Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Fisipol UMY) bersama dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) dan Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar Seminar Refleksi Akhir Tahun 2023 pada Kamis (28/12) di Ruang Sidang Gedung AR Fachrudin A UMY.
Songsong pemilu Februari 2024 mendatang, tema yang diusung pada seminar kali ini ialah “Demokrasi Dikebiri, HAM Dihantam, PSN Diidolakan.” Seminar ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube.
Dekan Fisipol UMY, Takdir Ali Mukti dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para narasumber. Ia menyampaikan, topik ini sengaja diangkat karena tema besar yang diangkat adalah mengenai mitigasi politik. Menurutnya, mitigasi politik harus berangkat dari kampus yang secara relatif membuat ramuan politik tersebut.
Oleh karenanya seminar ini menjadi bagian dari mitigasi politik, baik kaitannya dengan Pemilu 2024 maupun berbangsa secara umum. Saat ini, Takdir menuturkan, situasi politik sedang tidak baik-baik saja, terdapat bahaya mengancam yang kemudian memerlukan mitigasi. “Saya yakin pembicara akan punya gagasan yang sangat luar biasa untuk melakukan mitigasi, apa yang kira-kira terjadi dan apa yang harus dilakukan yang terbaik untuk bangsa kita,” pungkasnya.
Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas selaku Keynote Speaker memaparkan bahwa refleksi akhir tahun yang rutin diselenggarakan oleh Muhammadiyah ini merupakan komitmen Muhammadiyah untuk berkontribusi merawat dan menjaga Indonesia.
Baca Juga: Demokrasi Tanpa Ruh, Abdul Muti Sebut Demokrasi Indonesia Seperti Zombi
Ideologi Muhammadiyah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, menurut Busyro tidak mungkin membiarkan Indonesia dalam situasi seperti ini. Bersama narasumber, Busyro menyampaikan, akan mengkaji berbagai fakta tragedi kemanusiaan, pelanggaran HAM dan pembunuhan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Pada kesempatan ini ia juga membacakan hasil keputusan pernyataan sikap Muhammadiyah sebagai bentuk Muhammadiyah membaca situasi saat ini.
Seminar ini terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama membahas Pemilu Serentak 2024, Netralitas Militer, dan Peminggiran HAM. Pada sesi ini terdapat tiga narasumber, yaitu Ikrar Nusa Bhakti (Peneliti Senior BRIN), Ridho Al-Hamdi (Ketua LHKP PP Muhammadiyah), dan Haris Azhar (Peneliti dan Aktivis HAM)
Sementara sesi kedua mengambil tajuk Menggugat Proyek Strategis Nasional (PSN): Evaluasi Multiperspektif. Narasumber pada sesi ini ialah Emil Salim (Pakar Lingkungan Hidup), Trisno Raharjo (Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah), David Efendi (Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan UMY), dan Nur Wahid Satrio (Eknas Walhi). (sa)