Polemik Tes Wawasan Kebangsaan menurut Perspektif Komnas Perempuan

Berita 6 Jun 2021 0 94x
Polemik Tes Wawasan Kebangsaan

Polemik Tes Wawasan Kebangsaan

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Polemik Tes Wawasan Kebangsaan mendapat perhatian langsung dari Komnas Perempuan. Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah menyampaikan bahwa ada pertanyaan-pertanyaan dalam TWK yang memang mengundang polemik, seperti seperti tentang status perkawinan, alasan perceraian, pilihan cara berpakaian, gaya hidup, dan kehidupan seksual, serta hal-hal yang bersifat pribadi lainnya.

Baca Juga: Perempuan Pengawal Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurut Alim, dilontarkan dengan sikap intimidatif, tidak peka terhadap dampak yang dirasakan peserta TWK, dan bertendensi mengandung unsur pelecehan. Dalam kegiatan Urun Rembug yang diadakan PPNA pada Jumat (4/6), mewakili Komnas Perempuan, Alim menyampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut terindikasi melanggar hak kebebasan beragama, berpendapat, berekspresi, dan hak bebas dari perlakuan diskriminasi berbasis gender, termasuk pelecehan seksual.

Berdasarkan kajian singkat Komnas Perempuan, polemik TWK di antaranya adalah karena; (a) muatan wawancara yang tidak dilengkapi dengan pedoman pertanyaan untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional warga, terutama agar terhindar dari diskriminasi berbasis gender; (b) lemahnya perspektif pewawancara dalam menangkap kecenderungan peserta uji pada paham radikalisme dan tidak dilengkapinya pewawancara keterampilan mitigasi trauma yang mungkin ditimbulkan oleh pertanyaan-pertanyaan seputar status perkawinan/perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga; (c) tidak ada standar wawancara yang dibuktikan dengan adanya perbedaan jumlah pewawancara dan prosedur wawancara yang janggal, dan; (d) peserta wawancara mempunyai akses informasi yang tidak utuh terkait proses pelaksanaan dan penerapan hasil pengujian.

Baca Juga: Polemik Tes Wawasan Kebangsaan dan Upaya Pelemahan KPK

Atas dasar tersebut, menurut Alim, TWK tidak sejalan dengan prinsip pemenuhan hak konstitusi perempuan dan hak perlindungan diri sebagaimana termaktub dalam UUD ’45 Pasal 28 G Ayat (1) mengenai hak perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabat, serta hak atas rasa aman, Pasal 28 I Ayat (2) tentang hak bebas dari diskriminasi. Selain itu juga bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang menjamin perempuan agar bebas dari segala bentuk diskriminasi dan penghapusan prasangka-prasangka terhadap perempuan, termasuk yang terkait dengan status perkawinan, perceraian, dan pilihan hidup mereka. (sb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *