Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Menjelang pergantian tahun, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Refleksi Akhir Tahun 2024 pada Senin (30/12) di Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Cik Di Tiro No.23 Yogyakarta.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengungkapkan bahwa sebagai organisasi masyarakat Islam besar yang selalu menyertai perjalanan bangsa, Muhammadiyah melihat perjalanan Indonesia sebagai salah satu mata rantai yang utuh.
Muhammadiyah mengakui banyak kemajuan yang telah diperoleh, mulai dari sumber daya manusia (SDM) hingga infrastruktur. Namun, Muhammadiyah juga menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki.
Dalam refleksi tersebut, Haedar Nashir menyoroti lima poin utama yang menjadi fokus PP Muhammadiyah dalam upayanya memajukan bangsa Indonesia:
1. Penguatan Peran Agama dan Moral
Sebagai bangsa yang dibangun di atas tiga nilai dasar—agama, kebudayaan, dan Pancasila—Muhammadiyah menyoroti peluruhan moral yang terjadi, seperti contoh kasus narkoba, judi online, bunuh diri, pembunuhan dalam lingkup keluarga, dan sebagainya.
Haedar menekankan, “Agama harus hadir dalam kerangka rohani untuk menjadi kanopi suci dan oase di tengah kegersangan rohani. Saat ini, agama seringkali diperlakukan secara dangkal dan dijadikan sebagai hiburan, sehingga menghilangkan substansi hakikat hidup.”
Muhammadiyah berharap agar kekuatan agama lebih mengedepankan proses substantialisasi dengan fokus pada isi, serta mendorong negara untuk menjadi pengayom agar agama tetap hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
2. Korupsi dan Penegakkan Hukum
Muhammadiyah mendukung penuh langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi sebagai titik awal untuk membangun komitmen yang solid di seluruh institusi pemerintahan, termasuk di tingkat daerah.
“Kami berharap negara bisa memperkuat posisi dan peran KPK agar kembali pada khittahnya sebagai lembaga independen dengan moralitas tinggi, yang menegakkan hukum secara benar, adil, dan objektif tanpa terpengaruh pihak mana pun,” ujar Haedar.
Baca Juga: Kraton, Islam, dan Muhammadiyah
3. Konsolidasi Demokrasi Pasca Pemilu 2024
Setelah lebih dari dua dekade demokrasi berjalan, Muhammadiyah mencatat adanya berbagai tantangan, seperti transaksi politik, politik uang, dan perilaku pejabat yang tidak demokratis.
“Perlu ada konsolidasi demokrasi yang substansif dan kualitatif, dengan mendukung proses demokratisasi yang berbasis kesadaran institusional di seluruh institusi negara,” jelas Haedar.
Muhammadiyah juga mendorong pendidikan politik bagi masyarakat agar mereka dapat menjadi aktor partisipatif dalam proses demokrasi yang lebih sehat.
4. Pilkada 2024
Haedar menyoroti tugas berat yang diemban oleh kepala daerah terpilih, terutama dalam menjalankan amanah dengan moralitas tinggi.
“Kekuasaan di daerah harus dijalankan sesuai konstitusi tanpa adanya politik balas jasa atau penyalahgunaan kewenangan yang merugikan rakyat. Fokuslah pada kepentingan rakyat dan kemajuan daerah,” tegasnya.
5. Kebijakan Publik Pro-Rakyat
Muhammadiyah menekankan pentingnya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat. “Jika ada kebijakan yang menuai keberatan publik, sebaiknya dikaji ulang atau bahkan dicabut demi kebaikan bersama. Sikap kenegarawanan diperlukan untuk memastikan kesejahteraan rakyat,” kata Haedar.
Dengan refleksi ini, Muhammadiyah berharap dapat terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera melalui pendekatan nilai-nilai keagamaan yang substansial dan inklusif.
2 Comments