Polemik Tes Wawasan Kebangsaan
Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Jumat (4/6), Pimpinan Pusat Nasiatul ‘Aisyiyah (PPNA) mengadakan kegiatan Urun Rembug bertajuk “Mewujudkan Seleksi ASN Berperspektif Hak Asasi Perempuan” secara daring. Kegiatan ini menghadirkan Ketua PPNA Norma Sari, Ahli Tata Negara Bivitri Susanti, Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah, dan Pegawai KPK Tata Khoiriyah sebagai narasumber.
Kegiatan ini dilatarbelakangi sikap prihatin PPNA dengan situasi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menimbulkan polemik dalam beberapa waktu terakhir. Dalam hal ini, Ketua PPNA Norma Sari menyampaikan bahwa elemen perempuan muda mesti melibatkan diri di tengah kondisi demokrasi yang saat ini terjadi.
“Agenda pemberantasan korupsi menjadi bagian dari upaya menjadikan Indonesia Berkemajuan yang menjadi bagian dari spirit Islam Berkemajuannya Muhammadiyah. Oleh karenanya, kader-kader muda harus kritis dan konstruktif terhadap persoalan-persoalan yang ada. Bukan hanya mendiskusikan, tapi juga memberikan seruan moral. Perempuan adalah elemen yang harus mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.
Baca Juga: Mengecam Normalisasi Pelecehan Seksual, Poligami, dan Pedofilia dalam Industri Televisi
Perempuan, menurut Norma, baik secara teologis maupun yuridis, mempunyai posisi dan peran kerisalahan yang sama. Sayangnya, realitas yang terjadi saat ini tidak mencerminkan adanya penghargaan atas kesetaraan tersebut. Hal ini misalnya dibuktikan dengan masih maraknya seksisme, objektifikasi, dan kekerasan berbasis gender, baik di ruang privat maupun publik.
Di tengah realitas itulah, menurut Norma, penting untuk melakukan pemajuan kesetaraan berupa: membangunkan masyarakat dari “kuasa ketidaksetaraan” atas ketidakadilan gender berikut turunannya, memajukan Hak Asasi Perempuan, dan memajukan budaya hukum yang ramah perempuan. Pemajuan tersebut, menurutnya, bukan dilakukan dengan gaya sprint, tapi marathon; istiqamah dalam bergerak, konsisten dalam tujuan. (sb)