Rapat Kerja Posbakum Aisyiyah Lubuklingau: Saatnya Merangkak ke Status “Terakreditasi”

Berita 12 Okt 2021 0 64x

Rapat Kerja Posbakum Aisyiyah LubuklinggauLubuklinggau, Suara ‘Aisyiyah – Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ‘Aisyiyah Kota Lubuklinggau telah melaksanakan Rapat Kerja pada Ahad (10/10). Rapat kerja yang dilaksanakan di Gedung Dakwah Muhammadiyah di bilangan Fatmawati, Mesat Seni, Kota Lubuklinggau, ini dihadiri segenap pengurus Posbakum.

Maimunah Samsul sebagai Ketua ‘Aisyiyah Kota Lubuklinggau dalam sambutannya mengatakan bahwa ia sangat mendukung kegiatan Posbakum. Seperti yang disampaikan Bu Mai –demikian ia biasa dipanggil–, Posbakum selaiknya mengarah kepada perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya, perlu kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga bantuan hukum lain, fakultas hukum, maupun aparat berwenang.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Posbakum Zurmalis dengan lugas dan jelas memaparkan berbagai kasus yang ditangani oleh Posbakum ‘Aisyiyah Lubuklinggau. Dimulai tahun 2017 menangani empat perkara, tahun 2018 tiga perkara, tahun 2019 dua perkara, tahun 2020 empat perkara, dan tahun 2021 menangani satu perkara.

Baca Juga: Fundraising Melalui Franco ‘Amal Ala Muhammadiyah

Perkara yang masuk didominasi persoalan hukum waris, pertentangan internal tempat kerja, serta masalah rumah tangga. Proses penanganan bersifat konseling dan konsultasi, atau biasa disebut non-litigasi, belum sampai pada tahap sidang pengadilan (litigasi). Ia menggambarkan wajah para klien yang bergayut mendung sebelum konsultasi, beralih bersinar cerah penuh senyum paska konsultasi. “Tentu hati kami pun bahagia,” tuturnya dengan sumringah.

Tak lupa, Zurmalis menyebut bahwa ia beberapa kali diundang untuk mengisi materi tentang hukum, mulai dari hukum waris hingga hukum perkawinan atau munakahat. Mulai dari organisasi formal hingga paguyuban etnis. Meski begitu, ia tak jumawa, sebab perjalanan masih panjang dan banyak yang harus dikerjakan.

Berdasar virtual meeting awal tahun dengan PP ‘Aisyiyah, didapat informasi bahwa Posbakum ‘Aisyiyah harus mulai merangkak ke status “terakreditasi”.

Kekurangan-kekurangan, seperti belum adanya kegiatan pendampingan hingga pengadilan (litigasi), menjadi PR bersama. Secara struktur organisasi, Posbakum telah memiliki dua orang pengacara sebagai salah satu syarat pengajuan akreditasi.

Selanjutnya adalah mensemarakkan lagi syiar melalui media, baik mainstream maupun antimainstream. Perlu juga disusun advetorial yang ringan dan menarik tentang hukum, sehingga masyarakat tak ragu untuk berkonsultasi maupun melakukan pendampingan hukum. (Dhiyah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *