusan menjatuhkannya di depan sidang pengadilan. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

لاَ يُنْكَرُ تَغَيُّرُ اْلأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ اْلأَزْمَانِ

Artinya, “Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman (Qawaid al-Fiqh, hlm. 113).

Ibnu al-Qayyim menyatakan:

تَغَيُّرُ اْلفَتْوَى وَاخْتِلاَفُهَا بِحَسْبِ تَغَيُّرِ اْلأَزْمِنَةِ وَاْلأَمْكِنَةِ وَاْلأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَاْلعَوَائِدِ

Artinya, “Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat istiadat (I’lam al-Muwaqqi’in, Juz III, hlm. 3).

Ketiga, pertimbangan maqāṣid asy-syarī‘ah. Para filosof syariah telah menyepakati bahwa tujuan syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Menurut asy-Syatibi, dasarnya adalah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالمينَ

Artinya, “Tiadalah Kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (Q.S. al-Anbiya’: 107) (asy-Syatibi, al-Muwafaqat, Juz II, hlm. 142).

Dalam kaitan ini, penjatuhan talak di depan sidang pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga (ḥifẓ an-nasl) dan perwujudan kepastian hukum, di mana perkawinan tidak dengan begitu mudah diputuskan. Pemutusan harus didasarkan kepada penelitian apakah alasan-alasannya sudah terpenuhi. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan di depan pengadilan berarti talak tersebut telah melalui pemeriksaan terhadap alasan-alasannya melalui proses sidang pengadilan.

K.H. Ahmad Azhar Basyir (mantan Ketua Majelis Tarjih dan Ketua PP Muhammadiyah), mengenai masalah ini, menyatakan:

“Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian. Sebab, sebelum ada keputusan terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami-istri. Kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai hakim sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami dan istri” (Hukum Perkawinan Islam, h. 83-84).

Pada bagian lain dalam buku yang sama, K.H. Ahmad Azhar menjelaskan lebih lanjut:

“Untuk menjaga agar perceraian jangan terlalu mudah terjadi, dengan pertimbangan “maslahat mursalah” tidak ada keberatannya apabila diambil ketentuan dengan jalan undang-undang bahwa setiap perceraian apapun bentuknya diharuskan melalui pengadilan” (Hukum Perkawinan Islam, h. 85).

Keempat, sadduz-zari‘ah. Selain pertimbangan kemaslahatan, dapat pula ditegaskan bahwa penjatuhan talak di luar sidang pengadilan, mengingat mudarat yang ditimbulkannya, harus dilarang dan dinyatakan tidak sah berdasarkan prinsip sadduz-zari‘ah (menutup pintu yang membawa kepada kemudaratan). Proses perceraian juga tidak mudah, diawali dengan upaya ishlah, mulai dari pendampingan oleh BP4 (Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan), ishlah dalam pengadilan, hingga menghadirkan saksi-saksi. Baru jika rangkaian proses tersebut sudah terlewati dan tidak ada titik temu, dilakukan ikrar cerai oleh suami di depan sidang pengadilan.

Baca Juga: Menyelamatkan Agama Anak

Perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan akan menghindari hal-hal yang menimbulkan kemadaratan bagi keluarga, khususnya istri dan anak-anak. Demikian juga hal itu menghindarkan diri dari ketidakpastian hukum.

Pasalnya, status istri yang diceraikan di luar sidang pengadilan dapat mengalami  ketidakpastian di depan hukum. Jikalau statusnya masih istri, suami sudah tidak mempedulikan. Sebaliknya, jika statusnya sudah bukan istri, tidak ada surat cerai yang membuktikan hal tersebut. Karena itulah, fatwa Tarjih tentang tidak sahnya perceraian di luar sidang pengadilan menjadi solusi terbaik untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam pernikahan.

Fatwa tersebut sudah empat belas tahun lalu diputuskan, akan tetapi masih belum banyak dipahami oleh warga persyarikatan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab moral muballighat ’Aisyiyah untuk melakukan sosialisasi melalui pengajian-pengajian sekaligus melakukan pendampingan pada ibu-ibu yang diperlakukan tidak adil dengan dicerai secara sepihak.

Konsultasi dan pendampingan dapat dilakukan secara sinergis antara Majelis Tabligh, Majelis Kesejahteraan Sosial (M. Kesos), dan Majelis Hukum dan HAM (MHH) melalui kegiatan BIKKSA (Biro Konsultasi Keluarga Sakinah) dan Rumah Sakinah. Dapat juga memberikan bantuan hukum melalui Posbakum, bila masalah dimaksud sampai ke ranah hukum. Fatwa Tarjih dan kegiatan pendampingan diharapkan dapat mewujudkan perlindungan perempuan dan anak dari ketidakadilan, sekaligus mewujudkan kemaslahatan secara meluas.

Related posts
Berita

Sampaikan Selamat Harlah 1 Abad NU, Haedar Nashir: NU Pilar Strategis Islam Indonesia

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Atas nama PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan selamat Hari Lahir (Harlah) 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU). Muhammadiyah dan…
Berita

PP Muhammadiyah dan Metro TV Buka Peluang Kerja Sama Penguatan Karakter Generasi Muda Indonesia

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Rabu (25/1), PP Muhammadiyah menerima silaturahmi dari jajaran pimpinan Metro TV. Pertemuan berlangsung di Kantor PP Muhammadiyah Cik…
Berita

Muhammadiyah Kecam Aksi Pembakaran Al-Quran di Swedia

Jakarta, Suara ‘Aisyiyah – Tindakan Rasmus Paludan yang membakar al-Quran mendapat kecaman keras dari umat Muslim seluruh dunia. Di Indonesia, Sekretaris Umum…

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *