Berita

Rigidity: Tantangan Terbesar dari Elit Politik Indonesia

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah Titi Anggraini menjelaskan bahwa terdapat dua masalah dalam sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia saat ini, yaitu legitimasi ganda dan kekakuan politik (rigidity). Hal itu ia paparkan dalam acara Seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah-‘Aisyiyah ke-48 dengan tema “Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan Indonesia” yang diselenggarakan di Aula FEB Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Rabu (16/3).

Sesi pertama membahas tentang “Konstitusi dan Problematika Sistem Pemerintahan Presidensial”. Selaku pembicara pertama, Titi Anggraini memberikan data yang dilansir oleh The Economics. Dijelaskan bahwa Indeks Demokrasi di Indonesia pada tahun 2021 naik ke posisi 52 setelah sebelumnya berada di posisi ke-64 dari 167 negara yang ada. Adanya peningkatan ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi No. 91 tahun 2021 tentang UU Cipta Kerja sebagai bentuk adanya independensi peradilan. Kedua, tentang politik Presiden Jokowi yang mengakomodasi berbagai kelompok politik dalam kabinet dinilai bagus juga kondusif untuk membangun konsensus antar kekuatan politik.

Adanya dua faktor tersebut membuat salah satu anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini menemukan bahwasanya terdapat kontradiksi pada perpolitikan di Indonesia. “The Economics hanya melihat diakomodirnya kekuatan politik yang beragam, tetapi tidak melihat melemahnya kontrol akibat perilaku yang mengakomodir kekuatan politik tersebut sehingga melemahkan sistem kontrol dan juga pengawasan dalam praktik tata kelola pemerintahan,” tutur Titi.

Baca Juga: Jimly Ash-Shiddiqie: Jangan Sampai Terjadi Totalitarianisme

Ia menjelaskan bahwa rigidity adalah salah satu problem besar bawaan dari sistem presidensial yang dipakai saat ini. Mengapa? karena ada kekakuan pemilihan presiden dan masa jabatan secara tegas. Di mana ketika didapatkan pemimpin yang buruk, mau tidak mau harus menunggu sampai dengan periode selanjutnya untuk mengoreksi presiden yang menjabat.

Menurut Titi, rekayasa elektoral adalah salah satu cara untuk mencegah adanya penyakit bawaan dari sistem presidensial saat ini. Persyaratan kepesertaan partai politik yang diperberat dan penaikan ambang batas parlemen pemilu adalah dua solusi terbaik yang harus dan sedang dilakukan saat ini. Terbukti dari adanya riset Marcin Walecki dan Magnus Hohmann yang membuktikan bahwa Indonesia memiliki persyaratan pemilu tersulit dan termahal yang ada di dunia.

Pada akhir pemaparan, ia berpendapat, “baik tiga periode ataupun pembatalan pemilu sama-sama harus ditolak. Perlu adanya penguatan kultur kewargaan sebagai kontrol publik pada kekuasaan serta berbagai kebijakan agar tidak berjarak dengan aspirasi masyarakat. Di sinilah peran Muhammadiyah sangat strategis dengan Islam berkemajuannya. Bagaimana kita membangun anggota persyarikatan yang mempunyai kesadaran tinggi untuk menjadi bagian dari kontrol terhadap pejabat publiknya, apalagi menuju tahun 2024”. (maudy)

Related posts
Berita

Sandiaga Uno Sebut Halal Entrepreneur sebagai Potensi Besar Perekonomian Indonesia

Bandung, Suara ‘Aisyiyah – Menurut data Dinas Kependudukan Catatan Sipil tahun 2022, terdapat 87% masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Data tersebut…
Berita

Haedar Nashir: Muhammadiyah Harus Serius Memperkuat Basis Ekonomi Umat

Bandung, Suara ‘Aisyiyah – Memperkuat basis ekonomi umat adalah jihad fii sabilillah. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam…
Berita

Seminar Pra-Muktamar: Muhammadiyah Mulai Lirik Sektor Industri dan Pariwisata Halal

Bandung, Suara ‘Aisyiyah – Muhammadiyah kembali menggelar Seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah-‘Aisyiyah Ke-48, Kamis (12/5). Seminar yang dipandu oleh Universitas Muhammadiyah Bandung sebagai tuan…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.