Posbakum Aisyiyah Tandatangani MoU dengan Kemenkumham Kanwil DIY

Berita 21 Agu 2021 0 58x

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Kamis (19/8) telah diadakan penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) oleh dua lembaga yang bergerak di bidang hukum, yaitu Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah DI Yogyakarta dan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) Kantor Wilayah DI Yogyakarta.

Puji Utami selaku Ketua Posbakum ‘Aisyiyah serta Ketua Majelis Hukum dan HAM PWA DIY menjelaskan bahwa acara ini bertujuan untuk membangun kolaborasi untuk pemberdayaan di bidang hukum, baik untuk warga ‘Aisyiyah maupun masyarakat umum.

“Kegiatan itu pada intinya adalah tentang penyuluhan hukum, sosialisasi Undang-Undang, mediasi, simulasi, dan workshop sampai dengan pelatihan. Nantinya akan ada kolaborasi dari Posbakum ‘Aisyiyah dan Kemenkumham dalam pemberdayaan masyarakat di bidang hukum,” jelas Puji saat dihubungi Suara ‘Aisyiyah, Jumat (20/8).

Pernyataan tersebut sesuai dengan tujuan yang tertulis di salah satu pasal dalam MoU itu. Bunyi dari Pasal 1 mengenai Maksud dan Tujuan berupa: (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk mensinergikan tugas pokok dan kewenangan PARA PIHAK untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum bagi warga ‘Aisyiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya; (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka untuk mewujudkan kesadaran hukum bagi warga ‘Aisyiyah dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Baca Juga: Penegakan Hukum Tebang Pilih, Apa yang Harus Dilakukan?

Ruang lingkup dalam kerja sama ini berupa penyuluhan hukum secara langsung yang nantinya akan diselenggarakan dalam bentuk ceramah, diskusi, mediasi, simulasi, dan konsultasi hukum.

Puji Utami juga menjelaskan bahwa akan dilakukan rapat rutin dari Posbakum PWA DIY dan Kemenkumham Kanwil DIY untuk membahas tema penyuluhan dan narasumber yang akan memberikan materi kepada masyarakat dalam penyuluhan tersebut.

Tema yang akan diangkat berupa perceraian karena KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), atau mengenai sengketa warisan. Puji juga menyebutkan bahwa salah satu tema yang wajib untuk diangkat pada saat pandemi, yaitu Ketahanan Keluarga Era Pandemi. Penyuluhan akan dilakukan secara online, menggunakan room meeting sehingga kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dengan baik. (cheny)

Tinggalkan Balasan