Oleh: Dian Ardiyani
Menyoal masalah perempuan memang menjadi trending topic tersendiri. Karena jika dilihat dari berbagai sudutnya, perempuan selalu menarik. Namun di satu sisi, ketika berbicara tentang peran perempuan dalam bidang politik, perempuan sering dipandang sebelah mata karena jauh sebelum itu telah muncul stigma-stigma negatif perempuan dalam kepemimpinan.
Hal ini dapat dilihat dari jumlah kuota perempuan yang masuk dalam jajaran parlemen pemerintahan bisa dikatakan satu banding empat. Ada aturan dalam pemilihan parlemen bahwa kuota perempan maksimal 30% dibanding laki-laki. Minimnya persentase tersebut menjadi isyarat bahwa keberadaan perempuan dalam bidang politik masih sangat langka.
Pemikiran tentang perempuan lemah, cenderung baper, dan tidak bisa mengambil keputusan yang realistis masih juga menjadi alasan utama dalam hal tersebut. Pendapat ini jelas tidak logis, karena tidak semua perempuan seperti itu. Ada sisi-sisi di mana perempuan bisa tampil lebih maskulin dalam arti pemikiran dalam mengambil sebuah kepututusan.
Hal ini bisa dilihat dari sejarah yang pernah dituliskan mengenai perempuan yang berperan dalam kepemimpinan suatu negara. Contonya Ratu Bilqis yang kisahnya tertulis dalam al-Quran. Ia menjadi seorang pemimpin dari Negeri Sheba. Seorang pemimpin perempuan yang bijaksana dan berpengaruh. Pemimpin sejati yang demokratis dan memilih berkonsultasi dengan konselornya sebelum mengambil keputusan.
Ratu Balqis merupakan pemimpin yang sangat berhati-hati serta tidak menempatkan rakyatnya dalam situasi yang tidak berdaya disaat harus menghadapi Raja Sulaiman yang memiliki bala tentara yang lebih kuat dibanding tentara Ratu Balqis. Dalam kondisi terdesak tersebut, Ratu memilih untuk menghadap Raja Sulaiman untuk mendapatkan kedamain bagi rakyat di negerinya.
Kemudian di Indonesia, pada tahun sekitar 674-695 M, juga ada seorang pemimpin perempuan yang sangat bijaksana yang bernama Ratu Sima. Ia memimpin Kerajaan Kalingga. Ratu Sima dikenal sebagai seorang pemimpin perempuan yang tegas dan bijaksana. Ia mampu menggerakkan dan merangkul rakyat kecil dalam mengembangkan pertanian di sekitar sehingga rakyat merasa sangat dekat dengan pemimpinnya.
Kedua pemimpin perempuan ini merupakan gambaran bahwa tidak semua perempuan lemah dan tidak bisa memimpin. Bahwa ada sisi pemikiran yang maskulin di balik raga yang feminim. Sehingga lahirlah sebuah kepemimpinan yang lembut dan bijaksana yang mampu merangkul semua elemen masyarakat.
Keberadan perempuan dalam bidang politik (legislative) memiliki peran penting yang diharapkan dapat menyalurkan aspirasi dari para perempuan karena perempuan sendiri yang bisa merasakan dari segi psikologis dan keterikatan antar sama perempuan. Beberapa kasus kesetaraan gender di Indonesia yang di antaranya adalah kekerasan terhadap perempuan, dalam kasus ini satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan baik dari dalam rumah tangga maupun dari lingkungan.
Baca Juga: Kepemimpinan Perempuan Berkemajuan
Pada tahun 2019 ada 406.178 kasus kekerasan (meningkat dari tahun sebelumnya 343.466 kasus) yang meliputi kekerasan fisik 41%, kekerasan seksual 32%, Psikis 17%, dan ekonomi 11%. Banyaknya perkawinan anak yang lebih sering terjadi pada anak perempuan. Perempuan 3x menikah lebih dini dibanding laki-laki dan hal ini lebih banyak terjadi di pedesaan. Indonesia menempati ranking ke 57 dunia dengan 22% kasus menikah di bawah umur.
Kasus lain yang tidak kalah mengikuti adalah tingginya angka perceraian yang pada tahun 2020, per-Agustus, angka perceraian mencapai 306. 688 kasus meningkat tiap tahun sejak 2015. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut yang akhirnya tidak tersentuh. Selesai hanya di permukaan dan kasusnya menguap begitu saja tanpa ada tindak lanjut pendampingan. Masalah ini seharusnya menjadi perhatian tersendiri karena minim sekali perempuan yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut sehingga penanganan atas kasus tersebut tidak bisa tuntas dan meninggalkan trauma yang tiada terselesaikan.
Pada pemilihan legislatif DPR-RI periode 2019-2024 dapat dilihat bahwa dari 575 anggota DPR RI yang terpilih 118 adalah perempuan. Ini merupakan yang pertama kali perempuan mencapai angka 20% dalam pemilihan DPR RI. Dan angka ini seharusnya cenderung meningkat dengan melihat potensi pendidikan, pengalaman, dan keterampilan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh perempuan.
Sedikitnya jumlah perempuan yang masuk dalam pemilihan legislatif DPR RI ini terjadi karena ada beberapa faktor kompleks yang mengiringi perempuan ketika akan terjun dalam dunia politik, di antaranya adalah: pertama, faktor ekonomi. Untuk dapat menjadi anggota DPR RI tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan jika tidak ada dukungan dari partai besar seorang perempuan tidak akan sanggup untuk mangankat namanya sendiri di muka pablik, kecuali mereka yang sudah memiliki peran besar dalam masyarakat.
Kedua, sistem kepartaian. Dalam kondisi ini perempuan sering mengalami hambatan besar karena kebanyakan partai lebih melirik pada calon legislatif yang laki-laki karena menurut pandangan banyak orang laki-laki memiliki power yang lebih kuat daripada perempuan.
Ketiga, adanya mitos sosial budaya di mana perempuan hanyalah sebagai konco wingking. Mitos ini masih melekat pada sebagian besar rakyat Indonesia. Menurut mereka, peran perempuan yang lebih utama adalah di sektor domestik rumah tangga, sedangkan peran di dunia politik bukanlah hal yang utama bagi seorang perempuan.
Keempat, stereotip seorang perempuan dalam bidang politik ini masih belum muncul, karena masih sedikit figur perempuan yang menduduki kursi legislatif. Akhirnya, citra perempuan dalam politik masih lemah.
Kelima, segregasi gender dalam pekerjaan dan budaya patriarki pun masih melekat erat sehingga menjadi momok tersendiri bagi seorang perempuan untuk melangkah lebih jauh dalam bidang politik. Wajah maskulin institusi polotik yang masih didominasi laki-laki membuat perempuan tidak tertarik untuk terjun kearena politik, karena dirasa tantangannya begitu berat.
Baca Juga: Kepemimpinan Perempuan dalam Pandangan Islam Wasathiyah
Melihat beberapa kendala di atas, setidaknya dibutuhkan strategi bagi perempuan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam anggota DPR RI, di antaranya dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut: Pertama, membangun dan memperkuat hubungan antarjaringan dan organisasi perempuan. Dengan banyak dan mempererat kolega dan jaringan diharapkan dapat membuka wawasan dan pendidikan perempuan dalam bidang politik.
Kedua, meningkatkan representasi perempuan dalam organisasi partai-partai politik sehingga ada keseimbangan persentase antar laki-laki dan perempuan. Tidak hanya 30%, namun bisa meningkat menjadi 50%.
Ketiga, melakukan advokasi para pemimpin partai-partai politik sehingga keberadaaan perempuan dalam politik ini mendapatkan tempat yang layak sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.
Keempat, membangun akses ke media untuk membangun branding perempuan-perempuan yang memiliki kemapuan di bidang politik sehingga dapat dikenal banyak orang dan dapat mengangkat namanya di pemilihan DPR RI. Kelima, meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan dalam berpolitik melalui pendidikan dan pelatihan.
Dengan beberapa langkah-langkah tersebut di atas diharapkan dapat meningkatkan kualitas perempuan dalam menjalani peran sebagai srikandi politik yang sering terpinggirkan dari dunia legislatif. Dan harapan yang lebih utama adalah terwakilinya aspirasi-aspirasi perempuan dan anak yang tidak bisa disampaikan oleh kaum laki-laki sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak terselesaikan dengan baik dan bijaksana.