Berita

PWM Jawa Timur Sikapi Pengrusakan Papan Nama Muhammadiyah di Banyuwangi

Surabaya, Suara ‘Aisyiyah 25 Februari 2022 lalu, sekelompok orang melakukan pengrusakan dan pemotongan papan nama milik Muhammadiyah di atas tanah wakaf Muhammadiyah di Dusun Krajan, Desa Tempo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Peristiwa itu menimbulkan kegaduhan dan mengganggu ketertiban umum.

Atas dasar itu, Tim Advokat Dan Penasehat Hukum Lembaga Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menyampaikan hak jawab dan press release sebagai berikut:

Pertama, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid yang bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Kedua, pendirian berbagai amal usaha Muhammadiyah merupakan bagian dari hak konstitusional Muhammadiyah yang dijamin oleh konstitusi, sehingga wajib mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Ketiga, atas dasar itu, Muhammadiyah mendirikan berbagai bangunan kegiatan dakwah, seperti masjid dan lembaga pendidikan PAUD di atas tanah wakaf yang dimiliki dan dikelola oleh Muhammadiyah sejak tahun 1970 lalu, terletak di Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga: Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Kecam Represifitas Aparat kepada Warga Wadas

Sejarah perwakafan tanah yang dimiliki dan dikelola Muhammadiyah sejak tahun 1970 lalu adalah sebagai berikut:

Sebelum tahun 1946, KH. Yasin (wakif) telah mewakafkan tanahnya yang terletak di Dusun Telogosaru (sekarang Dusun Krajan) Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, seluas 2.500 M2 kepada menantunya bernama H. Bakri (nadzir) atau penerima wakaf yang merupakan tokoh Muhammadiyah.

H. Bakri (nadzir) kemudian mendirikan masjid sederhana di atas tanah wakaf tersebut yang kemudian hari masyarakat sekitar mengenalnya sebagai Masjid Mbah Kyai Bakri atau Masjid Muhammadiyah.

Pada Tahun 1970-an, H. Bakri (nadzir) dan beberapa kader Muhammadiyah mendirikan sekolah dasar, yang dikenal dengan nama SD Muhammadiyah 4 Tampo. Akan tetapi kemudian pada pertengahan tahun 1980, SD tersebut tidak aktif, lalu pengelolaannya dipindahkan ke Kecamatan Cluring.

Pada Tahun 1980-1990, gedung bekas SD tersebut dimanfaatkan untuk Pendidikan Guru Agama (PGA), tetapi sekitar 8 (delapan) tahun kemudian ditutup karena alasan kebijakan pemerintah saat itu.

Sejak didirikan masjid dan lembaga pendidikan di atas tanah wakaf milik Muhammadiyah, tidak pernah terjadi masalah dengan masyarakat sekitar, bahkan masyarakat banyak yang memanfaatkannya untuk tempat ibadah dan kegiatan pendidikan mereka.

Kemudian pada tahun 1992, H..Bakri (Nadzir) menyerahkan penuh pengelolaan tanah wakaf tersebut kepada Ir. Ahmad Djamil (menantu H. Bakri) sebagai nadzir pengganti, sekaligus Pimpinan Ranting Muhammadiyah dalam kedudukan nadzir sebagai Ketua Ranting Muhammadiyah.

Dokumen penyerahan dapat dibuktikan melalui surat kuasa dalam lembaran bersegel tertanggal 12 Maret 1992/7 Ramadhan 1412 H, yang isinya untuk memberikan kuasa penuh dalam mengelola dan menyelamatkan tanah wakaf.

Atas dasar itulah maka diterbitkan Akta Ikrar Wakaf Pengganti yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cluring tertanggal 15 Juli 1992.

Dalam poin III Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf disebutkan diurus oleh Ir. Ahmad Jamil dalam jabatannya dan/atau kedudukan badan hukum yang diwakilinya, yaitu sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah.

Dari fakta dan bukti hukum tersebut, maka menjadi jelas dan terang-benderang, kalau tanah wakaf peruntukan dan pengelolaannya berada pada tangan Muhammadiyah, demikian pula menjadi sah menurut hukum apabila Muhammadiyah memasang Papan Namanya di atas tanah wakaf yang dimiliki dan dikelolanya sebagai identitas kepemilikan, pengelolaan, dan simbol kehormatan Muhammadiyah.

Akan tetapi, keharmonisan dan kondusifitas yang telah terjaga serta terpelihara bertahun-tahun tersebut, tercederai dengan peristiwa pengrusakan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022. Papan nama yang telah berdiri bertahun-tahun di atas tanah wakaf pengelolaan Muhammadiyah tersebut dengan sengaja dirusak dengan cara digergaji dan dirobohkan oleh orang-orang bernama: RH, LS, OPG, IM, S, S alias S, NS, HA, SWO, STR alias NP, perbuatan mana tanpa ada perintah resmi dari Institusi Pengadilan atau Penegak Hukum lainnya, serta tanpa alasan dan dasar hukum yang sah sehingga menimbulkan kegaduhan dan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat luas.

Berdasarkan alasan, fakta, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Kami Tim Advokat dan Penasehat Hukum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur akan mengambil tindakan hukum sebagai berikut:

Pertama, melaporkan secara pidana di hadapan Ditreskrimum Polda Jatim kepada orang-orang yang telah melakukan pengrusakan, menyuruh melakukan pengrusakan, dan yang turut serta melakukan pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP junto Pasal 170 KUHP, karena telah mengakibatkan keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat dan warga Muhammadiyah.

Kedua, menggugat secara Perdata di hadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi kepada semua orang dan pihak terkait atas perbuatan melanggar hukum yang mereka lakukan dan menimbulkan kerugian bagi Muhammadiyah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Ketiga, secara administrasi juga akan mengajukan permohonan perlindungan hukum secara resmi kepada Presiden RI, Menkopolhukam RI, dan Kapolri agar peristiwa pengruskan, kekerasan, dan terror seperti ini tidak terjadi secara berulang-ulang dalam amal usaha kegiatan dakwah Muhammadiyah di seluruh Indonesia, terutama di wilayah hukum Banyuwangi.

Keempat, meminta kepada pihak-pihak terkait yang telah melakukan pengrusakan dan merobohkan papan nama milik Muhammadiyah tersebut untuk segera memasang dan mengembalikan lagi seperti keadaan semula papan nama kehormatan milik Muhammadiyah tersebut.
Press release ini dibuat di Surabaya, 07 Maret 2022 oleh Tim Advokat dan Penasehat Hukum
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur. (sb)

Related posts
Berita

Majelis Dikdasmen PWM Jawa Timur Gelar Joint Monitoring INOVASI

Surabaya, Suara ‘Aisyiyah – Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menggelar oint monitoring dan evaluasi, dan…
Berita

Majelis Dikdasmen PWM Jawa Timur Gelar Visitasi ke SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban

Tuban, Suara ‘Aisyiyah – SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan, kini menghadapi visitasi dari tim yang…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.